KOMITMEN KEMENTERIAN PPPA CAPAI  MATURITAS SPIP LEVEL 3

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 05 Februari 2018
  • Dibaca : 3001 Kali
...

KOMITMEN KEMENTERIAN PPPA CAPAI  MATURITAS SPIP LEVEL 3

 

Jakarta, 15 Januari 2018 – Sesuai harapan Presiden Joko Widodo bahwa setiap Kementerian harus mendapatkan pengawalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level 3, maka KemenPPPA ikut berupaya untuk mencapai target tersebut di tahun 2019. Upaya untuk mencapai target, KemenPPPA  melalui Inspektorat KemenPPPA melakukan pelatihan yang diberikan Pembina SPIP kepada pegawai di bagian Inspektorat KemenPPPA. Demikian hal ini disampaikan pejabat Inspektur KemenPPPA, Dra Dyah Elvina disela kunjungan Pembina SPIP ke kantor KemenPPP, pada Senin (15/1/2018). Turut hadir tim pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP dari BPKP Jalu Wredo Ariwibowo, Ida Agustina, Edwardzufri, Anggia Wulansari, dan Darwin Halim.

Menurut Elvina, pelatihan yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi di laman spip.inostra.com untuk mendapatkan penilaian maturitas SPIP ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas APIP dalam mengawal pelaksanaan SPIP di lingkungan KemenPPPA. Peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan antara lain seluruh jajaran inspektorat yang terdiri Inspektur, Kepala Subbag TU Inspektorat, fungsional auditor, fungsional umum dan staf. “Pembicara pelatihan ini didatangkan dari pembina SPIP yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia  atau BPKP.

Ditambahkan pegawai BPKP, Jalu Wredo Ariwibowo, KemenPPPA diperkirakan mendapat nilai skor 2,7 atas maturitas SPIP jika melihat sekilas suasana di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu melalui aplikasi E-meeting, tamu undangan dapat langsung melihat dari lobi pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung di ruang rapat KPPPA. Setiap satuan kerja dapat meng-input sendiri ke dalam aplikasi tersebut secara mudah, jika ingin mengadakan rapat di gedung KPPPA. Dan ada keramahan petugas di front officer juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi  KPPPA,” kata Jalu. Hasil penilaian BPKP tahun 2017 terhadap SPIP KemenPPPA tahun 2016 masih tergolong “merintis” dengan skor setelah validasi 1,96.

Ida Agustina sebagai Pengendali Teknis dalam tim mengatakan, pendampingan bertujuan untuk mendorong komitmen KemenPPPA untuk dapat meningkatkan kualitas SPIP. Pendampingan juga berarti meningkatkan kinerja BPKP yang menargetkan secara nasional bahwa seluruh Kementerian/ Lembaga akan berada dilevel 3 penilaian SPIP-nya ditahun 2019.

Sementara dikatakan Edo, umumnya kesulitan yang dialami dalam penilaian maturitas SPIP adalah responden yang tidak memahami pertanyaan dalam survey dan asessor kurang memahami tugas-tugasnya dalam pelaksanaan maturitas SPIP. Hal ini dikarenakan sistem ini memang perlu dipelajari dengan cermat.

 SPIP akan tercapai apabila dilaksanakan di setiap lini dimulai dari komitmen pimpinan sampai level staf yang berkomitmen untuk terus menjaga dan menjalankan Sistem Pengendalian Internal di masing-masing satker. Selain itu pula bahwa sistem penilaian berbasis Web ini dirancang untuk digunakan oleh banyak peran yang saling bekerja sama (berkolaborasi) untuk dapat melakukan penilai sistem pengendalian internal yang telah KemenPPPA jalankan selama ini. (*)

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (29)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (39)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (79)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (61)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (40)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…