Menteri PPPA Hormati Tuntutan Jaksa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Bandung

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 13 Januari 2022
  • Dibaca : 241 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-017/SETMEN/HM.02.04/01/2022

 

Jakarta (12/1) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghormati tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Cibiru, Kota Bandung.  Pasalnya, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual, tetapi juga eksploitasi dan penyalahgunaan bantuan sosial.

“Terkait dengan kasus yang terjadi di Jawa Barat, kita patut bersyukur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turun langsung menjadi Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan yang diberikan kepada tersangka adalah tuntutan yang seberat-beratnya. Tidak hanya kebiri, tapi juga hukuman mati, demikian juga denda dan restitusi termasuk sita asset milik pelaku, yang nantinya aset lelangnya ini diperuntukkan kepada korban dan anak-anaknya,” ujar Menteri Bintang, di Jakarta, Rabu (12/1).

Menteri Bintang berharap, tuntutan tersebut nantinya dapat dikabulkan oleh hakim. “Mudah-mudahan nanti di pengadilan, keputusan hakim tidak jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” tegas Menteri Bintang.

Di sisi lain, Menteri Bintang juga menyampaikan apresiasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban dalam penanganan kasus, utamanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Sinergi dan kolaborasi APH memberikan ‘kacamata’ atau persepsi yang sama dalam suatu penanganan kasus,” tutur Menteri Bintang.

Menurut Menteri Bintang, tambahan fungsi layanan rujukan akhir sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka kesempatan yang lebih luas bagi KemenPPPA untuk melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. “Selain itu, kami dapat melakukan monitoring dan langsung mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang ada di lapangan yang selama ini kami koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait,” tutup Menteri Bintang.

Sebelumnya, Menteri PPPA telah melakukan kunjungan ke Kota Bandung pada Desember 2021 sebagai respon atas kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan salah seorang guru di pesantren di Cibiru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bintang menemui dan melakukan dialog dengan korban dan Pemerintah Daerah serta menghadiri Rapat Koordinasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

 

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Pengumuman, Senin, 17 Januari 2022

Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Tenaga Layanan PPA 2022 ( 3514 )

Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Tenaga Layanan PPA 2022

Pengumuman, Senin, 17 Januari 2022

Pengumuman Nomor 4 Tahun 2022 Hasil Akhir Pasca Sanggah pada Seleksi CPNS di Kemen PPPA TA 2021 ( 770 )

Pengumuman No 4 tahun 2022 Hasil Akhir Pasca Sanggah pada Seleksi CPNS di Kemen PPPA TA 2021

Siaran Pers, Jumat, 14 Januari 2022

Menteri PPPA Apresiasi Kapolri Beri Kesempatan Polwan Menjadi Irjen ( 199 )

Jakarta (13/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap

Siaran Pers, Kamis, 13 Januari 2022

Menteri Bintang: Sekolah Ramah Anak Wujudkan Masa Depan Anak ( 210 )

Jakarta (13/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Bintang Puspayoga menuturkan bangsa yang besar adalah bangsa…

Siaran Pers, Kamis, 13 Januari 2022

Menteri PPPA Hormati Tuntutan Jaksa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Bandung ( 241 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghormati tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku kasus kekerasan seksual di…