Meneg PP-PA Mendorong RIAU Bentuk Kota Layak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2018 Kali
Pekanbaru, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenegPP-PA), Ibu Linda Amalia Sari Gumelar melakukan Advokasi Pemenuhan Hak Anak bagi Gubernur Riau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

MenegPP-PA meminta agar Pemerintah Riau untuk membentuk "Kota Layak Anak (KLA)" di tiap Kabupaten dan Kota. Kunjungan kerja yang dilakukan MenegPP-PA selain untuk mensosialisasikan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) juga untuk mensosialisasikan pembentukan Kota Layak Anak (KLA) di tiap daerah. MenegPP-PA juga menargetkan ada KLA di 100 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi di Indonesia.

Adapun tujuan pembangunan anak adalah untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah lama disahkan sesuai dengan UUD 1945 dan kesepakatan global tentang hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, maka Undang-Undang tersebut telah mengatur secara komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, UU No. 23 Tahun 2002 ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak. Kebijakan otonomi daerah dalam memberlakukan penanganan masalah anak-anak tentu berbeda antara daerah satu dengan lainnya yang tentu akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Upaya telah dilakukan, tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain: (1) masih tingginya angka pernikahan dini; (2) masih tingginya angka kematian bayi dan balita; (3) masih tingginya angka kematian ibu melahirkan; (4) masih belum meratanya akses anak terhadap pendidikan; (5) masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, termasuk anak yang diperdagangkan, perempuan dan anak yang dieksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi; serta (6) masih rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Harapan kedepan, (1) Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dapat mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG dan pemenuhan hak-hak anak di SKPD dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak di setiap SKPD. (2) Untuk Badan PP dan PA, menjadi focal point untuk peningkatan kapasitas SDM dalam PPRG dan pemenuhan hak anak, serta melakukan pendampingan kepada SKPD dalam pelaksanaan PPRG dan pemenuhan hak anak. (3) Untuk PSW/G melakukan analisis data terpilah serta analisis gender sebagai langkah awal melakukan penyusunan perencanaan daerah yang responsif gender (Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah). Sedangkan (4) untuk DPRD kiranya dapat mendorong percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG melalui peningkatan fasilitas penganggarannya bagi program dan kegiatan di SKPD. (Ifran Lindu Mahargya / Humas).

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (30)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (47)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (49)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (95)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman