Menteri PPPA dan DPR RI Sepakat RUU PKS Segera Disahkan

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 13 November 2019
  • Dibaca : 650 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-282/Set/Rokum/MP 01/11/2019

Jakarta (13/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga didampingi Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan jajaran Eselon 1 mengikuti rapat pertama dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11).

Dibuka Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, pembahasan rapat menyoroti evaluasi dan rencana realisasi program PPPA, rencana tindak lanjut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan isu-isu terkini tentang perempuan dan anak. Dalam rapat tersebut, Yandri menegaskan bahwa DPR RI siap bergandengan tangan dengan Kemen PPPA untuk mengatasi tantangan pembangunan PPPA.

“Kita tidak hanya bicara besar kecil anggaran, tapi kinerja yang terukur dan tepat sasaran. Dalam hal pembangunan PPPA ke depan, DPR RI siap bergandengan tangan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

Terkait RUU PKS, Yandri mengatakan pihaknya mendukung untuk dibahas kembali dan meminta pemerintah untuk merespon. “RUU PKS ini menjadi fokus kita dan pemerintah harus merespon. Kami akan mengkaji kembali naskah akademiknya,” tambah Yandri.

Hal ini juga diikuti mayoritas anggota Komisi VIII yang hadir. Mereka sangat mendorong RUU PKS segera disahkan, serta mengingatkan agar substansi lebih komprehensif. Sebanyak 45 dari 53 anggota Komisi VIII DPR RI hadir dalam rapat pertama ini.

“Kami di Komisi VIII sudah mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) bahwa RUU PKS yang merupakan take over dari periode sebelumnya kita masukkan kembali dalam prolegnas usulan Komisi VIII. Jangan khawatir, kita punya komitmen yang sama untuk RUU PKS,” jelas Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII. 

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi besarnya perhatian Komisi VII DPR RI untuk memperjuangkan RUU PKS dan masalah perempuan dan anak. Menteri Bintang mengatakan Kemen PPPA dan Komisi VIII DPR RI menyepakati untuk melakukan pembahasan RUU PKS.

“Kami akan menindaklanjuti RUU PKS setelah draft tersebut dikirimkan oleh Baleg DPR RI. Pembahasan tidak akan mengulang kembali, justru kami akan mengkaji hingga menemukan persepsi yang sama, agar tidak rancu dan tidak bias,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang juga menjelaskan jika dalam pembangunan PPPA, terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, peran keluarga dalam pengasuhan anak, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, serta tingginya perkawinan anak. Menteri Bintang menegaskan hal ini akan menjadi priroitas utama.

“Saya akan lebih banyak konsolidasi untuk mempelajari apa yang ada di kementerian, sehingga ke depan saya bisa membangun pondasi yang kuat terkait arah kebijakan, tentunya dengan tidak terlepas dari dukungan Komisi VIII. Kami berharap Komisi VIII betul-betul menjadi mitra terbaik pemerintah untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak,” jelas Menteri Bintang. 

Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan optimisme dan besarnya harapan mereka bagi pembangunan PPPA di bawah pimpinan Menteri Bintang Puspayoga. 

 

PUBLIKASI DAN MEDIAKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                       e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (31)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (34)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (42)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (401)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (108)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…