Menteri PPPA : Luncurkan DRPPA, Persempit Ketimpangan Gender

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 25 November 2021
  • Dibaca : 152 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 448 /SETMEN/HM.02.04/11/2021

 

Denpasar (24/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai perwujudan upaya negara dalam mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui DRPPA, Kemen PPPA juga berkomitmen mewujudkan Desa Bebas Stunting melalui penandatangan “Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas” bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Saya mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang juga bebas dari stunting. Saya berharap hal ini bisa diimplementasikan secara nyata. Kami memohon semua pihak yang ada di daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, walikota, camat, dan kepala desa, dapat mendorong pelaksanaan DRPPA melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan,” jelas Menteri Bintang dalam acara Deklarasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di seluruh desa/kelurahan oleh pemerintah Kota Denpasar dengan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang Bebas stunting di Desa Kesiman Kertalangu, Bali (23/11).

Menteri Bintang menyampaikan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang merasakan langsung berbagai hambatan, tentunya mereka juga-lah pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit jurang ketimpangan yang ada dan dapat diakomodasi melalui peluncuran DRPPA.

“Berkaitan dengan masa pandemi, memang dampaknya sangat dirasakan oleh perempuan dan anak, apalagi para perempuan. Perempuan di samping harus menjadi penunjang ekonomi keluarga, ibu dari anak-anak, pendamping suami, dan mau tidak mau menjadi guru bagi anak-anaknya memikul beban yang berat. Berkaitan dengan perempuan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pada 2021 pendampingan pelaku usaha sudah diselenggarakan pemerintah. Kemen PPPA telah berupaya menjalankan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang difokuskan kepada perempuan penyintas, kepala keluarga, dan prasejahtera,” tegas Menteri Bintang.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan peran perempuan sebagai penunjang ekonomi keluarga sangat penting karena pemenuhan hak anak, seperti pemberian asupan makanan dengan gizi berimbang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko stunting pada anak.

“Ada tiga hal yang membuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia terganggu; pertama adalah stunting, kedua adalah mental emotional disorder yang jumlahnya mencapai 9,8 persen, ketiga adalah disabilitas dan autisme. Satu hal yang paling mengganggu kualitas SDM adalah stunting yang jumlahnya secara nasional mencapai 27,67 persen, meskipun di Bali sudah di bawah 10 persen stuntingnya,” jelas Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

Hasto menegaskan angka stunting bisa diturunkan apabila seluruh pihak mempunyai kepedulian terhadap anak dan ibu, mulai dari dalam masa kehamilan yang harus diberikan pendampingan oleh pemerintah daerah dan memastikan anak yang dilahirkan panjangnya tidak kurang dari 48 centimeter dengan berat tidak kurang dari 2,5 kilogram yang menjadi indikator bayi sehat dan tidak ada kecenderungan stunting.

           

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Libatkan Anak dan Remaja untuk Pemutus Mata Rantau Praktek Sunat Perempuan ( 9 )

Jakarta (08/12) – FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting) atau P2GP (Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan) atau disebut sebagai Sunat Perempuan dapat…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Menteri Bintang: Perempuan Ujung Tombak Pencegahan Gratifikasi Mulai dari Keluarga ( 14 )

Jakarta (8/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menuturkan kedudukan dan masa depan keluarga, tentunya tidak terlepas…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Menteri Bintang: Pemberdayaan Ekonomi Hulu Penyelesaian Permasalahan Perempuan dan Anak ( 28 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Arahan Presiden yang menjadi isu prioritas Kemen PPPA terkait pemberdayaan…

Siaran Pers, Kamis, 09 Desember 2021

Kemen PPPA Dukung Pemberdayaan Perempuan Pekerja di Era Otomatisasi dengan Keahlian di Bidang Teknologi ( 20 )

Jakarta (9/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung  upaya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi di dunia kerja…

Siaran Pers, Rabu, 08 Desember 2021

Menteri Bintang Dorong Pelibatan Aktif Perempuan dalam Organisasi DWP ( 62 )

Jakarta (8/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menuturkan tugas seorang perempuan bukan semata-mata menjadi pendamping bagi…