Press Release : Wujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) Guna Menekan Angka Kekerasan Terhadap Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 09 Maret 2016
  • Dibaca : 2943 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

WUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) GUNA MENEKAN ANGKA KEKERASAN

TERHADAP ANAK

Siaran Pers Nomor: 23 /Humas KPP-PA/2/2016

Jayapura, Papua (9/3) – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nabire, Papua, bersamaan dengan acara syukuran atas terpilihnya Isaias Douw dan Amirullah Hasyim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise telah meresmikan peluncuran Kabupaten Nabire menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). “Walaupun merupakan salah satu kabupaten di daerah timur Indonesia, Nabire tidak boleh kalah dengan daerah lainnya. Nabire merupakan salah satu wilayah yang mempunyai tantangan yang cukup besar untuk dapat menjadi Kota Layak Anak mengingat masih tingginya jumlah kasus kekerasan di wilayah ini. Namun, dengan potensi yang besar dan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait, saya yakin Kabupaten Nabire mampu memenuhi 31 indikator KLA untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Saya berharap pemenuhan 31 indikator tersebut  dilakukan melalui koordinasi yang kuat dari seluruh SKPD,” ujar Manteri Yohana saat peluncuran Kabupaten Nabire menuju KLA di Lapangan SMP 5, Kabupaten Nabire, Papua.


" MENTERI PP DAN PA, YOHANA YEMBISE MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KOTA JAYAPURA DALAM RANGKA MENGHADIRI PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO TAHUN 2016 DI PUSKESMAS KINTAMANI, JAYAPURA, 8 MARET 2016 "

Menteri Yohana menjelaskan ada beberapa hal yang merupakan indikator utama dari KLA yang harus segera disiapkan, yakni :

  1. Memastikan semua anak di Nabire mempunyai akta kelahiran.
  2. Adanya Forum Anak yang sudah dilibatkan dalam proses Musrenbang.
  3. Nabire mempunyai Pusat Konsultasi Keluarga.
  4. Taman Bermain Ramah Anak.
  5. Adanya Puskesmas/ Rumah Sakit dengan layanan ramah anak.
  6. Ruang Laktasi dan Penitipan Anak di Perkantoran dan di fasilitas umum lainnya.
  7. Adanya Sekolah Ramah Anak minimal 4 untuk tingkat SD dansederajat, SMP dan sederajat .
  8. Ruang Kreatifitas Anak.
  9. Kelembagaan untuk penanganan anak-anak yang masuk dalam kategori anak dalam perlindungan khusus, misalnya :Anak Berhadapam Dengan Hukum yaitu adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan memastikan mereka mendapatkan diversi dan restorative justice, kelembagaan untuk anak korban kekerasan, eksploitasi seksual dll misalnya P2TP2A,dan sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.


 

 “Saya mengapresiasi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Nabire untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Nabire menuju KLA. Selain dapat menciptakan lingkungan yang layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, pencanangan Kabupaten Nabire menuju KLA diharapkan juga dapat menekan angka kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang hingga kini masih terus terjadi. Harus dilakukan perbaikan pada sejumlah fasilitas publik yang dapat menjadi pilot project atau percontohan KLA di Kabupaten Nabire. Saya berharap Bupati Nabire dapat melaksanakan program Nawacita Presiden, yaitu membangun mulai dari Timur dan Revolusi Mental untuk mengikis kebiasaan buruk yang merugikan anak-anak di Nabire,” tambah Menteri Yohana.

Selanjutnya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Menteri PP dan PA juga memberikan perhatian pada sejumlah sekolah yang berada di wilayah pedalaman. Menteri Yohana memberikan bantuan masing-masing sebuah unit komputer kepada SD YPK Shaloom di Distrik Makimi, SMP YPK Immanuel, dan SMA Al-Madinah di Kabupaten Nabire. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang sistem belajar-mengajar siswa guna mewujudkan generasi yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global.

Di akhir kunjungan kerjanya ke wilayah Papua, Menteri PP dan PA melakukan Pra Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Puskesmas Distrik Makimi, Kabupaten Nabire pada Sabtu (5/3) kemudian pada Selasa (8/3) Menteri PP dan PA melakukan Pencanangan PIN Polio Tahun 2016 dengan memberikan vaksin polio kepada sejumlah balita di Puskesmas Sentani, Jayapura, Papua. “Pemberian imunisasi kepada semua anak merupakan salah satu indikator pemenuhan hak anak atas kesehatan, yang juga merupakan indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan KLA. Oleh karena itu, saya menghimbau para orang tua untuk dapat membawa anak-anaknya ke Pos PIN terdekat untuk memperoleh tetesan vaksin polio,” tutup Menteri Yohana.

 

            HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 23 Agustus 2019

Pencanangan Desa Kuta menjadi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi (666)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencanangkan Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas…
Siaran Pers, Rabu, 21 Agustus 2019

Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (24796)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa…
Pengumuman, Rabu, 21 Agustus 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019 (1649)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
Siaran Pers, Senin, 19 Agustus 2019

SDM Unggul, Dimulai Dari Ibu yang Sehat dan Cerdas (24900)

Jakarta (19/8) – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta…
Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (25551)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…