Kemen PPPA : Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak Menuntut Pemerintah Daerah Penuhi Komitmen Pemenuhan Hak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 14 September 2021
  • Dibaca : 154 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 334 /SETMEN/HM.02.04/09/2021

 

 

Jakarta  (14/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akhir Juli 2021 lalu telah memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada sejumlah daerah yang dinilai telah melakukan upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari keseluruhan klaster. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada daerah (kabupaten/kota) dengan berbagai kategori peringkat, mulai dari pratama, madya, nindya, utama, dan KLA. Meski demikian, untuk bisa mempertahankan predikat KLA , pemerintah daerah harus terus berusaha keras menunjukkan komitmen mereka terhadap upaya perlindungan kepada anak sehingga anak merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan mereka.

 

“Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di setiap kabupaten/kota bahkan di saat pandemi ini justru meningkat, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Kasus kekerasan masih sangat mungkin terjadi di daerah yang sudah mendapat KLA peringkat Nindya atau Utama sekalipun. Penyebab kekerasan itu sendiri bisa multifaktor, hanya saja bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pemenuhan hak anak yang komprehensif,’’ujar Agustina Erni, Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA.

 

Erni menambahkan bahwa pemberian penghargaan KLA bertujuan agar suatu daerah dapat terus meningkatkan sinergitas dan komitmen dalam upaya melindungi anak-anak secara sungguh-sungguh, tentunya dengan bantuan dari seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait lainnya. Bagi daerah yang telah berkomitmen untuk merintis wilayahnya menuju layak anak, pihak Kemen PPPA memberikan predikat Pratama KLA sebagai apresiasi terhadap kemauan daerah membangun sistim perlindungan anak di daerahnya.

 

“Salah satu kabupaten yang mendapat predikat Pratama adalah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang beberapa hari belakangan ini dihebohkan dengan kasus kekerasan terhadap anak oleh orangtua dan kerabat terdekat sebagai dalih pesugihan. Tentu saja kasus tersebut memberi pukulan bagi daerah setempat di tengah upaya mereka membentuk sistim perlindungan anak yang baru dirintis. Meski demikian kami mengapresiasi atas gerak cepat Dinas PPPA setempat yang bergerak cepat memberikan pendampingan terhadap korban. Kami tetap mendorong Kabupaten Gowa dan daerah-daerah lainnya untuk terus meningkatkan komitmennya dalam pemenuhan hak anak khususnya pelaksanaan klaster V terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tidak hanya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, kami juga mendorong setiap Kabupaten untuk berupaya memenuhi hak anak di setiap klaster dengan berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, prinsip menghargai pandangan anak, serta dilakukan dengan berkoordinasi dan bermitra bersama perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media,’tegas Erni.

 

Kebijakan KLA bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem pembangunan berbasis hak anak di tingkat kabupaten/kota. Sistem tersebut dikembangkan dengan merujuk pada konsep pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tahapan pengukuran KLA dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KLA oleh Kemen PPPA dengan melibatkan beberapa pihak terkait secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

 

Di samping itu, KLA diharapkan dapat mendorong tersedianya peraturan daerah/kebijakan yang dapat mendukung upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga termasuk anggarannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), termasuk kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang (trafficking) dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, sesuai mandat Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak diharapkan ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha serta partisipasi anak dalam upaya tersebut.

 

Penganugerahan penghargaan atas komitmen daerah ini didasarkan pada penilaian upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak tidak hanya di satu sektor saja melainkan di setiap sektor pembangunan. Lima klaster yang menjadi fokus penilaian, mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak, hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak pendidikan, hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).

 

Adapun dalam memberikan penghargaan KLA, tim penilai yang terdiri dari tim independen, tim K/L dan tim Kemen PPPA memberikan penilaian dengan melihat pada 24 indikator yang dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam KHA, dan setiap indikatornya memiliki bobot berbeda, yaitu kelembagaan (3 indikator), klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator), klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator), klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator), klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator) serta klaster perlindungan khusus  (4 indikator). 24 indikator ini menjadi bagian penting dalam penerapan KLA di daerah. 

 

Lebih lanjut lagi, Agustina Erni menerangkan bahwa saat ini telah tersedia mekanisme pemantauan dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pemenuhan hak anak yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. “Perpres KLA ini memandatkan adanya pembagian peran pembinaan mulai dari Pusat, Provinsi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini tentunya peran Provinsi sangat penting pula dalam upaya pemantauan dan pembinaan setiap komitmen pemenuhan hak anak yang diwujudkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme berjenjang inilah yang kemudian menjadi kunci keberhasilan Kerja Bersama Pemerintah yang juga didukung oleh beragam pihak termasuk masyarakat luas dalam perwujudan pemenuhan hak anak di Indonesia”, tutup Erni.

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 28 September 2021

Penuhi Hak Informasi yang Layak Bagi Anak, Kemen PPPA Dorong Pemda Bentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) ( 29 )

Ketersediaan informasi yang layak bagi anak menjadi sebuah kebutuhan di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Di samping kemampuan literasi…

Siaran Pers, Jumat, 24 September 2021

Tingkatkan Informasi Layak Anak, Kemen PPPA Selenggarakan Standarisasi PISA di Daerah   ( 25 )

Jakarta (24/9) – Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah…

Siaran Pers, Senin, 27 September 2021

Upaya Kemen PPPA Wujudkan Informasi Layak Anak ( 120 )

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rejeki…

Siaran Pers, Sabtu, 25 September 2021

Perempuan Berdaya, Tingkatkan Perekonomian Bangsa ( 199 )

Jakarta (25/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan  pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan sangat strategis guna…

Siaran Pers, Jumat, 24 September 2021

Menteri Bintang : Bangun Perempuan dan Anak dari Desa dengan DRPPA  ( 177 )

Jakarta (24/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan pelibatan perempuan dan anak secara utuh sebagai aktor dapat mendukung pembangunan Desa Ramah Perempuan dan…