Pastikan Hak Perempuan Terlindungi, Kemen PPPA Susun Profil Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 26 November 2019
  • Dibaca : 802 Kali
...

Kendari (15/11) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan acara Desiminasi Profil Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019. Kegiatan Desiminasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penyusunan profil perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 kepada publik terkait guna mendapat respon dan masukan untuk menyusun Profil Nasional Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan yang lengkap dan komprehensif.

“Hingga saat ini, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan masih cukup tinggi. Kondisi ini dapat kita lihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Data dari BPS Sulawesi Tenggara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Sulawesi Tenggara pada Februari 2019 tercatat 71,62 persen dengan TPAK laki-laki sebesar 83,71 persen sementara TPAK perempuan hanya 59,59 persen,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Dannes dalam sambutannya pada acara Diseminasi Profil Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019.


Vennetia menjelaskan penyebab masih rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan dikarenakan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan, dimulai sejak perekrutan atau sebelum masa kerja, selama bekerja maupun masa setelah bekerja.
“Misalnya dalam hal pemberian upah/gaji yang lebih rendah bagi perempuan, serta masih adanya tindak kekerasan dan pelanggaran hak terhadap perempuan, seperti PHK pada perempuan hamil, tidak memberikan cuti haid, tidak memberikan kesempatan dan akses untuk memberikan ASI, serta memaksa untuk pensiun sebelum waktunya. Berbagai permasalahan tersebut tentunya akan menghambat kemajuan serta peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan,” tutur Vennetia.


Di samping itu, Vennetia menambahkan masalah lain dalam ketenagakerjaan adalah terkait pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain pekerja migran illegal, minimnya pengetahuan bahasa maupun hukum di negara tujuan, serta kurang siapnya mental pekerja migran.


“Untuk dapat mengetahui berbagai permasalahan tersebut, maka dibutuhkan berbagai data dari berbagai sumber, baik Data Dasar yang menjadi tanggung jawab BPS, Data Sektoral dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Data Khusus dari hasil kajian yang dilakukan akademisi, pemerintah, maupun swasta.


Vennetia menambahkan sebagai upaya koordinasi dan penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan untuk mengetahui perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan penyusunan Profil Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan. “Meskipun judulnya adalah perlindungan hak perempuan, tetapi data yang disajikan adalah data kondisi laki-laki dan perempuan, sehingga kita dapat mengevaluasi apakah pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan sudah memberikan dampak atau manfaat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan,” pungkas Vennetia.

 

 

 PUBLIKASI DAN MEDIA

  KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                     e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (5)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (44)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (101)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…