54 Persen Anak Tidak Tahu Nomor Telepon Darurat COVID – 19, Kemen PPPA Lakukan Webinar

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 15 April 2020
  • Dibaca : 853 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-055/Set/Rokum/MP 01/04/2020

 

Jakarta (15/4) Berdasarkan hasil survei Ada Apa dengan COVID – 19 (AADC – 19) yang dilakukan oleh Kemen PPPA melalui Forum Anak Nasional (FAN) beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa masih ada anak yang belum paham secara jelas mengenai pencegahan dan penanganan COVID – 19, termasuk ketidaktahuan mengenai nomor telepon darurat COVID-19. Demi meningkatkan pengetahuan, kapasitas, daya tahan, dan kewaspadaan anak dalam mencegah penularan COVID – 19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan kegiatan Seminar Online atau Web Seminar (Webinar) Pelopor dan Pelapor (2P) Pencegahan Penyebaran COVID-19 (12/4/2020). 

“Masih banyak anak - anak yang belum tahu secara jelas mengenai COVID-19. Berdasarkan survei AADC – 19 yang dilakukan terhadap 717 anak dari 29 provinsi, 54 persen diantaranya belum tahu nomor telepon darurat COVID-19. Oleh karenanya, kami hadirkan Webinar 2P ini secara tematis dengan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar pemahaman dan kewaspadaan anak akan COVID-19 meningkat,” ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin saat membuka kegiatan Webinar 2P melalui media virtual. 

Kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali selama masa darurat COVID-19 ini dibuka dengan bahasan waspada COVID-19 pada anak ditinjau dari sudut pandang medis. Tema ini dibawakan oleh narasumber dr. Ameetha Drupadi. Ia mengatakan bahwa Forum Anak sebagai 2P dapat melakukan 3 (tiga) cara di tengah pandemi COVID – 19.

“Pertama, tetap berhati-hati dan waspada. Tidak paranoid, tetapi juga tidak menyepelekan. Kedua, bersikap cerdas, yakni dapat memilah informasi yang benar dan terpercaya sehingga tidak terjebak pada informasi yang keliru. Ketiga, bersikap baik, yakni tidak ikut memberikan stigma negatif pada orang-orang yang terkena COVID-19,” jelas dr. Ameetha setelah sebelumnya membahas mengenai protokol kesehatan dalam menangani COVID-19 pada diskusi interaktif bersama 80 (delapan puluh) peserta anak yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Beragamnya informasi yang disampaikan dr. Ameetha memancing antusiasme para peserta yang langsung mengungkapkan berbagai pertanyaan seputar seluk - beluk COVID-19. “Harapan saya, semoga Webinar 2P ini dapat diadakan rutin lagi setiap minggunya. Sekalipun masa pandemi COVID-19 telah berakhir, semoga kami tetap dapat dipertemukan dengan teman - teman se-Indonesia dalam kegiatan seperti ini,” ungkap salah satu peserta dalam sesi evaluasi di akhir kegiatan.

 

 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

  www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…