Kemen PPPA Gandeng Komunitas Jurnalis Kawan Anak Penuhi Hak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 09 Desember 2020
  • Dibaca : 330 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 339 /Set/Rokum/MP 01/12/2020

Jakarta (7/12) – Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar workshop via zoom meeting dengan melibatkan Komunitas Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan) membahas urgensi pemberitaan ramah anak, Senin, 7/12/2020. Setidaknya 105 peserta terlibat dalam workshop daring ini, yang terdiri dari kalangan jurnalis media cetak, elektronik, dan media online.

Workhop ditekankan pada upaya menguatkan peran media agar mengedepankan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam setiap produk jurnalistik yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Dewan Pers Nomor:  1/Peraturan-DP/II/2019  tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Termasuk ditegaskan pada poin ke-5 Kode Etik Jurnalisme yakni “Wartawan Indonesia Tidak Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Susila, dan Tidak Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan”.

Demikian juga dengan amanah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan kehadiran regulasi tersebut, diharapkan insan pers benar-benar menaati rambu-rambu penulisan terkait dengan berita anak. Pada akhirnya, diharapkan kalangan media bisa mewujudkan pemberitaan yang ramah anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan bahwa perlindungan anak semakin penting, mengingat saat ini terdapat 79,5 juta anak di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 30,1 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah ini, 42,35 juta (53 persen) anak berada di Pulau Jawa dan 37,2 juta anak di luar Pulau Jawa.

Pengertian anak sendiri berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak merupakan amanah dari sejumlah produk perundang-undangan, mulai dari Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, menurut Lenny, insan pers bisa bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemberitaan yang ramah anak, sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Layak Anak atau IDOLA yang diupayakan dapat diwujudkan pada tahun 2030. Apalagi, media merupakan satu dari empat pilar pembangunan anak selain masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). “Kemen PPPA, cq Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak akan melakukan kompetisi pemberitaan ramah anak dengan indikator yang akan ditentukan nantinya,” sebut Lenny.

Dijelaskan Lenny, hak-hak anak harus dilindungi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta adanya partisipasi anak. Meskipun menurutnya, tanggung jawab atas perlindungan anak menjadi kewajiban semua pihak, namun keberadaan media sangat penting, mengingat terbukanya keran informasi yang dengan mudah diakses anak saat ini.

Sementara itu, Asdep Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari mengungkapkan bahwa media juga perlu berkontribusi dalam membangun paradigma masyarakat terkait pentingnya pola pengasuhan keluarga yang mengedepankan hak anak, termasuk menghentikan perkawinan anak.

Harapan juga disampaikan Asdep Hak Sipil dan Partisipasi KemenPPP, Lies Rosdianti yang meminta pentingnya Pusat Informasi Anak Sahabat (PISA), untuk menyusun bahan-bahan edukasi pemenuhan hak anak. Yakni pusat informasi yang fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak. PISA ini merupakan integrasi dari tempat penyediaan informasi anak, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi, dan sebagainya. “Anak adalah penerus bangsa yang akan meggantikan generasi tua, maka harus dilindungi dari berbagai macam informasi yang dapat merusak perkembangan anak,” jelasnya.

Wartawan Kompas, Sonya Helen yang menjadi salah seorang narasumber dalam worksop ini mengakui bahwa tidak bisa dipungkiri, masih banyak insan media yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip pemberitaan ramah anak. Menurutnya, masih banyak wartawan dan pimpinan redaksi yang belum memahami  Peraturan  Dewan Per Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019  tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Dengan demikian, dia menyebut menjadi keharusan saat ini untuk memasifkan sosialisasi peraturan ini, misal khususnya merahasiakan identitas anak. Menurutnya, ada 12 klausul yang harus diperhatikan wartawan dalam memberitakan kasus yang melibatkan anak. Namun, faktanya di lapangan masih banyak dijumpai pemberitaan yang menampilkan identitas anak.

Sementara itu, salah seorang wartawan dari Jawa Timur, Fain menegaskan bahwa sosialisasi elemen media termasuk pemerintah sangat penting untuk membangun kesamaan visi dalam melahirkan pemberitaan ramah anak. Sebab menurutnya, baik media cetak maupun elektronik masih sering lalai dalam menjaga identitas korban dan pelaku anak. Dengan sinergitas antara pemerintah, Dewan Pers, dan organisasi wartawan, dia meyakini harapan melahirkan produk jurnalistik yang ramah anak akan terwujud. “Intinya perlu masif sosialisasinya,” tambah Fain.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

           e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

 

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 10 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 82 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 57 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 84 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…