Menteri Bintang Apresiasi Peluncuran SE Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Sulawesi Barat

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 01 Oktober 2020
  • Dibaca : 411 Kali
...

 

Siaran Pers Nomor: B-255/Set/Rokum/MP 01/10/2020

 

Jakarta (1/10) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Anak. Menteri Bintang berharap SE Gubernur dapat ditindaklanjuti dan diimplemetasikan agar tujuan utama menurunkan angka perkawinan anak dapat dicapai. 

“Apresiasi saya ucapkan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang telah menerbitkan SE Gubernur ini, juga kepada Institut KAPAL Perempuan, Kartini Manakarra Sulawesi Barat, jaringan YKPM Sulawesi Selatan, dan Equal Measures 2030 yang telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak Indonesia. Saya sangat berharap agar ini dapat menjadi inovasi dan inspirasi bagi seluruh Provinsi di Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Tentunya langkah progresif ini jangan hanya menjadi dokumen semata, tetapi dapat benar-benar disosialisasikan, ditindaklanjuti, dan diimplementasikan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan, sebagai upaya dalam mempercepat Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi Layak Anak,” ungkap Menteri Bintang dalam sambutannya pada peluncuran Surat Edaran (SE) Gubernur Sulawesi Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak secara virtual, Rabu (30/9). 

Menteri Bintang menuturkan permasalahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak sehingga upaya pencegahannya perlu menjadi prioritas utama. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Perkawinan anak ini merupakan masalah sosial yang masif dan telah memasuki tahap darurat sebab masih ada saja yang menganggapnya biasa, dibenarkan atau bahkan dianggap sebagai penyelesaian masalah, dan dipersepsikan boleh dilaksanakan dengan alasan tradisi, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun demikian, saya yakin dengan usaha dan sinergi dari seluruh pihak yang komprehensif untuk memberikan edukasi kepada publik dengan strategi yang tepat maka akan menjadi kekuatan kita bersama dalam mencari solusi dari permasalahan ini. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama, untuk itu marilah bersama-sama kita bersinergi agar seluruh anak Indonesia dapat terlindungi dan terpenuhi haknya,” ujar Menteri Bintang. 

Saat ini, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki 5 (lima) Program Prioritas Utama, yang salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak. Selain itu, sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, Kemen PPPA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) dan didukung oleh berbagai lembaga terkait telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPPA) pada awal 2020. 

Kemen PPPA juga telah melakukan langkah progresif yang sudah dicapai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan diubah menjadi usia 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun terhadap instrumen tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Upaya-upaya konkrit akan terus dilakukan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait penurunan angka perkawinan anak tingkat nasional menjadi 8,74 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Idris menyambut baik momentum yang luar biasa ini. “Peluncuran SE Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 ini dilakukan dalam rangka peringatan satu tahun revisi Undang-Undang Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peluncuran SE Gubernur ini adalah bagaimana pemerintah provinsi memberikan tekanan dan juga perhatian khusus pada pengentasan perkawinan anak di Sulawesi Barat. Terdapat 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, di mana Sulawesi Barat menempati posisi ke-3 tertinggi, dengan prevalensi 19,2 persen. Ini tentunya yang mendasari kami untuk mewujudkan komitmen dan langkah konkrit dalam menghadapi permasalahan ini. Ke depan kami harapkan dukungan dari seluruh pihak baik Kemen PPPA, Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan juga kabupaten/kota, PKK, dan seluruh masyarakat untuk bersama mengentaskan perkawinan anak di Sulawesi Barat,” ujar Idris.

Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, Ruskati Ali Baal mengatakan praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang serta juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM. “Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi memperkuat upaya bersama dalam mencegah dan menangani perkawinan anak ini. Komitmen kita semua pada hari ini merupakan bentuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak. Untuk itu, melalui peluncuran SE Gubernur ini juga saya menginstruksikan kepada tim penggerak PKK di semua tingkatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan agar menjadikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai program prioritas kita ke depan. Mari kita menjalankan dan membuka ruang kolaborasi yang seluas-luasnya untuk mencegah dan menangani permasalahan perkawinan anak khususnya di Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Ruskati. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 14 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 18 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 35 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 73 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 85 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…