Press Release : Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan Provinsi Sumatera Barat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1124 Kali
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
PRESS RELEASE
KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PENGUATAN KELEMBAGAAN HINGGA KE PELOSOK BUKITTINGGI
 
Bukittinggi (7/5) - “Kami sadar, bahwa permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan bersifat lintas bidang, dan karenanya penanganan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian PP dan PA semata. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh”, ungkap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), ketika hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Rakorda Pembangunan PP & KB), Senin (7/4), Istana Bung Hatta Bukittinggi – Sumatera Barat.
Rakorda Pembangunan PP & KB ini merupakan wujud dari kolaborasi kepedulian pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan penguatan kelembagaan terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula, Meneg PP & PA menyaksikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam mewujudkan penguatan kelembagaan tersebut melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah Walikota dan Bupati wilayah Bukittinggi, yang diantaranya adalah:
- Walikota Padang, Fauzi Bahar
- Walikota Solok, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa
- Walikota Pariaman, Mukhlis R.
- Walikota Padang Panjang, Suir Syam
- Walikota Bukittinggi, Ismet Amzis
- Walikota Payakumbuh, Josrizal Zain
- Walikota Sawahlunto, Amran Nur
- Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit
- Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni
- Bupati Tanah Datar, Shadiq Pasadigoe
- Bupati Lima Puluh Kota, Alis Marajo
- Bupati Agam, Indra Catri
- Bupati Pasaman, Benny Utama
- Bupati Solok, Syamsyu Rahim
- Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin
- Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria
- Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan
- Bupati Pasaman Barat, Baharudin R.
- Bupati Kepualauan Mentawai, Yudas Sabaggalet
Pada Rakorda ini, seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa peran perempuan dan anak dalam pembangunan merupakan elemen yang paling penting. Pada satu dasawarsa terakhir ini, telah banyak kemajuan yang dialami kaum perempuan. Saat ini kaum perempuan telah banyak berkiprah di berbagai sektor pembangunan. Banyak juga capaian prestasi membanggakan yang telah mereka hasilkan. Namun demikian, potensi yang sangat besar ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kaum perempuan belum banyak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dibandingkan dengan kaum laki-laki di sebagian besar bidang pembangunan. Bahkan sebaliknya, berbagai bentuk diskriminasi yang dapat menghambat potensi dan kemajuan kaum perempuan masih kerap dihadapi oleh mereka.
Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih adanya kesenjangan partispasi pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas, merupakan sebagian dari permasalahan yang perlu diselesaikan. Selain itu, masih adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, menjadi tantangan sendiri yang harus diatasi. Keadaan tersebut secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan pengambilan keputusan.
Terkait dengan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya anak, bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dilindungi, dan dijamin pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan, adalah kunci utama yang harus mendapatkan perhatian serius. Tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang baik, tanpa melakukan investasi yang baik pula. Investasi pada anak bukan saja upaya mencapai visi suatu bangsa, namun juga merupakan amanah yang diemban oleh seluruh orang tua.
Melalui Rapat Koordinasi Daerah inilah, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sumatera Barat sangat berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang lebih komprehensif, fokus dan konkrit dalam mendukung percepatan terwujudnya kesetaraan gender, dan terpenuhinya hak anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
 
 
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (49)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (61)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…