Wujudkan Huntara Responsif Gender dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 14 November 2019
  • Dibaca : 159 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-287/Set/Rokum/MP 01/11/2019

 

Jakarta (14/11) Gempa bumi 7.4 SR yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pertengahan tahun 2019 kemarin menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil bagi Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga saat ini, pemerintah bekerjasama bahu - mambahu dengan seuluh stakeholders melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi daerah dan masyarakat yang terdampak. 

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi (rehab) dan Rekonstruksi (rekon) Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Selatan yang memberikan mandat kepada seluruh Kementerian / Lembaga (K/L) terkait untuk melakukan percepatan program di bidangnya masing-masing yang berkontribusi pada percepatan rehab rekon tersebut.

Dalam Inpres Nomor 10/2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diberikan tugas untuk memastikan segala upaya yang dilakukan K/L bersifat responsif gender dan responsif anak. Untuk inilah, Kemen PPPA melakukan Rapat Koordinasi Integrasi Gender pada Program Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Sulawesi Tengah.

“Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar darurat yang harus disediakan baik oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, Kementerian PU, BNPB, Kemensos dan masyarakat sipil sudah sangat tanggap dalam pembangunan kebutuhan hunian ini. Hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan huntara-huntara yang dibagun itu responsif gender,” tutur Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

Niken menambahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemen PPPA dan Dinas PPPA Sulawesi Tengah, masih banyak ditemukan infrastruktur huntara yang tidak responsif gender dan responsif anak. Hal ini berpotensi menciptakan “bencana-bencana” baru bagi perempuan dan anak seperti kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan lainnya.

Lebih lanjut, Niken juga menyampaikan bahwa hal yang perlu dilakukan saat ini adalah tidak perlu menyalahkan pihak tertentu tetapi bagaimana semua pihak bisa bersama-sama bahu membahu membenahi permasalahan tersebut untuk kebaikan para perempuan dan anak terdampak bencana.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir mengatakan kondisi Huntara yang saat ini terbangun di daerah terdampak yang meliputi Kab Donggala, Kab. Sigi, Kab Parigi dan Kota Palu, isu gender belum terlihat diarusutamakan, terutama pada desain infrastruktur huntara.

“Kamar mandi masih disatukan antara laki-laki dan perempuan, ruangan dibangun tanpa sekat pemisah, bahkan di beberapa titik, kamar kecil dibangun di tempat yang jauh dari huntara dan digabung antara laki dan perempuan. Hal ini berpotensi membuat perempuan tidak nyaman dan lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelecehan kepada mereka,” jelas Ihsan.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan masyarakat secara umum yang telah begitu peduli melakukan program darurat tanggap bencana. Hal tersebut sangat bermanfaat dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama untuk memastikan tujuan akhir rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai, untuk memastikan bahwa program rehab rekon yang dilakukan bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh semua kalangan termasuk perempuan, anak, kaum difabel, dan lainnya,” tambah Ihsan.

Rapat ini dihadiri oleh para pejabat terkait dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemensos dan BNPB. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Bappeda, Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PPPA Kota Palu. Sementara, Kemen PPPA diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, Keasdepan Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Keasdepan Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi, dan Keasdepan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   

DAN PERLINDUNGAN ANAK  

   Telp.& Fax (021) 3448510,    
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 09 Desember 2019

Dialog dengan Pahlawan Ekonomi, Menteri Bintang Dorong Perempuan Topang Ekonomi Keluarga (23)

Perempuan juga bisa berperan dalam menopang ekonomi keluarganya. Dengan begitu, perempuan bisa memiliki bargaining position di mata keluarga dan masyarakat.
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Menteri Bintang Sapa Anak-Anak KANRI Surabaya (15)

Surabaya (8/12) – ”Anak-anak senang tidak disini? Biasanya kalian lebih banyak belajar atau bermain? Nah.. harus seimbang ya antara belajar…
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Sambut Hari Ibu, Menteri Bintang Ajak Masyarakat Dorong Kemajuan Perempuan dalam Pembangunan (25)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wakil Presiden Wury…
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Hari Aids Sedunia, Kemen Pppa: Jauhi Virus Hiv Bukan Orangnya. (52)

Selain faktor risiko kesehatan yang besar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) juga sering menghadapi stigma negatif masyarakat
Siaran Pers, Sabtu, 07 Desember 2019

Sehari Bersama Anak Penyandang Disabilitas : Membangun kesetaraan, menghentikan stigma (84)

Peringatan HDI tahun ini mengangkat tema “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul”.