Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Sepakati Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 31 Januari 2020
  • Dibaca : 390 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-017/Set/Rokum/MP 01/01/2020

 

Jakarta (31/01) Praktik perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Di ASEAN, Indonesia menempati urutan ke – 2 untuk perkawinan anak. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan 5 (lima) isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diantaranya adalah pencegahan perkawinan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS)  2018 menunjukkan sekitar 11,2% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun), dan 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2%, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 

Untuk mengejar target yang diberikan Presiden agar angka perkawinan anak turun menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024, Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, utamanya pimpinan daerah untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional.

“Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang Puspayoga berharap penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas. “Dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri Bintang.

Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan bahwa beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga. Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya, khususnya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak di wilayahnya. “Di pelosok daerah kami masih berlaku tradisi perjodohan. Perjodohan itu biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12 – 13 tahun. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak,” tutur Marintani.

Pekerjaan pemerintah juga semakin berat setelah di media sosial juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak. Untuk merespon gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat “Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan untuk kaum milenial. 

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (57)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (55)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (34)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Hadirkan Desa Layak Anak, Jangan Ada Lagi Pekerja Anak dan Perkawinan Anak di Lombok Tengah! (91)

Lombok Tengah (20/2) - Desa Kuta Mandalika yang berada tidak jauh dari Desa Rembitan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara…
Siaran Pers, Kamis, 20 Februari 2020

Fungsi Ditambah, DPR RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA (111)

Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi…