Menteri Bintang: Pemberdayaan Ekonomi Hulu Penyelesaian Permasalahan Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 09 Desember 2021
  • Dibaca : 292 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-484/SETMEN/HM.02.04/11/2021

 

Jakarta (9/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Arahan Presiden yang menjadi isu prioritas Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender merupakan hulu penyelesaian keempat isu prioritas lainnya. Menteri Bintang menambahkan, saat ini Kemen PPPA fokus terhadap tiga kelompok perempuan dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan pra sejahtera, kepala keluarga, dan penyintas bencana maupun kekerasan.

“Pemerintah telah menjamin kesetaraan akses bagi perempuan melalui peraturan perundangan serta terus mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai pendekatan. Akan tetapi, mengakarnya budaya patriarki masih menempatkan perempuan dalam berbagai ketimpangan yang kemudian melahirkan berbagai isu yang mengancam kualitas hidup perempuan, mulai dari diskriminasi, marjinalisasi, stigmatisasi, beban ganda, hingga kekerasan,” ujar Menteri Bintang dalam Kelas Entrepreneurship “Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan” Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia, Rabu (8/12).

Padahal menurut Menteri Bintang, perempuan memiliki potensi yang besar pada bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan. “Selain itu, dalam mengelola usahanya, para perempuan tidak menjadikan profit sebagai satu-satunya alasan menjalankan usaha. Kebanyakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saya temui, justru menjadi ruang pemberdayaan bagi perempuan-perempuan lain di lingkungannya, sehingga bisa dikatakan, memajukan usaha yang dimiliki oleh perempuan sama dengan mendorong pemberdayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk para perempuan,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pun sepakat, perempuan Indonesia sebagai pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. “Sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61 persen perekonomian nasional. Sementara itu, 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, bangkitnya perekonomian nasional adalah bangkitnya UMKM serta bangkitnya perempuan Indonesia yang berdaya, khsusunya di bidang ekonomi,” tutur Sandiaga.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengungkapkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, data Status Pekerjaan Utama Perempuan menunjukkan, 71,66 persen perempuan merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2021 masih berada di bawah laki-laki, yaitu 54,03 persen. “Perempuan melakukan aktivitas ekonomi, sekaligus mengurus keluarganya, sehingga pekerja rumahan menjadi mendominasi dan ini banyak terdapat di UMKM,” imbuh Lenny.

Melihat hal ini, Lenny menegaskan, pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian permasalahan terkait perempuan dan anak secara komprehensif. “Kalau kita mampu meningkatkan perekonomian perempuan melalui kewirausahaan, maka pendapatan keluarga diasumsikan meningkat, sehingga keluarga lebih sejahtera dan minimal bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anaknya. Paling tidak pendidikan anak bisa lebih tinggi dan ketahanan pangan keluarga membaik. Karena pendidikan anak lebih tinggi, diharapkan angka pekerja anak dan perkawinan anak dapat turun,” jelas Lenny.

Oleh karena itu, Kemen PPPA mengembangkan pelatihan kewirausahaan berperspektif gender yang terdiri dari materi perspektif gender, literasi dan inklusi keuangan, literasi digital, kewirausahaan, serta materi kepemimpinan perempuan. Pelatihan kewirausahaan ini merupakan bagian dari program Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini mengatakan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Kemen PPPA dalam melakukan pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang memasukkan lima Arahan Presiden sebagai indikator, termasuk pemberdayaan perekonomian perempuan. “Ini menjadi pekerjaan kita bersama agar DRPPA tidak hanya menjadi sekadar slogan, tetapi terimplementasi dengan baik di dalam masyarakat di pedesaan,” ujar Harlina.

Di sisi lain, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali, Putri Suastini Koster mengatakan, ketika pariwisata di Bali menurun drastis di masa pandemi Covid-19, perempuanlah yang mendorong perekonomian melalui karya di ruang seni, tradisi, dan adat, terutama di Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM. “Contohnya produksi kain tenun di Desa Tenganan, para perempuannya yang menyiapkan seluruh proses, dari memintal, mencelup, mewarnai, dan menentun. Betapa perempuan memiliki peranan penting di dalam kehidupan seni, adat, tradisi, dan budaya kita,” tutup Putri.

 

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 13 Agustus 2022

Menteri PPPA Apresiasi Peran Media Ciptakan Tayangan Layak Anak ( 11 )

Jakarta (13/08) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi peran media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak…

Siaran Pers, Jumat, 12 Agustus 2022

KemenPPPA: Perkuat Komitmen Implementasi Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak ( 37 )

Jakarta (11/8) – Memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia. Namun, tidak hanya…

Siaran Pers, Jumat, 12 Agustus 2022

Minta Tindak Tegas Pelaku KDRT, KemenPPPA : Implementasikan UU 23 PKDRT dengan Hukuman Maksimal ( 60 )

Jakarta (12/8) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Rabu, 10 Agustus 2022

KemenPPPA Lakukan FGD Dorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksana UU TPKS ( 96 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya tengah menyusun peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor…

Siaran Pers, Rabu, 10 Agustus 2022

KemenPPPA Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( 57 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementrian /Lembaga pada…