Press Release: Perlindungan Perempuan, Tidak Semata Urusan Pemerintah

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2707 Kali

PRESS RELEASE: PERLINDUNGAN PEREMPUAN, TIDAK SEMATA URUSAN PEMERINTAH

Bertempat di Hotel Aston Bogor, Selasa (22/05), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perlindungan Perempuan tahun 2012. Rakornis ini dihadiri oleh Kepala Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta anggota DPRD dari 33 provinsi dan juga beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Rakornis ini merupakan wahana sinergitas antara pusat dan daerah dalam merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak perempuan. Tema Rakornis tahun ini adalah “Pengembangan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender” dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, harmonisasi dan sinergisitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak perempuan tingkat nasional dan daerah.

Dengan diadakannya rakornis ini maka terpetakan pula setiap permasalahan krusial yang selama ini masih membayangi keseharian perempuan-perempuan Indonesia. Permasalahan krusial tersebut sebagian besar mengakar pada permasalahan kekerasan, masalah sosial, trafficking, dan juga ketenagakerjaan. Dimulai dari permasalahan klasik seperti kekerasan, data Susenas (2006) mencatat dari 100 perempuan Indonesia 3 diantaranya mengalami kekerasan. Jika dibandingkan dengan jumlah perempuan Indonesia yang melebihi 100 juta jiwa, maka dapat diperkirakan lebih dari 3 juta perempuan pernah mengalami kekerasan.

Selain itu data kekerasan dalam 2 tahun terakhir yang masuk ke KPP-PA dari unit-unit layanan terkait, mencatat:

 

Tahun

Korban

Jumlah Kasus

2010

(laporan dari 28 provinsi)

Laki-laki

1.782 kasus

Perempuan

13.553 kasus

Anak

4.229 kasus

2011

(laporan dari 10 provinsi)

Laki-laki

848 kasus

Perempuan

8.278 kasus

Anak

3.183 kasus

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi korban utama dalam tindak kekerasan. Kekerasan psikis, fisik, seksual, eksploitasi dan penelantaran merupakan jenis kekerasan yang acapkali terjadi pada perempuan dan anak. Ironisnya lagi, dengan perbandingan angka yang cukup jauh, tindak kekerasan tercatat lebih sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Sebanyak 8.081 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga, kemudian menyusul sebanyak 4.634 kasus terjadi di tempat kerja, dan 5.933 kasus terjadi di tempat publik lainnya.

Disamping itu, permasalahan kekerasan ini juga erat kaitannya dengan tindak kekerasan yang lebih spesifik berupa permasalahan trafficking. Masalah perdagangan orang merupakan fenomena kompleks yang hampir terjadi di semua daerah di Indonesia dan telah meluas menjadi kejahatan berjaringan antar negara (trans-national crime). Kejahatan ini telah menimbulkan banyak korban, khususnya perempuan dan anak. Umumnya korban terperangkap dalam kehidupan yang sama sekali tidak diinginkan dan penuh dengan penderitaan baik fisik maupun psikis, seperti dipaksa untuk bekerja sebagai pelayan cafe, salon, karaoke  dan panti pijat, bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, dijadikan pekerja rumah tangga dengan beban kerja dan jam kerja di luar batas normal, bekerja di pabrik dan industri lainnya dengan kondisi yang tidak layak, menjadi kurir narkoba karena janji-janji muluk diiming-imingi mau dinikahi dan ditipu dengan materi yang tidak seimbang dan berbagai bentuk kerja paksa lainnya. Di samping itu, multi efek perkawinan usia dini dan adopsi ilegal, perbudakan seksual atau dijadikan pelacur, pengemis, eksploitasi pornografi juga mengandung unsur perdagangan orang.

Lebih lanjut dalam Rakornis ini dibahas pula tentang ragam permasalahan sosial yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Masalah sosial tersebut diantaranya meliputi permasalahan perempuan dan anak di daerah rawan konflik dan bencana alam, permasalahan perempuan lanjut usia serta perempuan penyandang cacat. Belum lagi permasalahan yang baru-baru ini marak diperbincangkan, yakni permasalahan ketenagakerjaan baik di sektor formal dan informal, dimana permasalahan TKW di luar negeri menjadi headline utamanya. Ironisnya, seluruh permasalahan tersebut kental akan unsur kekerasan.

Seluruh permasalahan kekerasan yang hadir dalam keseharian perempuan Indonesia ini mempunyai ragam masalah yang tak berkesudahan. Namun timbulnya ragam kesulitan ini tidak lantas membuat pemerintah berpangku tangan. KPP-PA melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pelayanan prima dari setiap kebijakan yang disusunnya. KPP-PA sejauh ini telah mengembangkan, mendorong serta menyusun berbagai kebijakan untuk menangani terjadinya tindak kekerasan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Korban KDRT
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  6. Permen PP dan PA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Bina Keluarga TKI, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, konsep pelayanan ini juga akan diselaraskan dengan konsep pemberdayaan perempuan yang memanfaatkan program-program pemberdayaan ekonomi skala nasional.

Selain itu, melalui Rakornis di tahun 2012 ini, KPP-PA menggalang seluruh K/L terkait, pemerintah daerah, dan juga stakeholder lainnya untuk melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan tersebut dapat direalisasikan dengan melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah agar tidak terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia, yang akan berkiblat pada ragam kebijakan perlindungan perempuan yang telah disusun oleh KPP-PA.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan KPP-PA, Dra. Luly Altruiswaty, MSc mengungkapkan “Untuk mewujudkan upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan, maka mutlak diperlukan dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah. “

Ragam upaya tersebut tentunya perlu ditingkatkan dan diperluas dengan berbagai terobosan baru. Perlu ditekankan bahwa perlindungan tidak hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, namun harus menjadi kepedulian semua pihak, sehingga tidak hanya sebatas program namun diharapkan menjadi gerakan semua elemen bangsa untuk mewujudkan perlindungan hak perempuan. Diharapkan dengan di selenggarakannya rakornis ini para pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menemukan solusi yang terbaik dalam rangka meningkatkan perlindungan yang optimal terhadap perempuan. [ans]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 22 September 2019

Jemput Bola, Tingkatkan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di NTT (42)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, menyelenggarakan kegiatan Advokasi Percepatan Kepemilikan Akta…
Siaran Pers, Minggu, 22 September 2019

Jadi Penyanggah Ibu Kota, Balikpapan Perkuat Komitmen Menuju KLA (51)

Sebagai satu – satunya kota yang meraih predikat kategori Nindya Kab/Kota Layak Anak (KLA) di Prov. Kalimantan Timur, kota penyangga…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (64)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (99)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (53)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.