Kemen PPPA: Tingkatkan Layanan KDRT Saat Pandemi Covid-19 dengan Pola “Menjemput Bola”

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 05 Juni 2020
  • Dibaca : 704 Kali
...

 

 

Siaran Pers Nomor: B- 093/Set/Rokum/MP 01/06/2019

 

Jakarta (4/06) – Masa pandemi Covid-19 ini mengharuskan sebagian besar masyarakat termasuk perempuan untuk beraktivitas di rumah saja. Namun ternyata, kondisi ini bagi sebagian perempuan justru menimbulkan kekhawatiran baru yakni terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memastikan pelayanan pelaporan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan KDRT tetap berjalan dengan baik di masa pandemi. 

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes menuturkan untuk mengantisipasi terjadinya kasus KDRT diperlukan upaya komprehensif serta memastikan pelayanan pelaporan kasus KDRT saat pandemi tidak mengalami hambatan. “Salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar para korban KDRT maupun KtP tetap terpenuhi haknya yakni mengubah pola pelaporan kasus dengan lebih pro aktif dalam “menjemput bola” kasus KDRT di wilayah mereka, khususnya untuk daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dalam hal ini, eksekusi di lapangan dapat dilakukan oleh tim relawan #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), petugas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan petugas layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” tambah Vennetia. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan kasus KDRT dan KtP dalam situasi pandemi Covid-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19” bagi Dinas PPPA/ Kelompok Kerja Daerah (BERJARAK) di Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat melalui virtual. 

Data Simfoni PPA per 3 Juni 2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan KDRT sesudah Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana (PPSKTDB) sejak 29 Februari s.d. 3 Juni 2020 yaitu 499 kasus KtP dan 319 KDRT dibanding periode sebelumnya 1 Januari s.d. 28 Februari 2020, yaitu: 979 kasus KtP dan 589 KDRT. Ini berarti ada penurunan laju pertambahan dari 17 kasus KtP per hari menjadi 5 kasus per hari, sementara kasus KDRT dari 10 kasus per hari menjadi 3 kasus per hari. Sementara data Simfoni PPA periode 1 Januari s.d. 3 Juni 2019 adalah 3.879 kasus KtP dan 2.546 KDRT dibandingkan data periode yang sama tahun 2020 yaitu 1.478 kasus KtP dan 908 KDRT menunjukkan penurunan kasus KtP sekitar 62% dan 64% untuk KDRT.

Vennetia menambahkan walaupun data tersebut di atas menunjukkan penurunan laju pertambahan KDRT sampai 70% dan selisih jumlah kasus sampai 60% dari masa sesudah PPSKTDB dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun situasi ini belum dapat dikatakan menggembirakan.  “Besar dugaan bahwa tingkat KDRT masih sama banyaknya dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi karena dampak kebijakan WFH dan PSBB yang membuat perempuan korban kekerasan dapat saja kehilangan akses untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya. Terutama di wilayah yang sarana dan prasarana komunikasi dan transportasinya tidak mendukung untuk mendapatkan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, kebijakan WFH dapat membuat pusat penyedia layanan di suatu wilayah tidak dapat berfungsi secara optimal,” ujar Vennetia. 

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kemen PPPA, Ali Khasan menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok kerja daerah di tingkat kabupaten/kota seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah serta Tim Relawan Berjarak terkait Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemi Covid-19. Para peserta Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 dapat berdiskusi terkait masalah yang dihadapi terkait pelayanan di daerah pada masa pandemi. Adapun tiga narasumber yang hadir untuk berdiskusi dalam kegiatan ini adalah Advokat Perempuan, Sri Nurherwati, Pekerja Sosial, Anna Sakreti Nawangsari, dan Psikolog, Kurniatin Koswara. 

Kemen PPPA dalam setiap kesempatan mendorong lembaga penyedia layanan UPTD PPA atau P2TP2A untuk pro aktif dalam “menjemput bola” kasus KDRT di wilayah mereka, bukan pasif hanya menunggu laporan datang selama masa sesudah PPSKTDB. Pihak penyedia layanan harus memahami situasi didaerah mereka masing-masing akibat kebijakan PSBB yang menghimbau karantina mandiri bagi masyarakat. Apa lagi, sesuai observasi, grafik data kasus covid-19 yang masih menanjak naik dan belum mencapai puncaknya, sehingga diperlukan unsur lembaga layanan yang sensitif terhadap kasus KDRT pada masa sesudah PPSKTDB ini.

Sementara itu, Psikolog sekaligus perwakilan Pusat Pelayanan Dan Perlindungan Keluarga Cilegon (P3KC) Kota Cilegon, Kurniatin Koswara menuturkan pola pelaporan kasus dengan lebih pro aktif dalam “menjemput bola” kasus KDRT merupakan salah satu solusi terbaik saat ini. “Kami disini melakukan pola pelayanan “menjemput bola” berjejaring dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Kader RT/RW, Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), Bintara Pembinaan Desa (Babinsa), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang lebih jeli melihat potensi terjadi KDRT dan KtP di daerahnya. Kemudian kasus tersebut dibawah ke kabupaten/kota untuk diselasaikan di tingkat kab/kota. Untuk teknisnya, pada masa pandemi ini kami juga tetap melakukan penjemputan dengan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dengan tetap memperhatikan dan memastikan pemenuhan protokol kesehatan Covid-19, baik bagi petugas pelayanan maupun perempuan korban kekerasan,” ujar Kurniatin. 

“Mungkin, bagi sebagian besar keluarga WFH dan PSBB merupakan hal yang biasa saja atau bahkan menyenangkan karena bisa berkumpul bersama keluarga. Akan tetapi untuk keluarga yang rentan, kebijakan pada masa pandemi ini merupakan suatu hal yang mengerikan atau bahkan membahayakan nyawa mereka. Sebab bagi keluarga rentan, KDRT dan KtP seakan menghantui mereka saat beraktivitas di rumah sepanjang hari. Oleh karena itu, saya pribadi sangat setuju dengan pola “menjemput bola” ini karena kita memberikan kemudahan akses bagi perempuan korban KDRT dan KtP untuk melaporkan kasusnya saat pandemi sekarang ini,” tambah Kurniatin. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (89)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…