KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Rakorda di Sumatera Barat

Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
Dibaca : 2203 Kali

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar menghadiri rapat koordinasi daerah pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Istana Bung Hatta, Bukittinggi (7/5)

Bukittinggi (7/5)- Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar hadir dan memberikan sambutan tentang kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 di Istana Bung Hatta, Bukittinggi. Acara yang diselenggarakan satu hari itu, merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Perempuan dan Anak.

Hingga saat ini, kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, masih adanya kesenjangan partispasi pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas, merupakan sebagian dari permasalahan yang perlu diselesaikan. Selain itu, masih adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, menjadi tantangan sendiri yang harus diatasi.

Terkait dengan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya anak, bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dilindungi, dan dijamin pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan, adalah kunci utama yang harus mendapatkan perhatian serius. Hal ini tentunya harus didukung dengan payung hukum dimana semua acuan hukum yang ada merupakan bentuk komitmen untuk pembangunan anak, memusatkan perhatian pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, seperti UU No. 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Keadaan tersebut secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan pengambilan keputusan. Hal inilah mengapa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengambil tema "Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan".

"Sesungguhnya masih banyak yang belum memahami apa itu kesetaraan gender, kesetaraan gender itu berbeda dengan jenis kelamin melainkan bagaimana perempuan dan laki-laki didalam pembangunan mendapatkan hak-hak yang sama dalam berpartisipasi, mendapatkan akses dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunann tersebut. Sehingga KPP-PA didorong untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan mengadvokasi K/L dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak bias gender", kata Linda Gumelar usai menghadiri Rakorda Sumatera Barat.

Permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan bersifat lintas bidang, dan karenanya penanganan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian PP dan PA semata. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Kesepakatan Bersama dengan seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat sebagai wujud komitmen mereka.

Disela acara Rakoda ini, Pemerintah Provinsi melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat tentang peningkatan penguatan kelembagaan terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wujud komitmen ini diketahui dan disaksikan oleh Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar dan di hadapan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim. Sejumlah Walikota/Bupati yang ikut menandatangani komitmen ini diantaranya adalah Walikota Padang, Walikota Solok, Walikota Pariaman, Walikota Padang Panjang, Walikota Bukittinggi, Walikota Payakumbuh, Walikota Sawahlunto, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Padang Pariaman, Bupati Tanah Datar, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Pasaman, Bupati Solok, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan, Bupati Dharmasraya, Bupati Pasaman Barat dan Bupati Kepulauan Mentawai.

"Saya berharap dengan kesepakatan bersama ini akan memberikan hasil yang nyata melalui peraturan-peraturan daerah yang mampu memberikan kenyamanan terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Untuk itu kami akan mengadvokasi, memonitoring dan mengevaluasi perjalanannya nanti. Sesungguhnya posisi Sumatera Barat cukup kuat karena indeks IPG Sumatera Barat berada pada posisi ke-5 dr seluruh propinsi, namun dengan kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan kembali posisi IPG. Kementerian PP dan PA siap memfasilitasi dan mengkordinasikan kebijakan-kebijakan yang responsif gender dengan K/L di pusat maupun di daerah. Sehingga program-program K/L dapat memikirkan kepentingan secara jelas antara perempuan dan laki-laki", jawab Linda Gumelar saat ditanya tentang target dari kesepakatan bersama ini.(HM)

Foto Terkait: