KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KPK Dampingi Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 23 Februari 2018
  • Dibaca : 292 Kali
...

Jakarta 21 Februari 2018 -  Apa itu e-LHKPN? E-LHKPN adalah aplikasi yang diluncurkan KPK untuk mempermudah para pejabat melaporkan harta kekayaannya. Dalam rangka memfasilitasi pelaporan tersebut, Kemen PPPA melalui Inspektorat menggandeng KPK untuk dampingi para Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN. Narasumber adalah Jeji Azizi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta kegiatan ini adalah para penyelenggara negara wajib lapor.

Penyelenggara Negara (PN) adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PN yang wajib menyampaikan LHKPN disebut Wajib Lapor (WL), antara lain: (a) Menteri; (b) Pejabat Eselon I, II dan/atau yang disetarakan; (c) Kuasa Pengguna Anggaran; (d) Pejabat Pembuat Komitmen; (e) Bendahara Pengeluaran;(f) Auditor; dan (g). Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut Jeji, e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah-murah-manfaat. Para wajib lapor cukup mendownload form aktivasi e-filling LHKPN. Mengisi form tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP kemudian menyerahkannya kepada admin instansi. Setelah admin memproses form tersebut, PN akan mendapatkan e-mail aktivasi e-filling. Dengan mengklik tautan dalam email tersebut, PN sudah dapat membuka dan mengisi laporan harta kekayaannya.

Pengisian e-LHKPN pun sekarang lebih mudah. Para wajib lapor hanya perlu mengunggah dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan  (Surat berharga, Asuransi, dan Perbankan). Bukti kepemilikan tersebut harus memuat 3 hal penting yaitu nama pemilik, nomor kepemilikan, dan saldo terkahir saat unggah data. Dokumen yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan tidak perlu diunggah, cukup dicantumkan nomornya.

Jeji berkata bahwa sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat pertama kali menjabat, berakhir masa jabatan/pensiun, Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensuon, dan Periodik setahun sekali.  Pelaporan pada periode 1 Januari – 31 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pendampingan secara langsung oleh KPK diharapkan akan meningkatkan kesadaran para wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaannya sebelum 31 Maret 2018 sehingga pelaporan LHKPN di Kemen PPPA tercapai 100%. Dengan pelaporan LHKPN yang tertib dan tepat waktu diharapkan terciptanya akuntabilitas aparat pemerintahan yang bersih dan bebas KKN khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 22 Mei 2018

Anak Banti Harus Kembali Sekolah (60)

“Anak Banti harus segera kembali bersekolah!” ujar Yohana Yembise
Siaran Pers, Senin, 14 Mei 2018

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030 (31)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).
Siaran Pers, Minggu, 13 Mei 2018

ANAK INOVATIF DAN KREATIF, INDONESIA CERIA (28)

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, perlu upaya bersama dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Siaran Pers, Jumat, 11 Mei 2018

Blue Bird Luncurkan Buku “Kartini Blue Bird : The Spirit of Emak-Emak” (26)

Sebagai bagian dari bentuk komitmen perusahaan dalam memberdayakan perempuan sebagai sosok yang mampu memberikan kontribusi pada kesejahteraan keluarga serta kegiatan…
Siaran Pers, Rabu, 09 Mei 2018

KOMITMEN DUNIA ATASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENGUATAN KESETARAAN GENDER (34)

Dalam rangkaian acara Bonn Climate Change Conference sebagai tindak lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC),