Kemen PPPA Dorong Satu Suara Dukung RUU PKS

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 14 November 2020
  • Dibaca : 363 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-309/Set/Rokum/MP 01/11/2020


Jakarta (14/11) – Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) belum juga disahkan oleh DPR RI hingga hari ini, bahkan akhir Juni 2020 lalu DPR RI mengumumkan dikeluarkannya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Hal ini dimanfaatkan oleh para aktivis, intelektual, tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan suara dan bergerak lebih masif. 

“Sejak diumumkan pencabutan RUU PKS dari Prolegnas, berbagai dialog, diskusi, kajian tentang kekerasan seksual semakin intensif dilakukan, didukung dengan peran media yang luar biasa, sehingga masyarakat semakin paham bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan paling serius yang harus segera dihapuskan,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati dalam Dialog Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bersama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara daring, (13/11).

Ratna menjelaskan dari berbagai diskusi, kajian dan pertemuan yang selama ini dilakukan bersama Kemen PPPA disimpulkan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi. 

“RUU PKS harus segera disahkan bukan hanya asumsi belaka. Alasannya, secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat, selain itu dibutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif, dan perlu adanya pengaturan yang berperspektif korban,” kata Ratna.

Ratna menambahkan, RUU PKS tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan hukum yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan, karena RUU PKS didasarkan pada kajian dari pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.

Terkait terobosan hukum, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistiowati Widianto membenarkan pandangan Ratna. Sulistiowati menegaskan jika ingin membangun suatu kebudayaan baru yaitu tidak ada lagi kekerasan seksual tentu membutuhkan satu perlindungan hukum yang baru.

“Kedaruratan RUU PKS ini luar biasa. Mengapa juga kita membutuhkan Undang-Undang baru karena KUHP kita itu menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan saja padahal kekerasan seksual ini adalah kejahatan kemanusiaan karena korbannya itu banyak yang mati atau cacat seumur hidup atau mengalami trauma seumur hidup," terang Sulistiowati.

Salah satu organisasi yang juga ikut terus mengawal RUU PKS adalah Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Ketua KOWANI Giwo Rubianto menuturkan kekerasan sering kali dianggap sebagai masalah ranah dari internal domestik. Alasan tersebut menjadi salah satu penyebab masih banyak kasus yang tidak terdata atau tidak dilaporkan karena dianggap merupakan suatu aib. 

“Adanya celah hukum sehingga mempersulit kasus kekerasan seksual dibawa ke ranah hukum. Ini membuat pelaku eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan tindakan kekerasan yang lain berkaitan dengan seksualitas mudah lepas dari jeratan hukum. Maka KOWANI merasa harus mendampingi dan mengawal RUU PKS ini agar tercapai pembaruan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistematik,” ujar Ketua KOWANI, Giwo Rubianto.

Anggota Komisi X DPR RI, Desy Ratnasari menjelaskan RUU PKS tidak hanya untuk mengakomodasi hak-hak korban tapi juga mengandung upaya rehabilitasi bagi pelaku yang selama ini belum pernah dilakukan dalam putusan hukuman bagi pelaku. 

“Waktu itu (sebagai anggota Komisi VIII DPR RI), saya menyampaikan bahwa rehabilitasi dan perlindungan tidak hanya untuk korban tapi juga bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Pelaku juga wajib untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi agar tidak mengulang perbuatannya, di samping pemberian hukuman sebagai cara untuk memberikan intervensi ataupun efek jera terhadap perilaku tersebut,” tutur Desy Ratnasari.

Kemen PPPA berkomitmen untuk terus mengawal RUU PKS hingga disahkan dengan proaktif membuka ruang diskusi dan dialog bersama untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait strategi terbaik dalam rangka penghapusan kekerasan seksual. Diantaranya melakukan diskusi dengan berbagai pihak dan kalangan masyarakat, melaksanakan pendampingan langsung terhadap berbagai kasus kekerasan seksual agar mendapatkan gambaran langsung di lapangan, dan menghadiri berbagai forum dan kegiatan mengenai RUU PKS.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 12 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah  untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 59 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 85 )

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 86 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 163 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…