Upaya Kemen PPPA dalam Memenuhi Hak Anak Melalui Informasi Layak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 19 November 2019
  • Dibaca : 105 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-290/Set/Rokum/MP 01/11/2019

Jakarta (18/11) - Anak merupakan potensi yang penting sebagai generasi penerus bangsa dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk mendukung tumbuh kembangnya, anak berhak atas informasi yang layak, yakni informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.

“Sepertiga jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak, jumlah yang besar ini menjadi tanggung jawab kita dalam memenuhi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang layak di semua medium. Apalagi anak-anak sekarang dihadapkan dengan berbagai dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi,” ujar Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lies Rosdianty dalam acara Rapat Penyusunan Kebijakan Informasi Layak Anak, di Hotel Pullman Jakarta (18/11). 

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta Mulyono memaparkan data hasil survey Kominfo dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pada 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Dari 171,17 juta ini, tingkat penetrasi internet paling kuat ada pada anak usia 15-19 tahun sebanyak 91%. 

Sementara itu, salah satu peserta rapat, Johanna Ernawati mengatakan angka yang besar ini belum diimbangi dengan pemahaman yang cukup tentang hak anak oleh lembaga-lembaga yang memproduksi informasi tentang anak. “Masih banyak lembaga yang tidak memahami hak anak ataupun prinsip-prinsip bekerja dengan anak. Tidak hanya itu, tidak sedikit juga lembaga yang berbenturan dengan kepentingan bisnis dalam memproduksi konten informasi untuk anak, sehingga pada akhirnya justru memproduksi informasi yang tidak layak anak,” tambah Johanna. 

Untuk menjawab permasalahan ini, Kemen PPPA sebagai Leading Sector Informasi Layak Anak, akan menyusun panduan tentang informasi yang layak anak. Kemen PPPA telah mengembangkan layanan informasi bagi anak melalui Telepon Sahabat Anak (TeSA 129) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), tetapi itu saja tidak cukup. 

“Perlu adanya kebijakan tentang informasi layak anak sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait, sehingga pengawasan bisa dilakukan berbagai pihak terutama dalam penyediaan informasi yang layak anak. Fokusnya adalah melakukan berbagai cara untuk melindungi anak-anak Indonesia agar terhindar dari informasi yang tidak layak,” ujar Lies. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 07 Desember 2019

Sehari Bersama Anak Penyandang Disabilitas : Membangun kesetaraan, menghentikan stigma (50)

Peringatan HDI tahun ini mengangkat tema “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul”.
Siaran Pers, Sabtu, 07 Desember 2019

Kemen PPPA Rangkul Sivitas Perguruan Tinggi Wujudkan Kesetaraan Gender (56)

Peran para Akademisi dan Lembaga Riset dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat menjadi perpanjangtangananan Kementerian…
Siaran Pers, Jumat, 06 Desember 2019

Perempuan Pahlawan Ekonomi Keluarga, Penyelamat Perempuan dan Anak dari Kekerasan (53)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang kewirausahaan yang menjadi salah…
Siaran Pers, Jumat, 06 Desember 2019

Raih ISO Internasional, Kemen PPPA Apresiasi UPTD PPA DKI Jakarta (46)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pusat…
Siaran Pers, Rabu, 04 Desember 2019

Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas, Indonesia Maju (101)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun data dan informasi pemberdayaan perempuan…