KPK Dampingi Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 23 Februari 2018
  • Dibaca : 3303 Kali
...

Jakarta 21 Februari 2018 -  Apa itu e-LHKPN? E-LHKPN adalah aplikasi yang diluncurkan KPK untuk mempermudah para pejabat melaporkan harta kekayaannya. Dalam rangka memfasilitasi pelaporan tersebut, Kemen PPPA melalui Inspektorat menggandeng KPK untuk dampingi para Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN. Narasumber adalah Jeji Azizi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta kegiatan ini adalah para penyelenggara negara wajib lapor.

Penyelenggara Negara (PN) adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PN yang wajib menyampaikan LHKPN disebut Wajib Lapor (WL), antara lain: (a) Menteri; (b) Pejabat Eselon I, II dan/atau yang disetarakan; (c) Kuasa Pengguna Anggaran; (d) Pejabat Pembuat Komitmen; (e) Bendahara Pengeluaran;(f) Auditor; dan (g). Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut Jeji, e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah-murah-manfaat. Para wajib lapor cukup mendownload form aktivasi e-filling LHKPN. Mengisi form tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP kemudian menyerahkannya kepada admin instansi. Setelah admin memproses form tersebut, PN akan mendapatkan e-mail aktivasi e-filling. Dengan mengklik tautan dalam email tersebut, PN sudah dapat membuka dan mengisi laporan harta kekayaannya.

Pengisian e-LHKPN pun sekarang lebih mudah. Para wajib lapor hanya perlu mengunggah dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan  (Surat berharga, Asuransi, dan Perbankan). Bukti kepemilikan tersebut harus memuat 3 hal penting yaitu nama pemilik, nomor kepemilikan, dan saldo terkahir saat unggah data. Dokumen yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan tidak perlu diunggah, cukup dicantumkan nomornya.

Jeji berkata bahwa sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat pertama kali menjabat, berakhir masa jabatan/pensiun, Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensuon, dan Periodik setahun sekali.  Pelaporan pada periode 1 Januari – 31 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pendampingan secara langsung oleh KPK diharapkan akan meningkatkan kesadaran para wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaannya sebelum 31 Maret 2018 sehingga pelaporan LHKPN di Kemen PPPA tercapai 100%. Dengan pelaporan LHKPN yang tertib dan tepat waktu diharapkan terciptanya akuntabilitas aparat pemerintahan yang bersih dan bebas KKN khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (29)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (39)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (79)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (61)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (40)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…