KemenPPPA Kunjungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Subang, Pastikan Korban Dapat Pendampingan

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 29 Juni 2022
  • Dibaca : 122 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-330/SETMEN/HM.02.04/06/2022

 

 

Jakarta (29/6) – Menindaklanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak inisial E (16) yang diduga dilakukan oleh gurunya, pengasuh pondok pesantren inisial KHD (45) di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan kunjungan layanan penjangkauan korban. Kunjungan tersebut untuk memastikan kondisi korban, pendampingan layanan pemenuhan hak korban, seperti layanan psikologis, pemenuhan hak pendidikannya, kondisi orangtua, dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

 

Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA, Robert Parlindungan Sitinjak dalam kunjungannya menegaskan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius KemenPPPA karena merupakan salah satu program prioritas yang harus dituntaskan.

 

“KemenPPPA terus mengawal seluruh kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak yang masih terus terjadi. Kami ingin memastikan, penegakan hukum seluruh kasus berjalan baik dan ada pendampingan psikologis terhadap korban anak. Kami juga mengapresiasi Polres Subang, UPTD PPA Kecamatan Kalijati, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Subang, atas respon cepat serta pendampingan terhadap kasus ini,” kata Robert dalam kunjungannya.

 

Korban mendapat kekerasan seksual persetubuhan oleh terduga pelaku KHD saat menempuh pendidikan di pondok pesantren. Pada 10 Mei 2022, ibu korban datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kecamatan Kalijati untuk melaporkannya.  UPTD koordinasi dengan Unit PPA Satreskrim Polres Subang terkait kasus yang dilaporkan dan sekaligus memastikan proses hukum pelaku. Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kecamatan Kalijati dan DP2KBP3A Kabupaten Subang untuk memastikan pendampingan terhadap korban berjalan baik, baik secara hukum dan pendampingan psikologis untuk pemulihan psikis dan mental korban.

 

Kapolres Subang menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan respon cepat dari KemenPPPA, UPTD PPA Kec. Kalijati, bersama OPD terkait.

 

“Kita sama sama mengutuk keras tindakan pelaku dan tidak akan mentolerir perbuatan pelaku terhadap korban. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bersama untuk kita selalu memberikan perlindungan kepada anak anak kita dan mempersiapkan mereka sebagai generasi emas penerus kepemimpinan bangsa Indonesia nantinya,” kata Kapolres.

 

Lebih lanjut, Robert meminta masyarakat yang melihat dan mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau dapat menghubungi Layanan SAPA 129 melalui call centre SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129. Orang tua perlu memahami bahwa dengan melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya, maka akan ada bantuan dari berbagai pihak untuk memastikan anak tersebut dipenuhi hak-haknya.

 

Robert mendorong aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi hukuman kepada pelaku berdasarkan UU yang berlaku. Penegakan hukum sangat perlu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan siapapun sehingga kasus serupa tidak berulang, dengan menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku disertai membayar denda dan restitusi ganti kerugian kepada korban oleh pelaku, apabila  perbuatan pelaku terbukti melakukan persetubuhan   sebagaimana dimaksud, yang dapat diancam pasal-pasal berlapis yaitu Pasal 76D UU 35 tahun 2014 jo Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (6) UU 17 tahun 2016 jo Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang; jo Pasal 64 KUHP. Pelaku dikenakan pemberatan pidana, karena Pelaku adalah pengasuh/guru pesantren korban, maka pidananya maksimal 20 tahun penjara ditambah denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain hukuman diatas, pelaku juga bisa dikenakan hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, setelah terpidana selesai menjalani hukuman penjaranya paling lama 20 tahun.

 

Selain itu, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), korban dalam upaya pemulihan berhak mengajukan biaya restitusi yang akan dibayarkan oleh pelaku, yang penilaian besaran biayanya dilakukan oleh LPSK. Apabila harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayar biaya restitusi maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban, sesuai dengan putusan pengadilan.

 

 

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 13 Agustus 2022

Menteri PPPA Apresiasi Peran Media Ciptakan Tayangan Layak Anak ( 13 )

Jakarta (13/08) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi peran media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak…

Siaran Pers, Jumat, 12 Agustus 2022

KemenPPPA: Perkuat Komitmen Implementasi Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak ( 38 )

Jakarta (11/8) – Memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia. Namun, tidak hanya…

Siaran Pers, Jumat, 12 Agustus 2022

Minta Tindak Tegas Pelaku KDRT, KemenPPPA : Implementasikan UU 23 PKDRT dengan Hukuman Maksimal ( 63 )

Jakarta (12/8) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Rabu, 10 Agustus 2022

KemenPPPA Lakukan FGD Dorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksana UU TPKS ( 97 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya tengah menyusun peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor…

Siaran Pers, Rabu, 10 Agustus 2022

KemenPPPA Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( 57 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementrian /Lembaga pada…