Pelibatan PATBM Guna Mencegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 25 Agustus 2020
  • Dibaca : 520 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-207/Set/Rokum/MP 01/08/2020

 

Jakarta (25/08) Berawal dari sebuah gerakan masyarakat, kini peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dinilai perlu ditingkatkan dan tidak lagi sebatas gerakan biasa. Peningkatan peran PATBM sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan penambahan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yakni penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA.  Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan pelibatan PATBM di lapangan sangat penting untuk mencegah dan merespon cepat kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Nahar ada 3 (tiga) hal penting terkait yang harus dipersiapkan dengan matang.

“Pertama, apakah PATBM akan terus dipertahankan sebagai sebuah gerakan saja atau akan diarahkan pada aksi nyata dalam bentuk layanan oleh para aktivis PATBM. Kedua, sejak diinisiasi pada 2016, apakah jumlah PATBM akan terus mengalami perkembangan. Ketiga, jika para aktivis PATBM telah melakukan aksi nyata dalam rangka memberikan layanan bagi perlindungan terhadap anak, maka apakah memungkinkan jika kegiatan yang dilakukan aktivis PATBM tersebut dapat diintegrasikan dengan program-program lainnya, salah satunya dengan memanfaatkan dana desa dan layanan lainnya dalam menghadapi kekerasan terhadap anak di wilayahnya masing-masing. Ketiga hal tersebut penting menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan penyesuaian penambahan fungsi Kemen PPPA pada penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sehingga kami harus melibatkan para aktivis PATBM di lapangan,” tutur Nahar pada webinar Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi COVID-19 Tahap II (24/08).

Nahar melanjutkan, para pimpinan Dinas PPPA di daerah juga diharapkan memiliki database terkait aktivis PATBM agar dapat terkoneksi ketika terdapat kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Kecepatan berkoordinasi merupakan kata kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat bahwa lembaga terkait PPPA ada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, salah satunya melalui PATBM.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jawa Timur, Andriyanto sepakat bahwa eksistensi PATBM di daerah memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menekan angka kekerasan terhadap anak di daerah.Namun, hal tersebut harus diperkuat dengan adanya sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait pentingnya peran PATBM. 

“PATBM adalah sebuah solusi penting dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. PATBM harus tetap dipertahankan. Hingga saat ini sudah ada 330 PATBM yang telah dibentuk di desa/kelurahan Prov. Jawa Timur, dan kami harap jumlah ini bisa meningkat lagi. Kami juga berharap adanya sosialisasi yang massif di tengah masyarakat agar mereka paham terkait pentingnya PATBM, serta adanya petunjuk teknis (Juknis) agar para kepala desa mampu mengalokasikan anggaran desa bagi para aktivis PATBM,” tutur Andriyanto.

Selain perlunya sosialisasi massif terkait peran PATBM, di beberapa daerah, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa selama ini kendala yang dihadapi dalam mengembangkan PATBM adalah masih terbatasnya regulasi dan pendanaan/anggaran bagi pelatihan dan operasional para aktivis PATBM. 

“Hambatan yang kami alami dalam melakukan pengembangan PATBM diantaranya masih adanya kab/kota yang belum memprioritaskan penganggaran PATBM dalam program dan kegiatannya, serta belum jelasnya regulasi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan di bidang PATBM, sehingga aparat desa masih ragu mengalokasikan dana desa bagi aktivitas PATBM,” ungkap Kepala Dinas PPPA Prov. Maluku Utara, Musrifah Alhadar.

Musrifah menambahkan perlu adanya tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang kejelasan peraturan penggunaan Dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk operasional maupun pergerakan PATBM. 

                                                      PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

                                                   DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id  www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 40 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 102 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…

Siaran Pers, Kamis, 08 April 2021

Menteri Bintang: Perempuan Tulang Punggung Pemulihan Sosial Ekonomi ( 72 )

Jakarta (08/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan perempuan menjadi tulang punggung pemulihan kondisi sosial dan…

Siaran Pers, Rabu, 07 April 2021

Perempuan dalam Pusaran Terorisme, Harus Dicegah Bersama ( 111 )

Jakarta (07/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Siaran Pers, Selasa, 06 April 2021

Perempuan Bangga Berkebaya, Pemersatu Identitas Budaya Bangsa  ( 134 )

Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nyimas Aliah menuturkan kebaya…