Berdayakan Ekonomi Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2465 Kali

MENEG PP & PA LINDA AMALIA SARI GUMELAR TENGAH ASYIK BERBINCANG DENGAN ABDUL HAKIM (9 TH) ANAK BERKEBUTUSAN KHUSUS, DI SELA-SELA KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN PACITAN, PROPINSI JAWA TIMUR, SELASA PAGI, 15 MEI 2012.
TEKS DAN FOTO: ANTHONY FIRDAUS / HUMAS KPP & PA

 

Hingga kini masih ada sekitar 7 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Penyebabnya beragam, mulai perceraian, ditinggal merantau hingga suami meninggal dunia. Karenanya, pemerintah berupaya memberi perhatian lebih bagi para perempuan.

 

"Ada sekitar 7 juta perempuan kepala keluarga," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari Gumelar, saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, Selasa Pagi (15/5).

 

Tingginya angka "single parent" dari kaum hawa tersebut otomatis menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya di Kementerian PP & PA. Sebab dari sekian perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan.

 

Upaya yang akan dilakukan pemerintah, lanjut menteri, lebih diutamakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pasalnya, sebagai orang tua tunggal mereka menanggung beban lebih berat. Satu sisi mereka harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Di lain pihak harus memberi perhatian dan pendidikan bagi anaknya.
Kemen PP dan PA pun sedang menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk industri rumahan. Dasar penyusunan kebijakan itu kantaran menjamurnya industri rumah tangga. Sayangnya, banyak pelaku industri kecil yang belum mengetahui aturan terkait bidang yang ditekuninya itu.
 

"Mereka hanya ingin rumah tangganya tetap berjalan," ungkap Menteri Linda.

Kebijakan yang sedang digodok itu juga akan mengatur sejumlah hal lain. Seperti akses ke pihak perbankan untuk mendapatkan modal usaha, penanganan limbah hasil produksi, keamanan serta kenyamanan konsumennya.

 

Ia lalu mencontohkan pembentukan semacam kelompok atau paguyuban perempuan "single parent" yang menjadi kepala rumah tangga, seperti halnya di Malang, Jatim.

 

Menurut Meneg PP & PA, dengan dukungan dari pemerintah daerah kelompok-kelompok itu kemudian mengaktualkan kemampuan yang mereka miliki sebagai modal meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Menteri Linda menandaskan, posisi para perempuan single parent atau kepala rumah tangga perempuan sejauh ini masih terbilang rawan, terutama dari ancaman tindak kejahatan, baik kekerasan fisik maupun perdagangan manusia.

 

Oleh karena itu, Meneg PP & PA berharap peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah hal itu terjadi. Salah satunya dengan memberdayakan ekonomi keluarganya.

"Kuncinya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan agama," ujar Meneg PP & PA.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (46)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (56)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…