INSPEKTORAT AJAK CPNS DAN PEGAWAI BARU HINDARI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 07 Mei 2018
  • Dibaca : 1989 Kali
...

Bogor Mei 2018 -  Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan penanaman sikap anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib meningkatkan pemahaman dan mempraktekkan sikap anti korupsi agar terwujud good governance.  

ASN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga wajib mengetahui dan menghindari gratifikasi yang merupakan akar dari praktik korupsi. Gratifikasi merupakan korupsi terselubung yang apabila tidak dilaporkan dapat menjurus ke terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan bahkan nepotisme.

Pada tahun 2017 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkutat di tataran kebijakan, CPNS yang merupakan fresh graduate perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Gender dan Perlindungan Anak, selain juga peningkatan pemahaman tentang sikap anti korupsi dan gratifikasi.

Terkait dengan hal itu, maka Inspektorat menggandeng KPK menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Gender dan Anak serta Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai anti korupsi dan gratifikasi serta persamaan pemahaman tentang tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama kiprahnya dalam Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Agar penguatan anti korupsi dan gratifikasi berjalan secara berkesinambungan, terarah, dan terlaksana maka peserta menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk memperkuat gerakan anti korupsi dan gratifikasi. Rencana aksi berisi langkah-langkah yang perlu ditempuh disertai dengan jadwal pelaksanaan. Peserta mengharapkan diadakan pertemuan rutin untuk memantau capaian rencana aksi.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan di Royal Amaroosa Hotel Bogor, tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2018. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang berkualitas, efektif dan akuntabel dan termasuk untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat dan memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 23 Juli 2019

Kita Anak Indonesia, Kita Gembira (61)

Makassar (23/7) – Disambut anak-anak Indonesia yang memutar-mutar alat permainan khas Makassar, katto’-katto’, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Siaran Pers, Selasa, 23 Juli 2019

Mama Yo : Sebar pengetahuan sebagai pelopor dan pelapor (36)

Makasar (22/07) – Ajang Forum Anak Nasional (FAN) yang berlangsung sejak tanggal 19 Juli 2019 resmi ditutup oleh Menteri Pemberdayaan…
Siaran Pers, Minggu, 21 Juli 2019

Harta yang Paling Berharga Adalah Keluarga (209)

Harta yang paling berharga adalah keluarga.
Siaran Pers, Sabtu, 20 Juli 2019

FAN : Wujudkan mimpimu, jadilah pelopor dan pelapor (92)

Makasar (20/07) – “Saya bermimpi menjadi dokter syaraf karena ingin menjadi keajaiban bagi orang lain. Saya yakin Tuhan tidak pernah…
Siaran Pers, Sabtu, 20 Juli 2019

Sulawesi Selatan Tuan Rumah Penyelenggaraan Satu Dekade FAN (149)

Makassar (19/7) – Memasuki masa satu dekade pertemuan Forum Anak Nasional (FAN),