KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 19 Oktober 2016
  • Dibaca : 1195 Kali
...

KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

 

JAKARTA 19/10/2016 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Mabes Polri mengusut video Mandi Kucing yang menunjukkan aktivitas pornoaksi Nikita Mirzani. Video tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, ada tiga hal pornografi seperti gambar, sketsa, dan gambar bergerak yang dilarang untuk disebarluaskan,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh usai melakukan kajian bersama Cyber Crime Bareskrik Mabes Polri di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (19/10).

KPAI : Ketua KPAI Bapak Asrorun Ni'am Sholeh dengan Cyber Crime Mabes Polri

Pasal 4 UU Pornografi menegaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor pornografi  yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. “Berdasarkan hasil telaahan tim KPAI, Kominfo dan Bareskrim Polri, video yang disebar NM sudah memenuhi adanya pelanggaran terhadap UU Pornografi,” kata Niam.

KPAI melihat adanya perbedaan antara kasus NM dengan selebgram yang beberapa waktu lalu membuat heboh publik Indonesia. Perbedaan tersebut karena pendekatan yang tepat ke kasus selebgram adalah edukasi. “Ada yang berbeda dengan kasus Anya Geraldine, dia datang dan menyadari dirinya salah, agak berbeda dengan track record NM ini,” tukas Niam.

Untuk kasus video Mandi Kucing, KPAI dan Cyber Crime Bareskrim Polri berencana akan memanggil NM untuk mempertanggungjawabkan video yang dianggap meresahkan publik. “Kita akan panggil dalam waktu dekat, dan kita akan melihat responnya seperti apa. KPAI bertanggungjawab atas upaya yang merusak penyelenggaraan perlindungan anak,” tandasnya.

Publikasi Lainya

Berita, Jumat, 15 Desember 2017

Sesuai Undang-Undang, Kementerian Wajib Kelola Arsip dengan Benar (56)

Jakarta – Kementerian dan Lembaga harus bisa mengelola arsip secara baik. Tujuannya selain agar mengelola arsip secara tertib, efektif dan…
Siaran Pers, Jumat, 15 Desember 2017

Imunisasi Efektif Cegah Difteri (59)

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 Kab/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus Difteri. Sementara pada…
Siaran Pers, Kamis, 14 Desember 2017

SEKOLAH PEREMPUAN WAROPEN HADIR UNTUK BERDAYAKAN PEREMPUAN PAPUA (95)

Waropen (13/12) Sekolah Perempuan hadir sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Papua.…
Siaran Pers, Rabu, 13 Desember 2017

INDONESIA DAN FIJI SEPAKAT TINGKATKAN KEMAJUAN PEREMPUAN DAN ANAK (180)

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)…
E - Book, Selasa, 12 Desember 2017

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015 (23)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015