KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 19 Oktober 2016
  • Dibaca : 1385 Kali
...

KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

 

JAKARTA 19/10/2016 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Mabes Polri mengusut video Mandi Kucing yang menunjukkan aktivitas pornoaksi Nikita Mirzani. Video tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, ada tiga hal pornografi seperti gambar, sketsa, dan gambar bergerak yang dilarang untuk disebarluaskan,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh usai melakukan kajian bersama Cyber Crime Bareskrik Mabes Polri di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (19/10).

KPAI : Ketua KPAI Bapak Asrorun Ni'am Sholeh dengan Cyber Crime Mabes Polri

Pasal 4 UU Pornografi menegaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor pornografi  yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. “Berdasarkan hasil telaahan tim KPAI, Kominfo dan Bareskrim Polri, video yang disebar NM sudah memenuhi adanya pelanggaran terhadap UU Pornografi,” kata Niam.

KPAI melihat adanya perbedaan antara kasus NM dengan selebgram yang beberapa waktu lalu membuat heboh publik Indonesia. Perbedaan tersebut karena pendekatan yang tepat ke kasus selebgram adalah edukasi. “Ada yang berbeda dengan kasus Anya Geraldine, dia datang dan menyadari dirinya salah, agak berbeda dengan track record NM ini,” tukas Niam.

Untuk kasus video Mandi Kucing, KPAI dan Cyber Crime Bareskrim Polri berencana akan memanggil NM untuk mempertanggungjawabkan video yang dianggap meresahkan publik. “Kita akan panggil dalam waktu dekat, dan kita akan melihat responnya seperti apa. KPAI bertanggungjawab atas upaya yang merusak penyelenggaraan perlindungan anak,” tandasnya.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 23 April 2018

DAYA SAING PEREMPUAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (16)

Seorang perempuan berkualitas mampu menempatkan dirinya dalam peran yang sangat penting, baik sebagai seorang ibu dalam mendidik generasi masa depan,…
Siaran Pers, Senin, 23 April 2018

Capaian Kinerja Kemenkes RI Tahun 2015-2017 (24)

Jumlah kasus kematian Bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 di…
Siaran Pers, Senin, 23 April 2018

Entaskan Kemiskinan Desa, Kementerian Pertanian Canangkan Program Bekerja (39)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuat gerbrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa: Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera.…
Siaran Pers, Senin, 23 April 2018

RA KARTINI BERI SEMANGAT PEREMPUAN PAPUA CAPAI KESETARAAN  (130)

Jayapura, Papua (21/04) – “Habis gelap terbitlah terang.” Mendengar kalimat ini, tentu yang terbersit dalam ingatan kita adalah sosok Kartini.…
Berita, Sabtu, 21 April 2018

KARTINI DULU, KINI, DAN NANTI (258)

"Orang mencoba membohongi kami, bahwa tidak kawin itu bukan hanya aib, melainkan dosa besar pula. Telah berulang kali itu dikatakan…