Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Rakorda di Sumatera Barat
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 3436 Kali
Hingga saat ini, kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, masih adanya kesenjangan partispasi pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas, merupakan sebagian dari permasalahan yang perlu diselesaikan. Selain itu, masih adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, menjadi tantangan sendiri yang harus diatasi.
"Sesungguhnya masih banyak yang belum memahami apa itu kesetaraan gender, kesetaraan gender itu berbeda dengan jenis kelamin melainkan bagaimana perempuan dan laki-laki didalam pembangunan mendapatkan hak-hak yang sama dalam berpartisipasi, mendapatkan akses dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunann tersebut. Sehingga KPP-PA didorong untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan mengadvokasi K/L dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak bias gender", kata Linda Gumelar usai menghadiri Rakorda Sumatera Barat.
Permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan bersifat lintas bidang, dan karenanya penanganan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian PP dan PA semata. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Kesepakatan Bersama dengan seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat sebagai wujud komitmen mereka.
Disela acara Rakoda ini, Pemerintah Provinsi melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat tentang peningkatan penguatan kelembagaan terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wujud komitmen ini diketahui dan disaksikan oleh Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar dan di hadapan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim. Sejumlah Walikota/Bupati yang ikut menandatangani komitmen ini diantaranya adalah Walikota Padang, Walikota Solok, Walikota Pariaman, Walikota Padang Panjang, Walikota Bukittinggi, Walikota Payakumbuh, Walikota Sawahlunto, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Padang Pariaman, Bupati Tanah Datar, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Pasaman, Bupati Solok, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan, Bupati Dharmasraya, Bupati Pasaman Barat dan Bupati Kepulauan Mentawai.
"Saya berharap dengan kesepakatan bersama ini akan memberikan hasil yang nyata melalui peraturan-peraturan daerah yang mampu memberikan kenyamanan terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Untuk itu kami akan mengadvokasi, memonitoring dan mengevaluasi perjalanannya nanti. Sesungguhnya posisi Sumatera Barat cukup kuat karena indeks IPG Sumatera Barat berada pada posisi ke-5 dr seluruh propinsi, namun dengan kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan kembali posisi IPG. Kementerian PP dan PA siap memfasilitasi dan mengkordinasikan kebijakan-kebijakan yang responsif gender dengan K/L di pusat maupun di daerah. Sehingga program-program K/L dapat memikirkan kepentingan secara jelas antara perempuan dan laki-laki", jawab Linda Gumelar saat ditanya tentang target dari kesepakatan bersama ini.(HM)



Terbaru
Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 63 )
Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 28 )
Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 88 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 28 )
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus…
Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 63 )
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…
Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 94 )
Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…
Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 88 )
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…
Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 163 )
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…