Kemen PPPA Penuhi Kebutuhan Spesifik Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 19 Mei 2020
  • Dibaca : 125 Kali
...

 

Siaran Pers Nomor: B-081/Set/Rokum/MP 01/05/2020

Jakarta (19/05) - Pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian keluarga. FTR (15) beserta 3 adik dan kakaknya yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tua yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di Kota Depok tidak bisa beraktivitas memulung lagi. Hal yang sama juga dialami oleh 4 anak yatim yang ditinggal meninggal ayahnya dengan kondisi ibu yang sakit ditengah pandemi Covid-19 di Kab. Bogor. Ini adalah dampak yang dialami oleh anak-anak akibat kondisi ekonomi keluarga dari pandemi Covid-19 di Indonesia. 

"Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Kemen PPPA sesuai dengan tugasnya memastikan anak-anak harus terpenuhi haknya,” tutur Nahar. 

Untuk itu, Kemen PPPA menyampaikan  paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak khususnya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari 2 keluarga di wilayah Bogor dan wilayah Depok.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar menuturkan penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik ini diberikan karena anak termasuk dalam kelompok rentan terdampak Covid-19 dan terlaporkan membutuhkan bantuan segera. “Kami mewakili Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak datang kesini untuk menyampaikan langsung bantuan untuk anak-anak. Dalam kondisi pandemi, pemenuhan kebutuhan anak harus dipastikan agar daya tahan tubuh tetap dalam kondisi baik dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat,” tutur Nahar. 

Kesempatan penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak secara langsung ini juga dimanfaatkan untuk melihat kondisi masyarakat selama masa pandemi, khususnya kondisi kesehatan serta kondisi sosial dan ketahanan ekonominya. Selain itu, kesempatan ini juga untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk tetap sekolah tetap terpenuhi. 

“Kami menitipkan kepada orang tua untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah, tidak bekerja dulu dan tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapak dan membantu memenuhi kebutuhan anak. Jika ada kendala dalam memenuhi kebutuhan anak, bapak ibu atau anak-anak bisa melaporkan hal tersebut ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayahnya,” tambah Nahar. 

Sementara itu, untuk penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak di Kabupaten Bogor diwakilkan oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings. Kemen PPPA telah memastikan bahwa keluarga yang menerima paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, sebelumnya sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah setempat. 

Valentina mengatakan kehadiran kami disini untuk memastikan kondisi anak dalam keadaan sehat dan terpenuhi haknya. “Kami titip anak-anak supaya bisa dipastikan hak pendidikannya. Kami harapkan Pemerintah Daerah memastikan anak-anak yang sempat putus sekolah bisa kembali bersekolah. Jika ada kesulitan, Ibu dan keluarga tidak perlu panik, Pemerintah pasti akan membantu,” tambah Valentina. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Artikel, Minggu, 31 Mei 2020

KDRT Mengintai di Tengah Pandemi (25)

PANDEMI covid-19 memberi dampak luar biasa di segala lini kehidupan. Dari semua itu, perempuan menjadi salah satu kelompok rentan yang…
Beranda, Sabtu, 30 Mei 2020

Layanan Persuratan di KemenPPPA (8)

Layanan Persuratan Kemen PPPA
Siaran Pers, Kamis, 28 Mei 2020

Perkuat Komitmen Lindungi Anak, Kemen PPPA Terbitkan Panduan PATBM dalam Pandemi Covid-19 (124)

Jakarta (28/05) – Pandemi Covid-19 dapat menempatkan anak pada situasi sulit, salah satunya menghambat kegiatan belajar-mengajar anak di sekolah. Hal…
Beranda, Rabu, 27 Mei 2020

Persuratan KemenPPPA (20)

Layanan Persuratan Kemen PPPA
Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Selasa, 26 Mei 2020

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2019 (34)

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2019