Utamakan Perlindungan Anak dalam Olahraga Berkuda

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 07 November 2019
  • Dibaca : 90 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-275/Set/Rokum/MP 01/11/2019

Mataram (6/11) Kasus tewasnya seorang joki cilik berinisial MS (10) yang meninggal dunia setelah mengalami luka parah di bagian kepala saat kuda yang ditungganginya terjatuh dan menimpa tubuhnya di acara pacuan kuda tradisional di Kelurahan Sambi Na'e, Kota Bima, NTB pada 14 Oktober 2019 lalu menarik perhatian banyak pihak, utamanya yang peduli pada keselamatan anak. Kejadian ini bukan kali pertama, ada beberapa joki cilik mengalami luka dan kecacatan.

“Joki cilik merupakan satu dari banyak permasalahan anak lainnya yang juga harus kita perhatikan, bukan hanya masalah tradisi tapi pemenuhan dan perlindungan hak anak, seperti hak pendidikan, hak memperoleh waktu luang, serta pekerjaan terburuk bagi anak yang merupakan sedikit dampak buruk yang timbul dari pengabaian adanya joki cilik tanpa ketentuan yang jelas,” tutur Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ciput Purwianti pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakor) Perlindungan Anak pada Pengembangan Minat dan Bakat dalam Konteks Tradisi di Kota Mataram pada 5 - 6 November 2019.

Sebelum dilakukan Rakor teknis, Kemen PPPA dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kunjungan ke Kota Bima bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Bima, para joki cilik, pemilik kuda, masyarakat sekitar dan orang tua joki cilik yang bertujuan untuk memetakan unsur-unsur dugaan eksploitasi pekerja anak dalam tradisi pacuan kuda. Pemetaan ini akan menjadi runjukan atau input perbaikan ke depan dan bahan pembahasan rakor teknis di Provinsi NTB.

Peserta rakor teknis ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perwakilan dari wilayah Provinsi NTB, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; selain itu juga melibatan LSM pemerhati anak, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI), tokoh agama, budayawan, dan akademisi. Pada pertemuan ini terdapat narasumber dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik/Save The Children (YSTC). Dalam rakor tersebut juga hadir perwakilan dari KPAI yang menjelaskan tentang perlindungan anak secara umun, instrumen kebijakan hukum terkait perlindungan anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, kaitan dengan eksploitasi ekonomi pada anak, serta pemetaan masalah eksploitasi anak pada pengembangan minat dan bakat anak. 

Dalam proses diskusi ditemukan beragam masukan dari para pihak yang terlibat, berbagi pengalaman baik terkait penanganan, serta pro dan kontra terkait permasalahan joki anak Sebagian pihak beranggapan masalah tradisi yang harus dipertahankan, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa tradisi harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan keadaan, dan ada juga yang berpendapat untuk menghentikan seluruhnya terkait pelibatan anak menjadi joki cilik. 

Secara garis besar beberapa point penting yang menjadi bahan diskusi adalah masalah tradisi yang diperhatikan dan dilestarikan; perlindungan anak yang juga menjadi sorotan; dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terkait permasalahan ini. Dari hasil rakor teknis ini, ada beberapa hal yang telah disepakati oleh seluruh peserta dan menjadi rekomendasi pertemuan yaitu:

1. Pernyataan bersama peserta rapat Rakortek bahwa Joki Kuda Anak dilarang. Anak hanya boleh mengikuti Pacuan Kuda sebagai bagian dari olahraga yang bersifat eksibisi dengan standardperlengkapan dan prosedur yang memastikan keselamatan anak. 

2. Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi NTB terkait penyelenggaraan Pacuan Kuda yangmelibatkan anak. Perda mengatur perizinan, standard, prosedur dan sanksi bagi penyelenggara. Peraturan setingkat Perda diperlukan untuk memastikan adanya sanksi yang memadai. 


3. Pembuatan Peraturan Gubernur NTB tentang perlindungan bagi keterlibatan anak dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, budaya dan kesenian. Peraturan Gubernur ini sebagai penjabaran Perda Perlindungan Perempuan dan Anak No. 8/2015.   


4. Moratorium (Penghentian Sementara) dengan Instruksi Gubernur penyelenggaraan Pacuan Kuda yang melibatkan anak sebagai Joki sampai terbentuknya dua peraturan di atas. 

5. Peningkatan aktivitas Tim Koordinasi Perlindungan Anak Provinsi NTB dengan memperluas keanggotaan dan penambahan kegiatan. 

6. Studi, diseminasi dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat tentang penyelenggaraan pacuan kuda sebagai dasar penyadaran masyarakat. 

7. Pengembangan ekonomi kreatif dan hiburan (entertainment) berbasis potensi kuda yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di NTB, terutama di Pulau Sumbawa. 

Rekomendasi yang disepakati ini akan ditindaklanjuti melalui pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi NTB pada 8 November 2019. 

“Kami berharap semua pihak mengawal pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati, dan pertemuan lanjutan yang dilaksanakan Pemprov nanti dapat ditentukan pihak-pihak mana saja yang bertanggungjawab serta bersama-sama disepakati kerangka waktu dalam pelaksanaan rekomendasi ini,” tutup Ciput.

 

                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510, 

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 21 November 2019

Dialog Bersama Perempuan Pendamping PNM Mekaar, Menteri Bintang Menangis Haru (14)

Tangis haru Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga tidak terbendung saat beliau melakukan dialog bersama para perempuan…
Pengumuman, Rabu, 20 November 2019

RALAT KEDUA PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS KEMENPPPA NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (1566)

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 179 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019…
Buku, Rabu, 20 November 2019

Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi (18)

Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi
Siaran Pers, Rabu, 20 November 2019

Peringati Hari Anak Sedunia, Menteri Bintang Berdialog dengan Forum Anak di Seluruh Indonesia (68)

Memperingati Hari Anak Sedunia dan 30 Tahun Konvensi Hak Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga melakukan dialog…
Siaran Pers, Rabu, 20 November 2019

Menteri Bintang Ajak Masyarakat Bersinergi Perjuangkan Hak-Hak Anak    (68)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyapa 150 anak dari Forum Anak Kota Surakarta dan Jawa Tengah…