KPP-PA dalam Sidang ke-56 Komisi Kedudukan Perempuan PBB

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1915 Kali

Meneg PP dan PA Menyampaikan Statement di Sidang ke-56
Komisi Kedudukan Perempuan PBB di New York, Amerika Serikat
 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) memimpin delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil dari Kemenko Kesra, Kemlu, KPP-PA, KOWANI, dan DPR menghadiri Sidang ke-56 Komisi Kedudukan Perempuan PBB di New York, Amerika Serikat. Sidang dibuka oleh Ketua Komisi, HE Ms. Marjon V. Kamara (Liberia) pada tanggal 27 Februari 2012 kemarin tepat pada pukul 10.00 waktu setempat.

Sidang Komisi Kedudukan Perempuan yang berlangsung dari tanggal 27 Februari hingga 9 Maret 2012 ini, dihadiri oleh 45 negara anggota dan juga LSM internasional dan observer. Sidang kali ini mengangkat tema Peran Perempuan Perdesaan dalam Menghapuskan Kemiskinan dan Kelaparan.

Pada pembukaan tersebut, Ketua Komisi menyampaikan pentingnya peranan perempuan perdesaan dalam menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, tantangan yang dihadapi serta kontribusi mereka dalam pembangunan di bidang ekonomi. Selanjutnya, ditekankan pula bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender bukan saja tanggung jawab perempuan sendiri, atau tanggung jawab satu kelompok tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik dari masyarakat, pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat maupun swasta.
 
Meneg PP & PA pun berkesempatan menyampaikan statement dalam sesi pandangan umum tentang upaya pemberdayaan perempuan perdesaan dan perkembangan pelaksanaan The Beijing Platform for Action (BPfA) di Indonesia. Beliau menyampaikan kemajuan-kemajuan yang telah di capai bangsa Indonesia dalam percepatan pemberdayaan perempuan pada pembangunan nasional.
 
Selain itu, Meneg PP & PA pun melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesetaraan Gender Korea Selatan, Mrs. Kim Kum Lae. Pertemuan ini melahirkan beragam kesepakatan, yang diharapkan dapat berimplikasi pada kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa mendatang. Di awal pertemuan, Kim KumLae sangat terkesan dengan penerimaan Indonesia akan bantuan dari Korea berupa program pelatihan TIK (Tekhnologi, Informasi dan Komputer) yang bermanfaat untuk membantu perempuan perdesaan di daerah, dimana TIK dapat berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bisnis dan memperluas pemasaran ekonomi.
 
Mengingat gender digital gap bidang TIK di Indonesia yang masih harus terus diminimalisir, Mrs. Kim Kum Lae pun menjanjikan untuk terus melanjutkan program pelatihan TIK bagi perempuan Indonesia ini. Meneg PP & PA menyambut baik bantuan ini, karena pelatihan TIK mampu menjadikan kaum perempuan melek tekhnologi sehingga kaum perempuan pun menjadi semakin mandiri dengan kemampuan yang ia miliki.

Pada Pertemuan bilateral ini pula, Meneg PP & PA juga mengenalkan salah satu program unggulan KPP-PA, yakni program pengembangan Kota Layak Anak. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Korea yang juga menangani pembangunan keluarga, termasuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diusulkan kerjasama antara KPP-PA dengan Kementerian Kesetaraan Gender di Korea untuk saling sharing best practice di wilayah masing-masing. Tawaran strategis ini pun disambut positif oleh pihak Korea.
 
Kemudian, kedua Menteri tersebut sepakat bahwa keterwakilan perempuan di bidang pengambilan keputusan juga harus ditingkatkan. Persentase perempuan yang duduk di Parlemen dan Kepemerintahan di Korea memang belum ideal, namun masih lebih tinggi daripada Indonesia, yaitu masing-masing 25 dan 15 persen. Seperti halnya Indonesia, persentase perempuan di jabatan publik di kepemerintahan, sebagian besar masih berada pada level yang rendah. Sedangkan di bidang politik, kebijakan yang ada juga sama dengan Indonesia yaitu setiap partai politik harus mengusulkan minimal 30 persen caleg perempuan. Namun implementasinya masih lebih bagus daripada Indonesia. Diinformasikan juga bahwa setiap parpol di Korea mempunyai program untuk penguatan kapasitas calon legislatif. Program seperti inilah yang diharapkan mampu dikaji oleh pemerintah Indonesia untuk masukan revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
 
Pada kesempatan ini pula, Mrs. Kim pun menyambut baik tawaran bangsa Indonesia untuk berpartisipasi sebagai bagian dari ASEAN+3 untuk juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai upaya, khususnya meningkatkan jejaring perempuan wirausaha mikro dan kecil, yang  persentasenya mencapai hampir 70 persen. Tawaran ini merupakan wujud dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan “people to people contact” di ASEAN.
 
Di akhir pertemuan Meneg PP & PA berharap Menteri Kim suatu saat dapat mengunjungi Indonesia untuk melihat berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan serta tumbuh kembang anak di Indonesia yang memiliki progres yang cukup signifikan. Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…