Praktik Berbahaya, Perempuan Tidak Membutuhkan Sunat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 15 September 2020
  • Dibaca : 763 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-233/Set/Rokum/MP 01/09/2020

Jakarta (15/9) – Tidak seperti laki-laki, perempuan tidak membutuhkan sunat atau khitan. Selain melanggar hak dasar perempuan baik dari kajian medis maupun agama, praktik Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) atau Pemotongan/Perlukaan Genital perempuan (P2GP) atau biasa disebut sunat perempuan tidak memiliki manfaat bahkan justru membahayakan bagi perempuan.

“P2GP atau sunat perempuan  merupakan praktik berbahaya yang secara eksklusif ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan hingga memicu depresi dan trauma. P2GP melanggar hak dasar perempuan untuk memperoleh kesehatan, integritas tubuh, serta bebas dari diskriminasi dan perlakuan kejam atau upaya merendahkan martabat,” ujar Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan.

Dalam Webinar ‘Pencegahan FGM/C atau Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)’ yang diselenggarakan Kemen PPPA melalui daring (14/9) Indra menuturkan pemerintah berkomitmen  untuk menghapuskan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan usia anak dan sunat perempuan yang masuk ke dalam salah satu target agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Oleh karena itu, Kemen PPPA mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menghentikan praktik sunat pada perempuan.

“Kemen PPPA telah memiliki Roadmap dan rencana strategis pencegahan sunat perempuan dengan target pencapaian hingga tahun 2030, dan kita sangat  berharap seluruh anak-anak perempuan dan perempuan di Indonesia terlindungi dari praktik-praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan sunat perempuan,” tutur Indra.

Mengulas dari segi medis, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Muhammad Fadli secara tegas menuturkan jika perempuan tidak membutuhkan sunat, berbeda halnya dengan laki-laki. 

“Alhamdulillah organ genitalia perempuan itu terlahir sudah optimal atau sempurna. Berbeda dengan laki-laki yang memang harus di sunat terutama dari sisi medis untuk menghindari masalah kesehatan di kemudian hari. Sunat pada laki-laki memang memiliki SOP dan praktiknya seragam. Khitan pada perempuan itu tidak memiliki SOP dan tidak ada yang seragam di berbagai daerah. Oleh karena itu praktiknya tidak boleh dilakukan,” ujar Dokter Fadli yang juga menjabat sebagai Sekretaris Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Komisariat Jakarta Selatan.
Dokter Fadli menjelaskan jika praktik sunat perempuan sangat berbahaya karena merupakan tindakan secara sengaja yang dilakukan untuk mengubah atau mencederai organ genital perempuan tanpa adanya indikasi medis. Hal ini dianggap justru dapat menimbulkan masalah kesehatan hingga komplikasi langsung maupun jangka panjang.

“Khitan atau sunat pada perempuan secara medis tidak memiliki dampak yang positif atau manfaat bahkan tindakan sunat perempuan ini memiliki komplikasi atau dampak yang berat berupa akut maupun kronis. Dampaknya luar biasa bisa terjadi infeksi, pendarahan, sulit buang air kecil, nyeri, infeksi saluran kemih, bahkan hingga kematian. Efeknya untuk perempuan dewasa maupun anak-anak sama saja,” jelas Dokter Fadli.

Sedangkan menelaah dari sisi agama khususnya Agama Islam, KH. Faqihuddin Abdul Kodir dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) menjelaskan jika saat ini hampir semua fatwa-fatwa besar ulama dunia telah mengharamkan praktik sunat pada perempuan. Fatwa terbaru bahkan telah dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir dan Universitas Al-Azhar di Mesir pada Februari 2020 setelah terdapat kasus anak perempuan yang meninggal setelah disunat pada Januari 2020. Sebelumnya, Mesir pertama kali melarang sunat perempuan pada tahun 2008.

“Fatwa itu terang benderang dan dengan argumentasi kuat menyatakan khitan perempuan bukan bagian dari syariah karena Hadist dan Qur’annya tidak tegas. Itu (sunat perempuan) bagian dari kebiasaan atau tradisi yang penjelasannya harus dikembalikan kepada yang berkompeten yaitu kedokteran. Medislah yang akan bilang khitan perempuan itu baik atau tidak, dan berkali-kali pertemuan seluruh ahli medis mengatakan khitan perempuan tidak ada manfaatnya bahkan bisa membahayakan,” jelas Kiai Faqih.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 44 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah  untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 81 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 123 )

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 96 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 166 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…