OPINI LAPORAN KEUANGAN

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2564 Kali

. Tahun 2008 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI telah mendapatkan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Dengan Pengecualian dengan pengecualian terletak pada saldo persediaan.

2. Pada tahun 2009, Laporan Keuangan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI per 31 Desember 2008 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2008 dan realisasi anggarannya telah sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan, dengan memperhatikan:

  • Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP;
  • Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP;
  • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
  • Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. BPK tidak menemukan masalah tertentu berkaitan dengan SPI dan operasinya yang merupakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu:

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Seandainya Semua Orang Paham Kesetaraan Gender (17)

Manusia Indonesia memang sudah seharusnya melek dan sadar betapa kesetaraan gender dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat membawa lebih banyak…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

Optimalkan PUG melalui Berbagi Praktik Terbaik Daerah (44)

Yogyakarta (26/6) – Hari kedua rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Capaian Kinerja Pelaksanaan PUG…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Cegah dan Layani Anak Terjerat Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara (17)

“Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan…
Siaran Pers, Kamis, 27 Juni 2019

Masyarakat Harus Ikut Cegah dan Dampingi Anak Berhadapan Hukum di Maluku Utara (16)

“Saat ini, masih banyak Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dikucilkan, hingga diusir dari lingkungannya. Padahal, ABH yang…
Siaran Pers, Rabu, 26 Juni 2019

ANDIL DESA PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI (28)

Kab. Agam (26/06) - Di Indonesia, sepanjang Tahun 2018 tercatat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak terjadi.