Kemen PPPA Dorong Pengarusutamaan Gender Melalui Pendidikan Kader Ulama Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 13 Oktober 2021
  • Dibaca : 119 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-380/SETMEN/HM.02.04/10/2021

 

Jakarta (13/10) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan siapapun berhak mendapatkan pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki. Namun sayangnya, saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang dimarjinalkan dan tertinggal dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan.

“Padahal, perempuan kalau kita lihat dari jumlahnya, menempati hampir setengah dari populasi bangsa dan ini merupakan potensi bagi kemajuan bangsa. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan. Untuk itu, beasiswa Pendidikan Kader Ulama Perempuan yang dilaksanakan atas kerjasama Kemen PPPA, Kementerian Agama, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), dan didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas para kader ulama dari sisi akademis dan dapat mendorong terciptanya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak demi kemajuan Bangsa Indonesia,” tutur Menteri Bintang dalam Sosialisasi Beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Pendidikan Kader Ulama Perempuan Masjid Istiqlal secara virtual. 

Menteri Bintang menyebutkan untuk menjawab berbagai permasalahan di era modern dan berbagai isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat, dibutuhkan para kader ulama yang mumpuni, baik secara karakter maupun kemampuan akademis. Untuk itu, Menteri Bintang mengaku bangga dapat berkolaborasi, bekerjasama, dan membangun sinergi dengan Kementerian Agama, BPMI, dan LPDP dalam mewujudkan program beasiswa Pendidikan Kader Ulama Perempuan.

“Pendidikan lanjutan atau pendidikan tingkat tinggi merupakan suatu hal yang penting. Bukan hanya untuk mendapatkan gelar, pendidikan akan membentuk pola pikir, cara berpikir kritis, dan kemampuan analitis, terutama para kader ulama adalah ujung tombak dari pembangunan berbasis nilai-nilai agama di Indonesia,” ungkap Menteri Bintang.

Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu menyebutkan Pendidikan Kader Ulama Perempuan merupakan salah satu program prioritas kerja sama antara Kemen PPPA dengan BPMI melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 19 Februari 2021. “Selain tentunya juga ada program-program lain yang kami akan lakukan bersama dengan BPMI.  Kemen PPPA selalu menggandeng semua pihak, karena isu yang harus kami leading merupakan isu yang kompleks, tidak saja berhadapan dengan isu gender, sebagai isu yang melintasi tabu budaya, yang kadang menghasilkan pertukaran sisi baik dan buruk, juga menghadapi ‘populasi tersembunyi’, yakni korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak,” ujar Titi.

Di sisi lain, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan hadirnya program Pendidikan Kader Ulama Perempuan ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Indonesia dan didukung oleh tokoh-tokoh agama. “Semua orang memiliki kepentingan terhadap Pendidikan Kader Ulama, bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat beragama lain. Kita sadar mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, kalau nanti umat Islam melahirkan tokoh-tokoh panutan pemimpin yang moderat, maka yang akan merasakan dampak positifnya adalah seluruh warga Indonesia apapun agamanya,” tutur Nasaruddin.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, Suyitno sepakat pemerintah harus mempersiapkan pengkaderan ulama Indonesia karena merupakan kebutuhan umat. “Dalam konteks pencerahan, baik dalam kehidupan yang sifatnya duniawi apalagi ukhrawi, umat membutuhkan figur ulama dalam arti luas, yaitu fungsional untuk pencerah bagi keumatan dan kebangsaan, sekaligus menjadi solusi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Suyitno.

Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso menjelaskan Kemen PPPA, Kementerian Agama, BPMI, dan didukung LPDP membuka pendaftaran beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Pendidikan Kader Ulama Perempuan pada 11-22 Oktober 2021. Program ini dikhususkan untuk pendidikan magister dan doktoral Tahun Ajaran (TA) 2022. Nantinya, akan ada empat tahapan seleksi, yaitu administrasi, substansi akademik, substansi kebangsaan, dan wawancara. Terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pendaftar, diantaranya IPK minimal 3.00 (S2) dan 3.25 (S3), usia maksimal 40 tahun (S2) dan 45 tahun (S3), dan sertifikasi Bahasa Inggris.

 

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 27 Oktober 2021

Kepemimpinan Perempuan, Rangka Utama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ( 26 )

Jakarta (27/10) – Pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan…

Buku, Rabu, 27 Oktober 2021

Rubik Unik Corona ( 3 )

Rubik Unik Corona

Siaran Pers, Senin, 25 Oktober 2021

Menteri Bintang: Dukung Pemulihan Indonesia Melalui Vaksinasi Perempuan dan Anak  ( 22 )

Kab. Karangasem, Bali (25/10) – Dalam kunjungannya ke Kab. Karangasaem, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga juga mengunjungi dan…

Siaran Pers, Selasa, 26 Oktober 2021

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif ( 93 )

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)…

Siaran Pers, Selasa, 26 Oktober 2021

Persiapan Delegasi RI Jelang Dialog Konstruktif dengan Komite CEDAW ( 179 )

Jakarta (26/10) – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan persiapan menuju dialog konstruktif Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)…