Cegah Stunting Sejak Masa Kehamilan, Laki-Laki Juga Harus Dilibatkan

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 23 Oktober 2020
  • Dibaca : 487 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-282/Set/Rokum/MP 01/10/2020

Jakarta (23/10) Isu kesehatan perempuan yang berdampak pada banyaknya jumlah anak kerdil (stunting) seringkali masih dianggap hanya tanggung jawab perempuan. Padahal, stunting juga harusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga masyarakat. Stunting dapat dicegah jika kesetaraan gender terwujud. Hal ini harus dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, program, dan anggaran pembangunan tepat sasaran, termasuk bagi ibu hamil. Beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian, yakni konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan.

"Kesenjangan gender dalam keluarga sering kali memengaruhi kualitas kesehatan perempuan, tak terkecuali pada ibu hamil. Di beberapa daerah juga masih menganggap kesehatan ibu hamil menjadi tanggung jawab perempuan, begitu pula kesehatan bayi dan pemenuhan gizi balita menjadi urusan perempuan saja. Oleh karena itu, melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendampingi 23 kementerian/lembaga agar mengarusutamakan kesetaraan gender pada setiap program dan anggaran termasuk pada isu stunting,” jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI secara virtual (22/10).

Senada dengan Agustina Erni, Koordinator Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aliansi Laki-Laki Baru sekaligus Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Aditya Putra Kurniawan mengatakan bahwa tidak hanya terkait asupan gizi, persoalan kesehatan perempuan pun, terutama pada ibu yang sedang hamil masih seringkali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan.

“Ketika melakukan pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas atau rumah sakit bersalin, para istri biasanya diantar oleh ibunya atau saudara perempuannya. Para suami, lebih gemar bercengkerama dengan teman laki-lakinya, atau menghabiskan waktu untuk melakukan hobinya. Padahal Semakin laki-laki hormat dengan perempuan, peduli dengan kesehatan diri sendiri dan pasangan, mau berbagi peran dan penyayang keluarga, maka ia sejatinya laki-laki,” tegas Aditya.

Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebenarnya telah diterapkan sejak 2012 melalui Surat Edaran Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPPA.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), Ismi Dwi Astuti Nurhaeni mengatakan agar pencegahan stunting yang responsif gender dapat diwujudkan, maka dibutuhkan komitmen tinggi dan kebijakan dari kepala daerah, pemerintah pusat dan daerah, serta landasan hukum yang kuat. Selain itu, praktik terbaik di beberapa daerah terkait implementasi strategi PUG dalam intervensi penurunan stunting agar dapat diadopsi oleh daerah lainnya. Salah satunya praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kab. Gorontalo telah mengintegrasikan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gorontalo 2016-2020. Sejak 2016 pun pemerintah Kab. Gorontalo telah melakukan sosialisasi PUG di 19 kecamatan, termasuk kaitannya dengan isu stunting. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan menginisiasi gender champion di wilayahnya dan menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak.

“Kab. Gorontalo telah melakukan pemilihan gender champion yang sekaligus berperan sebagai jaksa sayang anak, sehingga mereka ikut memantau apakah di desa mereka masih terdapat stunting. Jika di desa mereka masih terdapat stunting, berarti anggaran di desa tersebut masih belum tersebar dengan baik. Selain itu, kami juga telah menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak untuk mendengar aspirasi perempuan dan anak,” jelas Kepala Dinas PPPA Kab. Gorontalo, Dewi Nani.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                                   DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                          

Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                                          

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                   www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 27 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 93 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 43 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 74 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 89 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…