Press Release : MENTERI PP DAN PA ANAK SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 09 Mei 2016
  • Dibaca : 2671 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

 

MENTERI PP DAN PA : ANAK SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR

Siaran Pers Nomor: 43/Humas KPP-PA/05/2016

 

Tobelo, Halmahera Utara (9/5) – Usai melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Barat, hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Tobelo, Halmahera Utara. Di halaman kantor Bupati Halmahera Utara, Menteri Yohana mencanangkan Tobelo menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

"Saya mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Saya berharap pencanangan ini bukan sekedar seremonial tetapi juga harus dibuktikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung KLA seperti ruang bermain anak, puskesmas dan sekolah ramah anak. Selain itu, peran serta orang tua, guru/pendidik, dan masyarakat sekitar juga sangat diperlukan untuk mengawasi dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang," ujar Menteri Yohana.


 

           Dalam dialog dengan sejumlah anak se-Kabupaten Halmahera Utara, Menteri Yohana menegaskan peran anak-anak sangat besar dalam mencegah kekerasan yang rentan dialami mereka. Anak-anak diharapkan menjadi PELOPOR dan PELAPOR jika ada kekerasan yang mengancam mereka. "Kalian harus berani melaporkan jika terjadi kekerasan karena anak-anak sudah dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang," tegas Menteri Yohana.

          Guna melihat kesiapan Kabupaten Halmahera Utara menuju KLA, Menteri Yohana sempat mengunjungi Puskesmas Tobelo dan TK Kartika Jaya XIII -12 Koordinator XXXIII Ranting 4 Kipan C Yonif 732 REM 152 Cabang XIII PD XVI/Pattimura. Kedua tempat ini akan dipersiapkan untuk memenuhi salah satu dari 31 indikator pemenuhan KLA.


 

         Sementara itu menanggapi banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, terutama pelecehan seksual di sejumlah wilayah Indonesia, Menteri Yohana mengecam tindakan tersebut. "Saya meminta seluruh masyarakat Indonesia membangun komitmen bersama untuk melindungi anak-anak kita. Aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan amanat UU Perlindungan Anak dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual untuk memberikan efek jera," tutup Menteri Yohana mengakhiri kunjungan kerjanya ke Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

                                                                                                                                    

 

 

 

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

                                                              

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (6)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (45)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (104)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…