Kemen PPPA : Hentikan Stigmatisasi Negatif Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 27 Juni 2020
  • Dibaca : 118 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-  128  /Set/Rokum/MP 01/06/2020

Jakarta (26/06) - Dunia anak tidak selalu identik dengan bermain, pada kenyataannya kadang anak terjerumus dalam tindak pidana kriminal yang membuat mereka harus berhadapan/berkonflik dengan hukum. Mirisnya, anak-anak tersebut kerap mendapat stigmatisasi dan diskriminasi oleh masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal inilah menyebabkan anak merasa kecewa, frustasi, bahkan dendam sehingga mereka terjerumus kembali melakukan tindak pidana, padahal masalah tersebut seringkali terjadi disebabkan karena pengaruh masyarakat dan lingkungan anak.

Menyikapi hal ini, Asisten Perlindungan Anak Berhadapan hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA, Hasan mengungkapkan masyarakat harus bisa mengubah persepsi negatif tersebut. “Setiap anak, baik korban maupun pelaku tindak pidana harus bisa diterima di masyarakat. Masyarakat, dimulai dari keluarga/orangtua, harus bisa menanamkan nilai budi pekerti, dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak, serta melindungi anak dari hal yang membahayakan dirinya dan lingkungannya,” ujar Hasan dalam Media Talk Pencegahan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam rangkaian Hari Anak Nasional (HAN) 2020 yang diselenggarakan secara daring (26/06).

Hasan menambahkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban dari pengasuhan yang salah oleh orangtua dan/atau masyarakat. Selama ini, masyarakat lebih fokus pada anak sebagai korban saja, padahal anak yang berkonflik dengan hukum juga memerlukan perhatian dan perlindungan yang sama. “Saat seorang anak melakukan tindak pidana pasti ada akar masalah yang menjadi pemicunya. Inilah yang harus dicari dan diberantas bersama. Tujuannya agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat terlindungi,” ungkap Hasan.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan Kemen PPPA mendorong LPKA dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk memberikan pembinaan pada anak yang berkonflik dengan hukum secara  optimal agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tegas mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah melalui Kemen PPPA selama ini terus berupaya mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan tindak pidana yang baik dan efektif. Salah satunya dengan memetakan daerah dan lokasi di mana anak rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan berada, serta memfasilitasi daerah dalam mencegah segala bentuk pelanggaran hak anak demi memberikan penanganan terbaik bagi anak, diantaranya melalui sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Di akhir acara, Hasan kembali menekankan pentingnya upaya masyarakat dalam memberantas segala bentuk stigmatisasi, kriminalisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungannya. Masyarakat harus bisa menerima kehadiran mereka dengan baik, serta ikut mengawasi, membimbing, membina anak dengan pemahaman agama dan moral yang kuat. Jangan lagi kita menstigma, mengkriminalisasi, dan mendiskriminasi anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungannya. Terima kembali mereka dengan baik, awasi, bimbing, dan bina dengan pemahaman agama juga moral yang kuat.

“Upaya pencegahan dari seluruh pihak sangatlah penting dalam melindungi anak agar tidak kembali berkonflik dengan hukum, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa hingga masyarakat, termasuk orangtua. Mari bersama kita ciptakan ruang ramah anak agar mereka dapat berkreasi dan bersinergi untuk mencegah anak agar tidak terjerumus dalam kejahatan,” tutup Hasan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, persoalan anak berkonflik dengan hukum turut menjadi perhatian Kemen PPPA. Hal tersebut dilakukan, salah satunya dengan mendukung kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mencegah anak di LPKA agar tidak tertular Covid-19, diantaranya melalui pembatasan kunjungan dari keluarga, pelayanan kesehatan yang komprehensif, terutama skrining, memperketat protokol kesehatan bagi petugas di LPKA, dan melaksanakan program asimilasi. Kemen PPPA juga mengapresiasi langkah Kemenkumham yang telah memberi asimilasi kepada 940 anak selama masa pandemi (SMS Lap dan Datin Ditjenpas).

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 02 Juli 2020

Percepat Penurunan Angka Stunting di Sumba Timur Melalui Peningkatan Gizi Ibu dan Anak (8)

Waingapu, Sumba Timur (2/7) – Stunting di Nusa Tenggara Timur bukan hanya persoalan kesehatan dan kekurangan gizi tapi juga karena…
Siaran Pers, Rabu, 01 Juli 2020

Menteri Bintang Apresiasi Pemulangan 2 Anak Korban Ekploitasi Ekonomi (9)

Kupang (1/07) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi atas kerja keras dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas…
Siaran Pers, Sabtu, 04 Juli 2020

Menteri Bintang: Kasus Viral Penculikan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumba Harus Dihentikan dan Tidak Boleh Terulang! (52)

Kasus penculikan terhadap perempuan di Sumba yang viral di media sosial dan dipersepsikan sebagian orang sebagai kawin tangkap menimbulkan banyak…
Siaran Pers, Jumat, 03 Juli 2020

Pendampingan Optimal Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 (22)

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Purwianti mengungkapkan sebanyak 70% penyandang disabilitas belum…
Siaran Pers, Jumat, 03 Juli 2020

Tanamkan Nilai Kesetaraan Sejak Dini pada Anak (25)

Semua anak harus diperlakukan secara setara, baik antara anak laki-laki dan perempuan, maupun relasi anak dengan orangtuanya