Press Release: Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Palangkaraya

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1858 Kali
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
PRESS RELEASE
PEMERINTAH PANTANG BERPANGKU TANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
Indeks Pemberdayaan Gender atau Index Development Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah 68,62. Angka tersebut merupakan akumulasi dari perhitungan keterlibatan perempuan di parlemen (17,78%); perempuan sebagai tenaga professional (43,31%); dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (31,87 %). Angka-angka kuantitatif yang muncul ini terbilang memprihatinkan. Bagaimana tidak, ketiga angka yang menampilkan partisipasi perempuan dalam ranah publik ini, masih berada di bawah angka 50 persen. Hal ini pun membuktikan bahwa kaum perempuan hanya menempati kurang dari stengah jabatan publik yang ada.
Adapun posisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kalteng berada pada nilai 74,84 (peringkat ke-7 dari 33 provinsi), sedangkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dengan nilai 69,32. Layaknya IDG, IPG pun diambil dari akumulasi perbandingan angka harapan hidup laki-laki (69,31 tahun), perempuan (73,21 tahun); angka melek huruf laki-laki (99,84 %), perempuan (96,69 %); rata-rata lama sekolah laki-laki (8,61 tahun), perempuan (7,60 tahun); dan sumbangan pendapatan laki-laki (68,13%) perempuan (31,87 %). Dari sekian banyak data kuantitatif yang terjabarkan tersebut, posisi perempuan pun masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan laki-laki.
Oleh karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mengadakan dialog tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan Gubernur dan Ketua DPRD serta Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, Senin (11/6), di Palangkaraya. Forum dialog ini sangatlah strategis bagi Pemerintah pusat dan daerah, pasalnya kedua belah pihak dapat saling menyamakan persepsi tentang pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PP & PA).
Penyamaan persepsi ini merupakan jalinan sinergi yang dibangun, untuk mengentaskan ragam permasalahan yang acapkali muncul dalam keseharian perempuan dan anak-anak di wilayah Kalteng. Kepentingan perempuan seringkali dinomor-duakan, mengingat masih banyaknya perempuan yang buta aksara dibandingkan dengan laki-laki, tingginya angka  kematian  ibu karena hamil dan melahirkan, rendahnya akses dan kontrol perempuan dalam pembangunan ekonomi dibandingkan laki-laki, rendahnya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki yang menduduki posisi strategis di pemerintahan; serta rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan yudikatif. Kemudian masih ada pula permasalahan lainnya yang membayangi anak-anak Kalimantan Tengah, seperti masih tingginya angka putus sekolah pada anak laki-laki; masih banyak pekerja anak dan eksploitasi pada anak; tingginya angka kematian bayi; dan belum meratanya pemenuhan hak anak di bidang sipil/akte kelahiran dan partisipasi anak.
Lemahnya pemahaman tentang konsep gender dan konsep tentang issue anak, baik di tingkat kelembagaan pemerintah maupun masyarakat, adalah salah satu penyebab krusial yang menjadikan kesenjangan gender semakin menggurita. Adanya pemahaman yang keliru tentang konsep gender dan issue anak,  akan mempengaruhi pola pikir atau perilaku yang bias gender, termasuk terhadap kepentingan terbaik anak. Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuanannya saja.
“Perlu saya tekankan bahwa pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender tidak hanya membicarakan perempuan ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya, namun justru peran keduanya pada tatanan sosial kemasyarakatan. Rancunya pemahaman gender inilah yang membuat kami semakin yakin untuk melakukan penguatan kapasitas di daerah, agar pemahaman tentang gender dapat tersosialisasikan ke tengah masyarakat luas”, jelas Menteri PP & PA.
Segunung masalah tak kemudian menciutkan kinerja pemerintah untuk berupaya memperbaiki masa depan perempuan dan anak Kalimantan Tengah. Kebijakan pemerintah terkait PUG dan Perlindungan Anak sudah tercantum dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan.  Pengarusutamaan Gender  merupakan salah satu dari 3 (tiga) Pangarusutamaan yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang meliputi:
1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
2) Pengarusutamaan Tata Pemerintahan yang baik; dan
3) Pengarusutamaan Gender.
Kemajuan pelaksanaan PUG juga dapat diwujudkan melalui Anggaran Responsif Gender (ARG)/Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), baik di pusat maupun di daerah. Untuk di tingkat pusat, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 pada Tahun Anggaran 2012 telah 28 Kementerian/Lembaga dinyatakan wajib menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dan di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIY, Kepulauan Riau serta di beberapa kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan pada inisiatif daerah melalui regulasi, baik dalam bentuk peraturan Gubernur/Bupati, Surat Edaran maupun berbagai bentuk peraturan daerah lainnya. Untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) saat ini juga sedang disiapkan Strategi Nasional Percepatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang digagas oleh Bappenas untuk mempercepat pelaksanaan PPRG, baik di pusat dan daerah.
Sedangkan kebijakan untuk Perlindungan Anak sudah diamanatkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri untuk memperkuat dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (PPKTA) 2010-2014. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah tersusunnya konsep Rencana Aksi Daerah (RAD) PPKTA beserta payung hukumnya di beberapa daerah, yaitu: Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Jawa Barat dan di empat kabupaten/kota, yakni: Indramayu, Denpasar, Mataram dan Makassar.
Disamping itu telah disusun Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, telah terbentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
Bicara soal kepentingan terbaik bagi anak maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak akan terlewat dari menu utama upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini. Undang-undang tersebut telah lama disahkan sesuai dengan UUD 1945 dan kesepakatan global tentang hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Undang-Undang tersebut telah mengatur secara komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kekerasan. Selain itu dibentuk pula kelembagaan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, seperti:
1. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 20 provinsi dan 117 kabupaten/kota;
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) sebanyak 305 yang berlokasi di Polda dan Polres;
3. Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis Rumah Sakit di 22 Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal;
4. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 42 Rumah Sakit Polri;
5. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 29 buah;
6. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 15 buah; dan Crisis Centre/Women Trauma Centre yang jumlahnya mencapai 42 buah dan tersebar di seluruh Indonesia.
Dari seluruh upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh elemen Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dapat saling bersinergi dan menciptakan jaringan komunikasi yang baik, agar percepatan pelaksanaan PUG dan pemenuhan Hak Anak dapat terlaksana secara komprehensif. “Saya berharap sinergi yang baik dari Pemerintah Daerah dapat memperkuat komitmen daerah untuk menjadikan pelaksanaan PUG dan pemenuhan Hak Anak sebagai prioritas utama”, ungkap Menteri PP & PA.
 
 
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah Pacu Pembangunan Pppa (39)

Kepulauan Seribu (19/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Kab.Sleman Berlari Menuju KLA (45)

"Kabupaten Sleman hingga sekarang terus berlari menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)"
Siaran Pers, Kamis, 19 September 2019

Nextgen Networking, Wadah Jejaring Mahasiswa Peduli Perlindungan Anak (33)

Jakarta (19/09) – Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Barat, Albaet Pikri
Siaran Pers, Kamis, 19 September 2019

Didik dan Lindungi Anak adalah Kepuasan Batin (56)

Anak itu, akan menjadi apa nantinya ya tergantung orang tua mereka"
Siaran Pers, Kamis, 19 September 2019

INDONESIA MILIKI 117 PUSPAGA SEBAGAI UNIT LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (240)

Sejak diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2016, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hingga tahun ini…