Kemen PPPA: Perkuat Peran Hakim Dalam Pemenuhan Hak Perempuan & Anak di Persidangan 

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 16 Oktober 2020
  • Dibaca : 501 Kali
...

 

Siaran Pers Nomor: B-276/Set/Rokum/MP 01/10/2020

 

 

Jakarta (16/10) –  Merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dengan memberikan akses keadilan dan menghindarkan diskriminasi dalam proses peradilan pidana terutama persidangan. Salah satunya dapat dilakukan oleh Hakim dengan memberikan akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

 

Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para Hakim dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Persidangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyelenggarakan Seminar Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Profesi IKAHI dengan tema “Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Persidangan”.

 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan menuturkan pelaksanaan webinar hari ini  terselenggara berkat kolaborasi Kemen PPPA dan IKAHI melalui Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (PROSAPENA). “Peran dan partisipasi dari IKAHI yang di dalam tugas sehari-harinya sangat dekat dengan bidang penegakan hukum dibantu oleh mitra jejaringnya tentu dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perempuan dan anak. Sudah saatnya seluruh aturan hukum di Indonesia mulai berpihak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terutama pada perempuan dan anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum di pengadilan, baik sebagai saksi, pelaku maupun korban,” tutur Indra. 

 

“Besar harapan kami agar webinar ini dapat menyamakan persepsi, pemahaman, dan komitmen dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana serta pemenuhan hak perempuan dan anak dalam persidangan. Sebuah keputusan yang adil sangat diharapkan dalam sebuah persidangan agar masa depan perempuan dan anak tetap terjamin,” ujar Indra. 

 

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Suhadi mengungkapkan IKAHI dan sejumlah organisasi profesi lainnya merupakan mitra Kemen PPPA yang tergabung dalam PROSAPENA yang bergerak di 3 (tiga) bidang yakni bidang hukum, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.  

“Profesi Hakim pada Mahkamah Agung telah menjadikan isu perempuan dan anak menjadi salah satu program prioritas, baik dari sisi kebijakan, pendidikan, dan pelatihan maupun implementasi dalam praktik peradilan. Sinergi yang telah kami lakukan ini semata-mata untuk dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi terciptanya gagasan atau program pembaruan hukum yang menjamin perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945,” ungkap Suhadi.  

 

"Terdapat 2 unsur yang saling terikat satu dengan lainnya yakni bagaimana peran Hakim sebagai profesi dibidang penegakan hukum dan peran hakim dalam pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai tuntutan bagi keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia. Semoga ini dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan wawasan para hakim yang mengikuti webinar ini,” lanjut Suhadi.  

 

Suhadi menambahkan saat ini tercatat 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Perempuan dan Anak telah disahkan dan menjadi pedoman para hakim dalam persidangan antara lain; Perma 4 Tahun 2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak lanjut terbitnya UUSPPA. Perma 4/2014, telah menghasilkan banyak kesepakatan diversi yang menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik baik bagi anak; Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang bertujuan menjamin penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi,  Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum; dan Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang salah satu tujuannya ialah menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak.

 

Seminar Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Profesi IKAHI dengan tema “Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Persidangan” hari ini dihadiri oleh 486 pserta pada aplikasi zoom dan 760 melalui siaran langsung youtube yang sebagian besar merupakan Hakim dari berbagai daerah se-Indonesia. Adapun narasumber dalam webinar ini adalah Hakim Agung, Purwosusilo, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sekaligus Seketaris Umum PP IKAHI, Ridwan Mansyur, Sekretaris I PP IKAHI-Wakil Ketua Umum PROSAPENA, Abdurrahman Rahim, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (PP APSIFOR)-HIMPSI, Reni Kusumowardani.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Telp.& Fax (021) 3448510, 

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 5 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah  untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 43 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 57 )

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 84 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 152 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…