PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 20 Oktober 2019
  • Dibaca : 792 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 255 /Set/Rokum/MP 01/10/2019

Yogyakarta (20/10) – Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Tidak jarang ditemui kesenjangan pemahaman antara penyedia layanan perlindungan anak seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penyedia layanan anak  lainnya dengan para Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kesenjangan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara para penyedia layanan dan APH tentang anak, kurangnya pemahaman etika bekerja dengan anak dan kurangnya sensitivitas APH dalam penanganan  kasus-kasus anak.

UPTD PPA merupakan bentuk perwujudan dari mandat dalam Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, untuk melakukan koordinasi lintas sektoral terkait penanganan anak korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Di satu sisi APH sendiri adalah ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan pelaku dalam sebuah proses hukum, termasuk pada kasus kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 18  tegas disebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembina Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

“UPTD merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan perlakuan salah lainnya. Namun, pada prakteknya, dalam penanganan kasus anak, baik anak sebagai korban, pelaku maupun anak sebagai saksi, UPTD PPA tidak berperan sendiri. Penanganan kasus anak tentunya akan bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan unsur-unsur hukum lainnya, misalnya pada proses penyidikan hingga persidangan,” ujar Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Itu sebabnya menurut Nahar dibutuhkan kesamaan persepsi di kalangan APH dan UPTD PPA ketika bersama-sama menangani kasus anak sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mengedepankan pemenuhan kepentingan terbaik untuk anak, baik anak sebagai korban, pelaku ataupun saksi.  Salah satu upaya yang dilakukan Kemen PPPA adalah dengan memberikan Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus sejak September lalu di 4 region yaitu Medan, Jakarta, Makasar dan Yogyakarta. Pelatihan ini difasilitasi langsung oleh beberapa pakar anak dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik Indonesia , Dr. Pd. Hamid Patilima, S.Sos., M.Sos dan Ellya Susilowati, Ph.D. Mereka yang dilatih berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Anggota Kepolisian Non UPPA, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang ada di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pelatihan ini dimanfaatkan Kemen PPPA untuk menghimpun informasi serta memantau proses manajemen kasus penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), khusunya anak korban kekerasan yang sudah diterapkan dan dikembangkan oleh penyedia layanan perlindungan anak di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota. Informasi-informasi tersebut nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Kemen PPPA dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Korban dan Anak Pelaku Kekerasan.

“Deputi Bidang Perlindungan Anak tengah menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Korban dan Anak Pelaku Kekerasan. Pelatihan ini bagi kami merupakan sebuah kesempatan baik dan langka. Kami bisa mendapatkan informasi langsung dari para penyedia layanan di lapangan, mulai dari kendala penanganan, alternatif pemecahan masalah yang diterapkan, hingga harapan dan saran terkait proses penanganan anak korban dan anak pelaku yang efektif, efisien dan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak,” ungkap Nahar.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (26)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (106)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…