Press Release : Menteri PP & PA: Butuh Waktu Menyamakan Persepsi FGM dan Sunat Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 09 Februari 2016
  • Dibaca : 3050 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Menteri PP & PA: Butuh Waktu Menyamakan Persepsi FGM dan Sunat Perempuan

Siaran Pers Nomor: 13 /Humas KPP-PA/2/2016

New York (9/2) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini tengah membahas isu terkait praktik sunat pada perempuan di berbagai belahan dunia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise turut berkontribusi dengan menghadiri acara Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation (FGM) di New York. Hadir pula Sekjen PBB – Ban Ki Moon yang memberikan kata pembuka dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif UNFPA Dr. Babatunde Osostimehin, Keziah Bianca Oseko – aktivis asal Kenya, Patricia Tobon – Perwakilan dari Komunitas Embera, Columbia, Inna Modja – Penyanyi asal Perancis-Mali, dan Cornelius William – Direktur Asosiasi Perlindungan Anak UNICEF.

  Pada kesempatan tersebut, Menteri Yohana menyampaikan dalam menghadapi tantangan sunat perempuan, yang menjadi fokus dan tujuan utama dari kebijakan adalah memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak perempuan. Beliau juga menegaskan bahwa prosedur sunat yang selama ini terjadi di Indonesia tidaklah sama dengan persepsi dunia.


 

“Perlu kita tekankan disini, bahwa praktik sunat yang selama ini dilakukan di Indonesia berbeda dengan praktik sunat yang dilakukan di negara lain seperti di negara-negara Afrika dan Amerika. Masyarakat rural di wilayah Afrika, melakukan praktik sunat dengan cara yang tradisonal yaitu memotong dengan alat-alat yang tidak higienis seperti penggunaan pisau cukur atau belah bambu yang ditajamkan, dan semua ini dilakukan tanpa obat bius. Namun hal tersebut tidaklah terjadi di Indonesia. Pada prinsipnya Indonesia juga berkeberatan dengan praktik-praktik sunat yang berlebihan,” ujar Menteri Yohana dalam acara Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation (FGM) di New York (8/2).

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat beberapa kebijakan untuk mengontrol prosedur sunat perempuan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan guna meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak perempuan dari prosedur sunat perempuan yang menyakitkan dan tidak aman. Peraturan ini diperuntukkan sebagai tindakan sementara untuk menjamin prosedur yang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

                Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, komunitas masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa rekomendasi dari Badan Perjanjian PBB, pada 2014 pemerintah memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut. Peraturan baru melarang praktisi kesehatan untuk melakukan prosedur sunat perempuan. Salah satu pertimbangan dari keputusan ini adalah sunat perempuan tidak memberikan keuntungan dari segi kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai prosedur medis. Sebagai kelanjutan dari keputusan ini, pemerintah Indonesia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dalam memastikan dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat.

Menteri Yohana menambahkan selama bertahun-tahun Indonesia telah banyak belajar yang mana sunat perempuan adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan yang dipegang teguh dan telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga dan masyarakat. Namun seiring berkembangnya peradaban dan dampak perkembangan pendidikan masyarakat serta pengetahuan, praktik sunat perempuan sudah mulai ditinggalkan. Dan yang lebih penting lagi adalah pelaksanaan sunat perempuan dengan FGM sangatlah berbeda.

“Oleh karena itu dibutuhkan waktu dalam penyamaan persepsi antara terminologi FGM dan praktik sunat perempuan di Indonesia. Kedepannya kami akan terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat terkait isu praktik sunat perempuan ini. Kami akan menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh stakeholder antara lain organisasi perempuan muslim Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, dan lain sebagainya. Tindak lanjutnya kami juga akan menyusun roadmap dan action dalam bentuk pencerahan-pencerahan”, tegas Menteri Yohana.

 

                                                           HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 28 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 22 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 40 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 75 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 89 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…