Kemen PPPA Tindak Lanjut Penanganan Kasus Prostitusi Anak di Hunian Modern Wilayah Jakarta

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 24 November 2021
  • Dibaca : 70 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-450/SETMEN/HM.02.04/11/2021

 

Jakarta (24/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang diwakili Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar didampingi Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah, Pemerintah Daerah DKI, UPTD P2TP2A DKI, Polresta Jakarta Selatan bersama Badan Pengelola salah satu Hunian Modern (Apartemen) di wilayah Jakarta melakukan peninjauan lokasi tindak pidana perdagangan anak. Peninjauan lokasi tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan terbatas untuk membahas tindak lanjut penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi dan terus berulang di Apartemen.

 

“Semua pihak menyayangkan adanya oknum-oknum yang menjadikan Apartemen sebagai lokasi tindak pidana perdagangan anak, yang secara tidak langsung menimbulkan ketidaknyamanan pengelola dan para penghuni tetap,” ujar Nahar.

 

Kemen PPPA memberikan apresiasi kepada salah satu Badan Pengelola Apartemen di Jakarta Selatan yang telah melakukan beberapa upaya pencegahan kasus perdagangan anak (prostitusi anak) melalui (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Tata Tertib Penyewaan Unit terutama larangan sewa harian yang diduga menjadi celah penyewaan atas para pelaku TPPO; (2) Penandatanganan pakta integritas bagi agent unit sewa; (3) Edukasi untuk para agent unit sewa terkait keamanan dan kenyamanan unit untuk mencegah kasus-kasus TPPO/prostitusi.

 

“Pemerintah tidak pernah menutup peluang warga dalam melakukan investasi, bisnis atau segala kegiatan yang menghasilkan keuntungan, namun yang perlu diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan tersebut tetap mengutamakan prinsip perlindungan, keamanan dan kenyamanan anak,” tegas Nahar

 

Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa tindaklanjut bagi pencegahan dan penanganan prostitusi anak, diantaranya melakukan review atau peninjauan kembali dan penguatan regulasi, baik regulasi di tingkat Provinsi melalui Peraturan Gubernur maupun regulasi di tingkat Pusat, khususnya terkait sanksi bagi 'agent nakal' dan pemilik hunian yang terbukti melakukan pembiaran atas kasus TPPO/prostitusi anak.

 

“Kemen PPPA, KPAI, dan Pemerintah Daerah akan menurunkan tim untuk bertugas di Posko Terpadu di lingkungan salah satu Apartemen di Jakarta Selatan agar memudahkan warga yang akan melaporkan kasus-kasus anak dan akan terus berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, jika langkah ini dinilai efektif, mungkin upaya serupa akan dilakukan di beberapa apartemen lain di Wilayah Jakarta. Kami juga mendukung dan terus mendorong Kepolisian dalam penegakan hukum kasus-kasus TPPO pada anak terutama yang saat ini sedang ditangani,” jelas Nahar.

 

Sebagai langkah pencegahan, Kemen PPPA menghimbau seluruh keluarga Indonesia agar pro aktif dan meningkatkan pengasuhan positif anak sebagai pencegahan utama anak terhindar dalam sindikat TPPO, dan kepada seluruh pihak untuk memperkuat literasi digital dan menemukenali bentuk-bentuk TPPO serta eksploitasi agar dapat melaporkan dan menghindari TPPO berbasis digital/cyber crime.

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp & Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Libatkan Anak dan Remaja untuk Pemutus Mata Rantau Praktek Sunat Perempuan ( 7 )

Jakarta (08/12) – FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting) atau P2GP (Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan) atau disebut sebagai Sunat Perempuan dapat…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Menteri Bintang: Perempuan Ujung Tombak Pencegahan Gratifikasi Mulai dari Keluarga ( 12 )

Jakarta (8/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menuturkan kedudukan dan masa depan keluarga, tentunya tidak terlepas…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Menteri Bintang: Pemberdayaan Ekonomi Hulu Penyelesaian Permasalahan Perempuan dan Anak ( 26 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Arahan Presiden yang menjadi isu prioritas Kemen PPPA terkait pemberdayaan…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Kemen PPPA Dukung Pemberdayaan Perempuan Pekerja di Era Otomatisasi dengan Keahlian di Bidang Teknologi ( 17 )

Jakarta (9/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung  upaya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi di dunia kerja…

Siaran Pers, Rabu, 08 Desember 2021

Menteri Bintang Dorong Pelibatan Aktif Perempuan dalam Organisasi DWP ( 62 )

Jakarta (8/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menuturkan tugas seorang perempuan bukan semata-mata menjadi pendamping bagi…