Di Kongres Perempuan Jateng, Menteri Bintang Singgung Partisipasi Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 26 November 2019
  • Dibaca : 384 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 299/Set/Rokum/MP 01/11/2019

Semarang (26/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Kongres Perempuan I Jawa Tengah di Semarang (25/11). Menteri Bintang menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya memajukan perempuan di Indonesia. 

”Jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi melihat angka partisipasi kerja, perempuan masih di bawah laki-laki sekitar 5 dari 10 laki-laki,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Tapi yang cukup membanggakan, sambung Menteri Bintang, Indeks Pembangunan Gender tahun demi tahun meningkat, mencapai 90,99 tahun 2019. Begitupula dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang terlihat dari partisipasi perempuan di legislatif.

”Contohnya di DPR RI, keterwakilan perempuan sudah mencapai 20,87 %. Walaupun masih di bawah kuota 30 %, tapi peningkatan partisipasi perempuan di legislatif sudah mulai terlihat, semoga terus bertambah,” tambah Menteri Bintang.

Dihadapan 750 peserta kongres, Menteri Bintang mengajak kaum perempuan yang hadir untuk bersama-sama memikirkan strategi, mengembangkan model serta inovasi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak.

“Meskipun negara sudah memberi perlindungan melalui perangkat hukum, ke depan kita masih harus bekerja keras untuk memperkuat strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Harus bergerak cepat seperti arahan bapak presiden. Saya harap, rumusan kongres dapat menghasilkan inovasi dan solusi,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang melanjutkan, atas sejumlah tantangan tersebut dan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan 5 (lima) program prioritas PPPA 5 tahun ke depan. Pertama, memperkuat kewirausahaan perempuan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, Penurunan angka kekerasan perempuan dan anak. Keempat, Penurunan pekerja anak. Kelima, Pencegahan perkawinan anak. 

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat membuka kongres mengatakan perempuan masih berada pada posisi-posisi sulit karena kesetaraan belum ada. Oleh karena itu, Ia berpesan agar Kongres Perempuan Jateng tidak hanya berbicara masalah.

“Tindakan afirmasi apa yang harus dilakukan, saya harap dari kongres ini muncul solusi. Kongres ini tidak sedang berbicara penderitaan perempuan, tapi saya mau kongres ini melakukan lompatan, Kongres Perempuan bukan hanya urusan perempuan saja, maka laki-laki harus berkontribusi juga,” jelas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
website : kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…