KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 21 Oktober 2019
  • Dibaca : 965 Kali
...

Siaran Pers Nomor:B-248/Set/Rokum/MP 01/10/2018

 

Yogyakarta (15/10) – Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak, PUSPA (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi tahun 2017 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah terbentuk di hampir seluruh provinsi kecuali Papua Barat.  Keberadaan PUSPA di daerah sangat diharapkan untuk dapat menjembatani pemerintah dan masyarakat.

            “Jangkauan pemerintah terbatas untuk menangani setiap permasalahan perempuan dan anak sehingga dibutuhkan peran masyarakat dalam hal ini lembaga profesi dan dunia usaha untuk bisa terlibat memajukan kesejahteraan perempuan dan anak. PUSPA dibangun untuk membantu Pemerintah, bukan sebaliknya sehingga Bupati atau Walikota diharapkan dapat merangkul dunia usaha untuk berpartisipasi membangun dan mengelola PUSPA.”ujar Sri Prihartini L Wijayanti, Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kemen PPPA. 

            Di depan Dinas PP dan PA Provinsi Yogyakarta dan Forum PUSPA Yogyakarta, Sri Prihartini menegaskan, kunci keberhasilan PUSPA di daerah terletak pada kemampuan melakukan sinergi. “PUSPA bisa terus aktif kuncinya pada kemampuan bersinergi antar sektor yang merupakan aksi bersama dilandasi pada partisipasi berbagai pihak untuk menghasilkan output yang disepakati bersama. Itu sebabnya saya mendorong setiap  Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta dapat membuat Rencana Aksi PUSPA di daerahnya.Perencanaan Sinergi dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan, penentuan lokus, pemetaan para pihak dan perumusan rencana aksi .”tegas Sri Prihartini.

Provinsi Yogyakarta sendiri telah memiliki Perda Nomor 7/2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga yang dapat dijadikan acuan PUSPA. Peran PUSPA sangat penting karena mencakup pula fungsi advokasi, sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, kajian, koordinasi dan sinkronisasi program hingga mengdakan pelatihan. Dalam pertemuan penguatan kapasitas Forum PUSPA tersebut disepakati beberapa hal diantaranya adalah realisasi dan monitoring Rencana Aksi PUSPA. Pelaksanaan PUSPA di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta yang sudah berjalan diantaranya pembentukan Forum CSR Jogja dan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat tanpa mengganggu dana pemerintah. 

 

                                              PUBLIKASI DAN MEDIAKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                       e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (26)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (105)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…