Menteri Bintang : Semua perempuan adalah pejuang di dalam keluarga, ekonomi dan pendidikan

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 23 Desember 2019
  • Dibaca : 730 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-349/Set/Rokum/MP 01/12/2019

 

Semarang  (22/12) – “Permasalahan dan kondisi yang dihadapi perempuan dari tahun ke tahun, dan dari generasi ke generasi bisa saja berbeda-beda. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, dari dulu hingga sekarang, semua perempuan adalah pejuang. Pejuang baik di dalam keluarga, ekonomi, dan pendidikan,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga pada puncak peringatan Hari Ibu ke – 91 yang dipusatkan di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah.

Menteri Bintang menambahkan jika dibandingkan dengan dahulu dimana perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya dan menerima manfaat dari pembangunan, kondisi saat ini sudah jauh berbeda. Meski demikian diakui sampai saat ini masih banyak ditemui ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia.

"Kita akui sampai saat ini masih ditemui ketidakadilan pada perempuan seperti pelabelan, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal-hal ini menjadi tugas bersama untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan agar nantinya kita bisa membukakan jalan bagi generasi selanjutnya,” ujar Menteri Bintang. 

Lebih lanjut Menteri Bintang menyatakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tonggak awal perjuangan kaum perempuan telah membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia ke arah kemajuan. Kongres Perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhajir Effendi dalam sambutannya menyatakan kaum perempuan memiliki keistimewaan karena sebagai penentu generasi Indonesia masa depan.

“Seribu hari awal kehidupan seseorang ditentukan oleh seorang ibu. Itu sebabnya saat ini pemerintah fokus pada masalah stunting yang menjadi tanggung jawab bersama terutama kaum ibu, karena stunting terjadi sejak sebelum anak dilahirkan. Di Indonesia dari setiap 10 balita terdapat 3 balita yang mengalami stunting,”ungkap Muhajir.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun ini memperingati Hari Ibu (PHI) ke-91 dengan mengambil tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.  Tema ini didasari oleh pengertian dan harapan bahwa perempuan memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat segera terealisasi. Hal-hal tersebut menjadi fokus Pembangunan PPPA, sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan pembangunan SDM yang unggul.  

Kemen PPPA mengadakan serangkaian kegiatan PHI Tahun 2019 didasarkan pada semangat perjuangan perempuan yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, elemen masyarakat, dan juga dunia usaha, dan kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.  

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Bincang Bintang (dialog Menteri Bintang untuk meningkatkan ketrampilan wirausaha di perwakilan Indonesia barat, Tengah dan Timur), SHEnergy Kreasi (dukungan bagi pemanfaatan platform digital marketing dengan mengundang narasumber dari pengusaha startup), Kompetisi Vlog Festival Perempuan Berdaya ( cerita keberhasilan mereka yang didukung oleh keluarga dan lingkungan), Jalan Sehat Keluarga, Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Edu Aksi Anak (kampanye pelestarian permainan tradisional dan literasi baca anak), dan  EduAksi pada Anak-Anak dan Keluarga yang dilakukan di RPTRA Kalijodo, Nonton Bareng dan Ngobrol Penuh Inspirasi di  Kawasan RPTRA Rawa Badak Jakarta yang dilakukan dengan menyaksikan film “Surga Kecil di Bondowoso” yang bercerita tentang edukasi kepada ibu-ibu di daerah pinggiran dimana dalam keluarga semua, baik ayah, ibu dan anak harus berbagai peran.

Tahun ini Kemen PPPA memberikan penghargaan khusus kepada 3 ( tiga) kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender. Ketiga kepala desa tersebut adalah:

1. Muhammad Yamani, Kades Swarga Bara, kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Tim

2. Pipit Haryanti, Kades Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

3. Muhammad Safi Blesia, Kepala Kampung Kwade, Kecamatan Moraid, kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat.

Penghargaan diberikan oleh Ibu Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin yang hadir dalam PHI. Ketiga kepala desa tersebut akan diikutkan dalam siding tahunan CEDAW ( Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang akan berlangsung bulan Maret. 

Menteri Bintang berharap akan lebih banyak lagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender sehingga makin banyak perempuan mendapatkan hak-hak nya hingga di tingkat desa.

PHI Ke – 91 ini selain dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden, Menko PMK, juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Dr.Terawan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Gabungan Ibu OASE – Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo dan Walikota se – Jawa Tengah.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

 DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…