Penuhi Hak Informasi yang Layak Bagi Anak, Kemen PPPA Gelar Bimtek Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 28 September 2021
  • Dibaca : 110 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-354/SETMEN/HM.02.04/09/2021

 

Jakarta (28/09) - Ketersediaan informasi yang layak bagi anak menjadi sebuah kebutuhan di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Di samping kemampuan literasi anak perlu terus diasah, pemerintah juga perlu mengupayakan penyediaan informasi yang layak bagi anak. Informasi layak anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya. Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi khususnya dalam mencari dan memperoleh informasi yang layak sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan penyediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di seluruh Indonesia.

 

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rejeki menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi yang layak bagi anak sangat penting guna mewujudkan anak-anak yang cerdas dalam mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045.

 

“Kita perlu memberikan perhatian lebih pada upaya mencerdaskan anak bangsa yang sekaligus juga upaya pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi anak,” ujar Endah dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang diselenggarakan secara virtual.

 

Endah mengakui banyak daerah yang telah memiliki pusat layanan informasi bagi masyarakat, salah satunya berupa perpustakaan atau taman baca. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan integrasi dengan mengacu pada sebuah tolak ukur untuk memastikan layanan informasi yang diberikan ramah anak.

 

“Kemen PPPA mengupayakan sebuah standarisasi untuk layanan bagi lembaga penyedia layanan informasi ramah anak yang kami sebut dengan Pusat Informasi Sahabat anak (PISA). Hal ini untuk memaksimalkan dan memastikan kerja pemerintah daerah dalam menyedikan fungsi layanan informasi bagi anak di masyarakat dan memastikan layanan informasi tersebut ramah anak,” jelas Endah.

 

“Proses standarisasi PISA, kami awali dengan kegiatan untuk menyamakan persepsi dan komitmen terkait standarisasi PISA, yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) standarisasi PISA kemarin hingga hari ini. Hal ini, merupakan bentuk upaya bersama antara pemerintah maupun masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas informasi yang layak anak, serta mencerdaskan dan meningkatkan literasi anak,” ungkap Endah.

 

Endah menambahan diharapkan pada proses bimbingan teknis yang diselenggarakan pada 27-28 September ini, para peserta yang terdiri dari perwakilan 14 Dinas PPPA Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota serta organisasi perangkat daerah lainnya yang menjadi target layanan PISA di daerah, dan unsur masyarakat dapat memahami lebih detail dan jelas tentang standarisasi PISA, sebagai tolak ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal. Endah juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori yang merupakan tahapan dalam Standarisasi PISA. Tahun 2021 ini merupakan proses standarisasi PISA pertama, dimana Standarisasi PISA tersebut berada pada kategori pertama. Sehingga diharapkan Pemda sebagai penyedia layanan tidak perlu khawatir akan sulit memenuhi standar yang dimaksud.

 

“Fasilitasi Kemen PPPA tidak berhenti sampai di sini. Kami juga bertanggungjawab untuk fokus membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan standarisasi PISA. Hal ini bertujuan agar layanan informasi yang sudah dimiliki daerah seperti perpustakaan, taman cerdas, dan semua fasilitas yang ada, menjadi ramah anak atau menjadi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA),” tambah Endah.

 

“Saat ini, yang terpenting semua pihak ikut memastikan bahwa layanan penyedia informasi bagi anak atau PISA di daerah telah memenuhi proses standarisasi dalam menyediakan layanan optimal bagi anak. Semoga upaya kita untuk meningkatkan semangat membaca pada anak melalui layanan informasi yang baik, lengkap, dan bermanfaat bisa terwujud. Mari bersama kita bersinergi meningkatkan literasi anak, mencerdaskan anak, dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Endah.

 

Pada proses bimtek ini, para peserta diminta untuk mengisi borang standarisasi PISA dan mengupload dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu, para peserta akan melakukan assessmen mandiri untuk praktik langsung menjalankan layanan standarisasi PISA dengan waktu yang ditentukan dan berpedoman pada apa yang telah dipelajari dalam bimtek.

 

“Kami harap proses assessmen ini dapat bermanfaat dan membuat banyak pihak dapat lebih memahami dan memastikan proses pemberian layanan informasi PISA sudah sesuai standar dan ramah anak,” pungkas Endah.

 

Adapun terdapat 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjadikan PISA yang terstandarisasi yakni terkait kebijakan, program, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan, serta monitoring dan evaluasi.

 

Berbagai persyaratan tersebut di antaranya yaitu adanya kebijakan pembentukan PISA yang tertulis dan ditandatangani pemimpin tertinggi di wilayah tersebut; memiliki tiga program, yakni program layanan informasi, program diseminasi/penyampaian informasi, dan program pendukung yang didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur atau SOP; adanya pendanaan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun secara rutin; tenaga pengelola PISA harus terdiri dari minimum 1 (satu) ketua/koordinator dan satu tenaga staf; fasilitas PISA harus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai; serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat sejauh mana tujuan PISA tercapai.

 

Sementara itu, Pendiri Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Nina Mutmainnah menilai para peserta yang hadir untuk mengikuti bimbingan teknis hari ini sudah menjalankan mekanisme pengisian borang standarisasi PISA dengan baik. Hal ini merupakan bentuk respon positif dari pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen dalam mengembangkan PISA di wilayah masing-masing.

 

“Hal yang paling penting adalah semangat luar biasa kita bersama untuk membentuk PISA di seluruh Indonesia. Semoga niat positif dan semangat ini dapat terus kita jaga demi memenuhi hak-hak atas informasi yang layak bagi anak-anak Indonesia.” pungkas Nina.

 

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 27 Oktober 2021

Kepemimpinan Perempuan, Rangka Utama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ( 26 )

Jakarta (27/10) – Pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan…

Buku, Rabu, 27 Oktober 2021

Rubik Unik Corona ( 3 )

Rubik Unik Corona

Siaran Pers, Senin, 25 Oktober 2021

Menteri Bintang: Dukung Pemulihan Indonesia Melalui Vaksinasi Perempuan dan Anak  ( 22 )

Kab. Karangasem, Bali (25/10) – Dalam kunjungannya ke Kab. Karangasaem, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga juga mengunjungi dan…

Siaran Pers, Selasa, 26 Oktober 2021

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif ( 93 )

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)…

Siaran Pers, Selasa, 26 Oktober 2021

Persiapan Delegasi RI Jelang Dialog Konstruktif dengan Komite CEDAW ( 179 )

Jakarta (26/10) – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan persiapan menuju dialog konstruktif Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)…