Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2599 Kali
Bertempat di Aston Hotel dan Resort Bogor, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 12-14 Maret 2012. Tema yang diangkat pada Rakornas kali ini adalah “Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui hukum yang berkeadilan”. Rakornas ini diikuti oleh Kepala Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, Kepala Biro Hukum, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Bappeda serta perwakilan Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Wakil Gubernur dan Ketua Komisi E/Komisi IV DPRD Provinsi seluruh Indonesia juga turut menghadiri Pembukaan Rakornas kali ini.
Sesaat sebelum Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka secara resmi, Kementerian Perberdayaan Perempuan menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional. Penandatanganan tersebut bertujuan untuk:
1. Mewujudkan visi dan misi Kementerian PP dan PA, terutama dalam penataan Perpustakaan Kementerian PP dan PA secara baik dan rapih;
2. Untuk menumbuhkan Budaya Gemar Membaca, terutama di kalangan anak-anak; dan
3. Mendorong terciptanya Masyarakat Gemar Membaca, melalui peran ibu secara khusus sebagai perpustakaan pertama bagi anak-anaknya, dan secara umum melalui peran orang tua.
Dalam sambutannya saat membuka Rakornas PP dan PA, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa alasan mengangkat tema Rakornas sebagaimana dimaksud di atas karena dalam perkembangan terakir ini, ditengarai semakin bervariasinya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Narasumber yang berkesempatan memberikan materi dalam Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2012 adalah sebagai berikut:
1. Cholilah, S. H., M. Hum. dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Ida Padmanegara, S. H., M. H. dari Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. H., M. H. dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. Kombes. Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M. Si. dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI;
5. Azis, S. H. dari Kejaksaan Muda Pidana Umum;
6. Ria Latifa dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi);
7. Ninik Rahayu, dari Komisi Nasional Perempuan;
8. Santi Kusumaningrum dari Pusat Kajian Anak, Universitas Indonesia; dan
9. Ahmad Taufan Damanik, Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Commission on the Protection and Promotion of the rights of Women and Children (ACWC).

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…