Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG)

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 November 2018
  • Dibaca : 1206 Kali
...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Inspektorat turut serta hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) bertujuan untuk membangun sinergi, harmoni, dan persepsi pada masing-masing UPG di setiap instansi untuk bersama-sama mengendalikan gratifikasi. 

Upaya Kemen PPPA melalui unit Inspektorat dalam mengendalikan gratifikasi yaitu dengan membentuk UPG melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu melakukan tindak lanjut terkait pelaporan gratifikasi, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kemen PPPA terkait gratifikasi, serta konsisten memberikan laporan gratifikasi ke KPK, dan akan membuat focal point di setiap satker terkait laporan gratifikasi.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Acara ini menjadi ajang pertemuan 200 pengelola pengendalian gratifikasi untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola dan mengendalikan kasus gratifikasi.

“Integritas, kinerja baik, dan semangat kerja layak dijaga dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itu merupakan pondasi dalam membangun Kredibilitas. Jangan menistakan diri dan menukarnya dengan materi apapun, kecuali dengan balasan kemuliaan dari Allah SWT,” ujar Mantan Hakim Agung, Artijo Alkostar pada Rakornas UPG di Bogor, Jawa Barat pada 12 - 15 November 2018. 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melapor kepada KPK atas setiap gratifikasi yang diterima. KPK telah mendorong penerapan pengendalian gratifikasi antara lain dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di institusi pemerintah. 

Pada 2018 ini terdapat 341 institusi dari 649 institusi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, salah satunya adalah UPG Kemen PPPA. Pengendalian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pelaporan gratifikasi agar terbentuk budaya antigratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku pegawai negeri  atau penyelenggara Negara agar tidak lagi menerima gratifikasi dalam pelaksnaan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga diminta agar tidak memberi.

Puncak Rakornas ini diakhiri dengan penandatangan Deklarasi UPG yang salah satu isinya adalah mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG yang harus diterapkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemda. (AN)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (143)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (224)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (132)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (702)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (687)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…