Menteri Yohana Minta Keadilan Untuk Nenek Asyani

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2826 Kali

Pelukan Untuk Nenek Asyani dari Menteri Yohana

 

Siapa yang tak kenal dengan Nenek Asyani. Nenek yang didakwa mencuri beberapa gelondong kayu jati milik Perhutani di Situbondo, kini sedang menghabiskan masa tuanya di hadapan meja hijau. Jaksa menuntut Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara, dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan atas dakwaan pembalakan beberapa batang kayu milik PT Perhutani di Situbondo, Jawa Timur, Juli 2014 silam. Baru pada hari Senin (13/04), Nenek Asyani melalui kuasa hukumnya mengajukan pledoi (pembelaan) ke Majelis Hakim.

Kisah Nenek Asyani yg memilukan, menarik perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), Yohana Yembise. Selasa (14/04), Menteri Yohana langsung mengunjungi Nenek Asyani di Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo. Kala itu, Menteri Yohana langsung disambut haru oleh Nenek Asyani. Lengkap dengan logat dan bahasa madura, Nenek Asyani meminta bantuan kepada Menteri Yohana untuk membebaskannya dari jerat jeruji besi. Tidak hanya itu, Nenek Asyani pun menitipkan surat yang ia tulis sendiri untuk Presiden Jokowi. Isi surat yang ditulis oleh Nenek Asyani tak lain dan tak bukan adalah untuk meminta perhatian dan perlindungan Presiden Jokowi.

Melihat kondisi Nenek Asyani, Menteri Yohana pun mengungkapkan "Sudah menjadi tugas saya untuk melindungi perempuan seperti Nenek Asyani ini. Saya memang tidak akan mengintervensi proses pengadilan. Tapi saya mendorong para pemangku kepentingan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Saya berharap Pengadilan Negeri Situbondo tidak hanya melihat kasus ini dari segi legal justice saja tetapi juga dari segi social justice dan moral justice untuk bisa mendapatkan precise justice (keadilan yang cermat)."

Dr. Imam Haryono dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Situbondo menyatakan, “ Kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk korban-korban seperti Nenek Asyani ini. Maka dari itu kami pun memberikan dukungan lengkap mulai dari hukum, kesehatan maupun psikologis”.

Supriyono dari Tim Pengacara Nenek Asyani juga mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Nenek Asyani bersalah. “Tidak ada satupun saksi, bukti surat maupun bukti pohon yang bisa mengarah bahwa Nenek Asyani inilah pelakunya. Termasuk Polisi Hutan pun tidak bisa menunjukkan bukti. Oleh karena itu pada pledoi kemarin kami meminta kepada majelis hakim untuk bisa membebaskan Nenek Asyani”, lanjut Supriyono.

Sementara itu,  Hj Ummi Dadang Wigiarto, Istri Bupati Situbondo sekaligus Ketua PPT dan Tim Penggerak PKK Situbondo mengungkapkan bahwa sikap Perhutani telah melunak sejak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengunjungi Nenek Asyani. “Perhutani Situbondo sepertinya sudah mulai melunak, tidak seperti awal pertama. Sudah ada perubahan dari sikap Perhutani. Sepertinya memang sudah ada pemakluman semenjak Menhut turun langsung bertemu dengan Nenek Asyani”, Tutur Hj Ummi.

Selain itu, Supriyono pun mengusulkan, “Mungkin perlu ada pemikiran yang dimulai dari sekarang, yang dimotori dari KPP-PA terkait dengan restorative juctice terhadap lansia. Karena selama ini kan restorative justice itu kan hanya untuk anak-anak. Sehingga mungkin ada baiknya jika restorative justice itu tidak hanya untuk yang dibawah umur tetapi juga untuk yang diatas umur”

Menyambung isu tersebut menteri Yohana pun mengungkapkan, “Dengan adanya kasus seperti ini, mungkin nanti kedepannya kita harus revisi kembali peraturan perundang-undangan. Selain itu saya juga berharap kepada pengacara maupun PPT untuk terus memperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, harus berdasar pada perspektif gender agar kaum perempuan dapat lebih terlindungi.” [ANS]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (143)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (224)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (132)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (702)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (687)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…