KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 19 Oktober 2016
  • Dibaca : 2252 Kali
...

KPAI Desak Polri Usut Mandi Kucing Nikita Mirzani

 

JAKARTA 19/10/2016 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Mabes Polri mengusut video Mandi Kucing yang menunjukkan aktivitas pornoaksi Nikita Mirzani. Video tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, ada tiga hal pornografi seperti gambar, sketsa, dan gambar bergerak yang dilarang untuk disebarluaskan,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh usai melakukan kajian bersama Cyber Crime Bareskrik Mabes Polri di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (19/10).

KPAI : Ketua KPAI Bapak Asrorun Ni'am Sholeh dengan Cyber Crime Mabes Polri

Pasal 4 UU Pornografi menegaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor pornografi  yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. “Berdasarkan hasil telaahan tim KPAI, Kominfo dan Bareskrim Polri, video yang disebar NM sudah memenuhi adanya pelanggaran terhadap UU Pornografi,” kata Niam.

KPAI melihat adanya perbedaan antara kasus NM dengan selebgram yang beberapa waktu lalu membuat heboh publik Indonesia. Perbedaan tersebut karena pendekatan yang tepat ke kasus selebgram adalah edukasi. “Ada yang berbeda dengan kasus Anya Geraldine, dia datang dan menyadari dirinya salah, agak berbeda dengan track record NM ini,” tukas Niam.

Untuk kasus video Mandi Kucing, KPAI dan Cyber Crime Bareskrim Polri berencana akan memanggil NM untuk mempertanggungjawabkan video yang dianggap meresahkan publik. “Kita akan panggil dalam waktu dekat, dan kita akan melihat responnya seperti apa. KPAI bertanggungjawab atas upaya yang merusak penyelenggaraan perlindungan anak,” tandasnya.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (83)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (130)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (23)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (19)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019
Laporan Keuangan & BMN, Kamis, 15 Agustus 2019

Neraca KPPPA Audited 2018 (13)

Neraca KPPPA Audited 2018