Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 Proyek Strengthening Women’s Rights (SWR)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 5721 Kali

Jakarta – (11/12) Biro Perencanaan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan Proyek SWR menyelenggarakan Lokakarya Perencanaan Program Kerjasama 2015. Acara dilaksanakan di Musium Nasional pada tanggal 11 Desember 2014 dengan peserta yang terdiri dari KPP-PA, Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Tengah, DIY, Kaltim dan NTB. Acara juga dihadiri oleh pihak-pihak yang selama ini terkait dengan Proyek SWR baik dari Indonesia maupun Jerman. Agenda utama lokakarya adalah mereview program kerja Proyek SWR selama ini dan diskusi perencanaan program kerja tahun 2015.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Kementerian PP-PA yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Agama KPP-PA, Ibu Khadijah Nasution, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terbaginya pengalaman terbaik program SWR, teridentifikasinya strategi pengembangan kapasitas dan dokumentasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dan  promosi hasil-hasil yang dicapai serta tersusunnya kegiatan Proyek SWR tahun 2015.

“Proyek SWR KPP-PA-GIZ meliputi empat program utama yaitu Kertas Posisi, PPRG dan Manajemen Data, Analisis Kebijakan dan Dialog Warga. Lokakarya kali ini adalah untuk mereview kegiatan tersebut dan mencanangkan apa yang akan dilakukan terkait program dimaksud pada tahun 2015” Imbuh Ibu Khadijah

Pada sesi review program kertas posisi terkait upaya pendewasaan usia perkawinan, Ibu Khadijah menyatakan bahwa Pemerintah melalui KPP-PA telah melakukan berbagai langkah startegis dalam upaya mendewasakan usia pernikahan khususnya bagi anak perempuan yaitu dari 16 tahun ke minimal 18 tahun sesuai dengan definisi anak yang tercantum pada UU Perlindungan Anak.

"termasuk hal yang kami lakukan adalah melakukan dialog, sosialisasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat berbasis agama tentang pentingnya usia pendewasaan perkawinan. Organisasi-organisasi tersebut merupakan wakil dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia" demikian disampaikan oleh Ibu Khadijah.

"Pendekatan kepada kelompok agama menjadi penting mengingat isu ini sebenarnya lebih banyak muatan agamanya daripada administrasinya" tambah Ibu Khadijah.

Terkait dengan sedang dibahasnya isu ini pada tingkat Mahkamah Konstitusi sekaitan dengan upaya beberapa lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dalam melakukan judicial review UU Perkawinan, lokakarya mengharapkan upaya tersebut dapat menghasilkan keputusan akhir yang menggembirakan berupa dikeluarkannya Putusan MK terkait pendewasaan usia pernikahan.

Saat review program manajemen data terkait perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, Ibu Valentina Gintings, Kepala Biro Perencanaan KPP-PA menyatakan bahwa "strategi PUG menjadi prioritas dalam upaya penganggaran dan perencanaan yang responsive gender bagi K/L dan daerah".

Lebih lanjut, Ibu Valen juga menekankan bahwa KPP-PA menargetkan dokumen PPRG menjadi dokumen yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan program dan kegiatan di K/L dan daerah sehingga output dan outcome yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal.

Selain itu "kami juga berharap dokumen PPRG dapat menjadi salah satu dokumen sumber bagi auditor dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan lembaga pemerintah sehingga isu gender, perempuan dan anak benar-benar menjadi perhatian pemangku kebijakan di K/L dan daerah" tambah Ibu Valen.

Review program analisis kebijakan mengungkap bahwa pelibatan stakeholder yang terkait langsung sangatlah penting dalam menghasilkan analisis kebijakan yang bermutu dan memiliki prospek implementatif yang tinggi. Selain itu, penguasaan atas issue of concern dan hal lain yang mempengaruhinya menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam menganalisis kebijakan. Sementara itu, apresiasi terhadap perbedaan pendapat dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam suksesnya program dialog warga. Peserta dialog warga dianggap dan dijadikan narasumber utama dalam program ini sedangkan fasilitator hanya bertugas mencatat dan memantau jalannya dialog.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi perencanaan program kerja Proyek SWR untuk tahun 2015. Pada sesi ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai empat program kerja utama Proyek SWR diatas. Diskusi kelompok menekankan apa yang masih perlu dilakukan untuk mensukseskan Proyek SWR secara umum. Diskusi menfokuskan pada perlunya pengembangan kapasitas baik pada tataran individu, organisasi, kerangka kerjasama dan kebijakan. Berbagai usulan konstruktif dari setiap kelompok dikumpulkan dan dianalisis untuk kemudian ditetapkan sebagai program kerja Proyek SWR untuk tahun 2015.

Publikasi Lainya

Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (15)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (10)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (9)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (12)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020
Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (85)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,