Menteri Bintang : UPTD PPA Ujung Tombak Perlindungan Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 11 November 2020
  • Dibaca : 517 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 299/Set/Rokum/MP 01/11/2020

Jakarta (11/11) – Penambahan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) oleh Presiden Joko Widodo membawa arah baru bagi upaya perlindungan perempuan dan anak dengan memaksimalkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibutuhkan untuk merealisasikan upaya tersebut. 

“UPTD PPA merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari mandat perlindungan perempuan dan anak. Untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, pembentukan UPTD PPA merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian kita bersama,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak seluruh Indonesia di Jakarta, (10/11).

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan tambahan dua fungsi, yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Menteri Bintang menjelaskan untuk mendukung pelaksanaan ke dua fungsi tersebut, keberadaan UPTD PPA dibutuhkan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Nantinya UPTD PPA dan pemerintah pusat akan berkoordinasi secara intens untuk memastikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terpenuhi.

Menurut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) Kementerian Dalam Negeri, Zanariah pembentukan UPTD PPA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mulai dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kementerian Dalam Negeri pernah melakukan pemetaan beban kerja bahwa urusan PPA ini lebih banyak beban kerjanya, karena banyaknya isu tentang perempuan dan anak sehingga dibutuhkan UPTD PPA,” ujar Direktur SUPD Kementerian Dalam Negeri, Zanariah.

Pentingnya pembentukan UPTD PPA menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau, Misnih merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional di daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak.

“Untuk bisa memberikan pelayanan (perlindungan perempuan dan anak) secara maksimal, optimal, terintegrasi dan komprehensif memang harus dibentuk UPTD PPA dan pimpinan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan di daerah yang membentuk,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB, Kepulauan Riau, Misnih.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengingatkan para Kepala Daerah dan seluruh pelaksana kewenangan penyelenggaraan layanan PPA untuk melakukan optimalisasi peran UPTD PPA di masyarakat melalui sosialisasi masif dan menjaga reputasi UPTD PPA di daerah masing-masing. Di samping menekankan pentingnya keberadaan sumber daya manusia yang memadai bagi UPTD PPA dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akuntable, Menteri Bintang juga meminta agar pelayanan UPTD PPA dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Untuk melindungi dan memberi pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak membutuhkan kerjasama dan kordinasi lintas sektor, lintas profesi, dan lintas wilayah. Mari bersama lindungi perempuan dan Anak Indonesia,” tegas Menteri Bintang.

Kegiatan ini dihadiri 115 peserta dengan perwakilan dari 24 provinsi yang mengikuti secara offline atau tatap muka dan perwakilan 10 provinsi serta 81 perwakilan UPTD PPA Kabupaten/Kota yang menghadiri kegiatan secara online. 

Adapun hasil rekomendasi rencana aksi Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1.    Kebijakan dan Komitmen
-    Diperlukan adanya kebijakan direktif dari Kementerian Dalam Negeri terkait Pembentukan dan Penguatan UPTD PPA sebagai layanan publik;
-    Mendorong adanya kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait formasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana untuk pemberi layanan di UPTD PPA;
-    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menerbitkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyediaan layanan pada UPTD PPA;
-    Menambahkan kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan layanan UPTD PPA pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-    Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran 460/813/SJ tanggal 28 Januari 2020 tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Surat Edaran Mendagri Nomor 060/1416/OTDA (Gubernur) tanggal 10 Maret 2020 tentang Percepatan Pembentukan UPTD PPA di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan Surat Edaran Mendagri Nomor 060/1417/OTDA (Bupati/Walikota) tanggal 10 Maret 2020 tentang Percepatan Pembentukan UPTD PPA di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
-    Menyebarluaskan informasi tentang produk-produk hukum yang berkaitan dengan layanan UPTD PPA;
-    Melakukan dokumentasi praktik-praktik baik dalam pelaksanaan penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.

2.    Tata Kelola dan Struktur Pelayanan UPTD PPA
-    Mengimplementasikan standarisasi struktur dan kualifikasi layanan UPTD PPA mengacu pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA;
-    Kementerian PPPA menyusun standarisasi pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
-    Penyusunan standar rujukan berdasarkan pembagian kewenangan, beban kerja, dan kriteria (kompleksitas kasus, pelaku, sumber daya, dan kedekatan wilayah),

3.    Sumber Daya Manusia
-    Mengimplementasikan standarisasi struktur dan kualifikasi SDM UPTD PPA mengacu pada Permen PPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA;
-    Sertifikasi SDM UPTD PPA;
-    Peningkatan jumlah dan kualitas SDM UPTD PPA.

4.    Proses / Standar Layanan
-     Melakukan sertifikasi layanan;
-     Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur tentang pelayanan UPTD PPA;

5.    Sarana Prasarana
-      Penetapan aset daerah untuk sarana prasarana UPTD PPA;
-      Kemen PPPA mengalokasikan DAK Fisik.

6.    Sistem Data Informasi
-    Penguatan SIMFONI PPA dalam pencatatan, penanganan, dan Pemanfaatan termasuk dengan jejaring.

7.    Mekanime Monitoring
-       Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan Permen PPPA No.11 Tahun 2019 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA
-       Menambahkan indikator layanan monitoring dan evaluasi dalam revisi Permen PPPA No. 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 39 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 23 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 43 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 77 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 90 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…