Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG)

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 November 2018
  • Dibaca : 4780 Kali
...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Inspektorat turut serta hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) bertujuan untuk membangun sinergi, harmoni, dan persepsi pada masing-masing UPG di setiap instansi untuk bersama-sama mengendalikan gratifikasi. 

Upaya Kemen PPPA melalui unit Inspektorat dalam mengendalikan gratifikasi yaitu dengan membentuk UPG melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu melakukan tindak lanjut terkait pelaporan gratifikasi, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kemen PPPA terkait gratifikasi, serta konsisten memberikan laporan gratifikasi ke KPK, dan akan membuat focal point di setiap satker terkait laporan gratifikasi.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Acara ini menjadi ajang pertemuan 200 pengelola pengendalian gratifikasi untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola dan mengendalikan kasus gratifikasi.

“Integritas, kinerja baik, dan semangat kerja layak dijaga dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itu merupakan pondasi dalam membangun Kredibilitas. Jangan menistakan diri dan menukarnya dengan materi apapun, kecuali dengan balasan kemuliaan dari Allah SWT,” ujar Mantan Hakim Agung, Artijo Alkostar pada Rakornas UPG di Bogor, Jawa Barat pada 12 - 15 November 2018. 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melapor kepada KPK atas setiap gratifikasi yang diterima. KPK telah mendorong penerapan pengendalian gratifikasi antara lain dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di institusi pemerintah. 

Pada 2018 ini terdapat 341 institusi dari 649 institusi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, salah satunya adalah UPG Kemen PPPA. Pengendalian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pelaporan gratifikasi agar terbentuk budaya antigratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku pegawai negeri  atau penyelenggara Negara agar tidak lagi menerima gratifikasi dalam pelaksnaan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga diminta agar tidak memberi.

Puncak Rakornas ini diakhiri dengan penandatangan Deklarasi UPG yang salah satu isinya adalah mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG yang harus diterapkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemda. (AN)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 09 Desember 2019

Dialog dengan Pahlawan Ekonomi, Menteri Bintang Dorong Perempuan Topang Ekonomi Keluarga (58)

Perempuan juga bisa berperan dalam menopang ekonomi keluarganya. Dengan begitu, perempuan bisa memiliki bargaining position di mata keluarga dan masyarakat.
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Menteri Bintang Sapa Anak-Anak KANRI Surabaya (29)

Surabaya (8/12) – ”Anak-anak senang tidak disini? Biasanya kalian lebih banyak belajar atau bermain? Nah.. harus seimbang ya antara belajar…
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Sambut Hari Ibu, Menteri Bintang Ajak Masyarakat Dorong Kemajuan Perempuan dalam Pembangunan (50)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wakil Presiden Wury…
Siaran Pers, Minggu, 08 Desember 2019

Hari Aids Sedunia, Kemen Pppa: Jauhi Virus Hiv Bukan Orangnya. (69)

Selain faktor risiko kesehatan yang besar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) juga sering menghadapi stigma negatif masyarakat
Siaran Pers, Sabtu, 07 Desember 2019

Sehari Bersama Anak Penyandang Disabilitas : Membangun kesetaraan, menghentikan stigma (112)

Peringatan HDI tahun ini mengangkat tema “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul”.