Menteri PPPA : Penuhi Hak Anak, Dukung Pemberian Asi Ekslusif

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 Agustus 2020
  • Dibaca : 78 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 198/Set/Rokum/MP 01/08/2020

Jakarta (12/08) – 1000 hari pertama anak hingga usia 2 tahun merupakan fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam webinar peringatan Pekan Menyusui Sedunia Tahun 2020 di Jakarta (12/08), Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama 6 bulan pertama adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Ketika gizi anak dipenuhi, maka pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya akan menjadi optimal. Pemberian ASI juga akan memperkuat hubungan emosional antara ibu dengan bayinya. Ketika pertumbuhannya optimal maka kita akan mempunyai generasi yang sehat, cerdas dan produktif,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf juga menambahkan setelah anak berusia lebih dari 6 bulan, ASI tetap harus diberikan hingga 2 tahun bersamaan dengan makanan pendamping ASI. Di samping itu, pemberian ASI juga dinilai terbukti efektif dalam pencegahan stunting.

“Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Menurut data Kementerian Kesehatan, bayi yang memperoleh ASI ekslusif di Indonesia masih di bawah 50 persen, artinya masih lebih dari setengah anak-anak Indonesia tidak memperoleh haknya mendapatkan ASI Eksklusif. Oleh karena itu pemberian ASI kepada anak harus terus di dorong agar prevalensi stunting dapat segera di turunkan. Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama,” jelas Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam acara yang sama, Menteri Bintang menjelaskan jika regulasi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi anak sejauh ini sudah sangat komprehensif. Meski demikian, Menteri Bintang menyadari jika upaya untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak dalam hal pemberian ASI Eksklusif implementasinya masih belum maksimal karena kebijakan yang terkadang saling berbenturan. Menteri Bintang berharap kampanye ASI eksklusif didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen PNS dan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan agar cuti bisa diberikan hingga 6 bulan.

“Kita sekarang ini kan lebih mengkampanyekan pemberian ASI Eksklusif 6 bulan. Tapi implementasi di lapangan UU Ketenagakerjaan kan mengaturnya cuti 3 bulan. Satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan lagi untuk menyusui. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bersama ke depan untuk kita (pemerintah) duduk bersama bisa merevisi agar cuti 6 bulan. Saya sangat setuju sekali kalau ini bisa diberlakukan. Tentu ini perlu didukung semua pihak,” kata Menteri Bintang.

Kesuksesan pemberian ASI Eksklusif menurut Menteri Bintang juga sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan terhadap ibu menyusui. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, keluarga juga para ayah ASI.

“Implementasi di lapangan (proses menyusui) yang kita tahu masih bias gender. Berkaitan dengan pemberian ASI mungkin pemikiran masyarakat umum itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Padahal, dukungan suami atau ayah itu luar biasa dibutuhkan,” tegas Menteri Bintang.

Menurut Menteri Bintang dukungan pendamping dalam hal ini suami atau ayah sangat penting sekali untuk dapat memaksimalkan pemberian ASI eksklusif yang sehat dan berkualitas demi melahirkan anak-anak atau generasi emas di masa yang akan datang. 

“Kami di Kemen PPPA dari sejak tahun 2016 ini sudah melakukan sosialisasi ASI eksklusif bagi keluarga sebagai pelopor dan pelapor, dan sejak tahun 2017 Kemen PPPA telah memberikan bantuan prasarana ruang ASI di 29 provinsi dengan sasaran utamanya adalah pasar tradisional, terminal bus dan pelabuhan. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyediakan ruang laktasi di kantor-kantor sebagai bentuk perlindungan bagi ibu yang bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan ASI pada anaknya,” jelas Menteri Bintang.

Dalam acara bertajuk “Invest-ASI Indonesia untuk Bumi yang Lebih Sehat” tersebut turut hadir sebagai pembicara yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, dan Nutrition Specialist UNICEF Sri Sukotjo.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 23 September 2020

Gereja Ramah Anak Sehati Berikan Perlindungan Bagi Keluarga dan Anak (9)

Gereja memiliki peran penting dan strategis untuk bisa memberikan edukasi pola pengasuhan dalam keluarga sekaligus menjadi wadah bagi anak dan…
Siaran Pers, Selasa, 22 September 2020

Kemen PPPA Raih Penghargaan Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2019 (33)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. Kemen…
Siaran Pers, Selasa, 22 September 2020

Hasil Pembahasan Banggar, Anggaran Kemen PPPA Tidak Berubah, Menteri Bintang Maksimalkan Kinerja (41)

akarta (22/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menghadiri Rapat Kerja (raker) bersama Komisi VIII Dewan…
Laporan Keuangan & BMN, Senin, 21 September 2020

Laporan Keuangan KPPPA Periode Tahunan Audited 2019 (20)

Laporan Keuangan KPPPA Periode Tahunan Audited 2019
Siaran Pers, Minggu, 20 September 2020

Peran Keluarga dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Anak (146)

Perkembangan anak yang optimal, ibarat membangun sebuah rumah yang harus memiliki pondasi kuat. Orangtua diharapkan dapat mempersiapkannya secara menyeluruh sehingga…